by

Said Iqbal, Presiden KSPI Sebut Anggota DPR RI Brengsek

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) menyebut anggota DPR RI yang telah mengesahkan
Undang-undang Tax Amnesty (TA) ‘brengsek’.
Menurutnya, kaum buruh yang
saat ini berpegang teguh melakukan penolakan dan mengajukan Judicial
Review di Mahkamah Konstitusi merasa kalau Undang-undang tersebut hanya
menguntungkan kaum pemodal atau pengusaha, bahkan orang kaya saja.

“Kami
(kaum buruh) selama ini taat dan patuh bayar pajak (SPT) yang dipungut
dari gaji yang kami terima. Saya saja bayar pajak SPT,” ujarnya pada
awak media saat diwawancarai di bilangan kawasan Jalan Diponegoro,
tepatnya hotel Mega Proklamasi. Jakarta Pusat, Kamis
(22/9).
“Yang menjadi pegangan teguh Menkeu
(SMI), dan Menkumham saat di persidangan Judicial Review di Mahkamah
Konstitusi beberapa hari yang lalu adalah pasal 23 ayat (a) UUD 1945.
Itu bagi kami jawabannya cukup mengecewakan, di mana unsur paksaan adalah
keharusan, anehnya kenapa bagi pengusaha atau pihak pengembang
diberikan kelonggaran dan pengampunan pajak?,” ujarnya.
Buruh KSPI tetap konsisten dan
akan melakukan penolakan atas berlakunya UU TAX Amnesty tersebut, selain
itu juga penolakan terhadap upah murah yang termaktub dalam UU nomor
78/2015 tentang pengupahan.
”Bentuk penolakan itu, kami akan aksi unjuk
rasa pada tanggal 29 September 2016 agar kedua Undang-undang tersebut
dicabut !,” ujarnya mempertegas lagi.
Aksi
unjuk rasa akan digelar serentak di 15 kabupaten/kota, dan Jabodetabek
nantinya, jumlah kisaran ratusan ribu. Titik kumpul aksi
di Jabodetabek, titik kumpul nantinya di Balai Kota kemudian akan long
march ke Mahkamah Konstitusi, Istana lalu kemudian sebagian lagi akan ke
Gedung KPK RI dan Mahkamah Agung.
“Beberapa
kota lain, seperti di Banten aksi unjuk rasa akan digelar di depan
kantor Gubernur Serang, di Jawa Barat di Gedung Sate, Jawa Tengah akan
digelar di Semarang, Jawa Timur di Grahadi, Aceh, Sumatera Utara, Riau
akan dipusatkan di Batam, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatanm
Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan. Issue yang diangkat adalah Cabut UU TAX AMNESTY, Cabut PP
78/2015 tentang Pengupahan dan naikan upah minimum tahun 2017 sebesar Rp
650.000,-,” papar Presiden KSPI.
Ditambah
lagi, Said menyampaikan kalau dalam aksinya nanti juga akan mengutarakan
penolakan terhadap pengangkatan Gubernur yang diduga terlibat Korupsi,
suka melakukan penggusuran, dan Pro-Reklamasi.
“Bila unjuk rasa nanti
tidak diindahkan oleh Pemerintah, maka unjuk rasa nasional pada awal November, atau pertengahan November maka akan MOGOK NASIONAL, agar semua
pabrik berhenti berproduksi,” ujarnya.
Menurut
pandangan Presiden KSPI, kedua menteri yang hadir dan memberikan
pemaparan saat di MK nampaknya ‘keblinger’.”Ini sebenarnya cari muka di
media atau kepada rakyat sih ? kok menyatakan legal standing yang
diajukan oleh kami (kaum buruh) tidak sah. Kami kaum buruh jelas
membayar pajak, dan memiliki SPT. Hampir mayoritas dari kami membayar
pajak, maka kami memiliki hak mewakili buruh-buruh yang lain memiliki
SPT juga kan,” ujar Said mengungkapkan alasannya.
“Kami
merasa Tax Amnesty itu tidak memaksa, dimana itu sifatnya mengampuni.
Telat sehari saja bila tidak membayar STNK kan kita akan kena surat
tilang. Eh, ini malahan para pengemplang pajak yang jumlahnya ratusan
triliun malahan diampuni,” pungkasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita