by

A. Budisusila, SE , M.Soc.Sc1: Menyoal Transaksi Pilkada

ilustrasi/Lunarso
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pemilihan langsung dipandang sebagai satu-satunya cara meningkatkan kualitas hidup rakyat. Ini didasarkan pada dua prinsip, yakni prinsip persetujuan rakyat (principle of consent) dan persamaan sebagai warga negara (principle of equality). K ualitas pilkada ditentukan sejauhmana effisiensi biaya penyelenggaraan dan penegakan mekanisme aturan dijalankan. Namun, komodifikasi politik telah memasuki pembiayaan tinggi, akibat faksi pendukung yang konvergen, kelembagaan formal dan informal pilkada yang kompleks, serta strategi persaingan yang sengit. Persaingan sengit dipastikan berujung pada money politics. Melalui mekanisme penyelewangan anggaran publik dan take over diambil oleh korporasi dipastikan demokrasi telah menenggelamkan peran rakyat dan kesejahteraannya.

Transaksi

Beberapa hari lagi, masa kampanye pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak 2017 dimulai. Menyoal effisiensi penyelenggaraan pilkada merupakan titik penting bagi pelayanan publik. Pasalnya, kepala daerah terpilih harus mampu menciptakan tata kelola kelembagaan daerah untuk pelayanan publik yang baik dan transparan. Mahalnya biaya pilkada akan menentukan kebijakan anggaran dan pada gilirannya pelayanan. Kelembagaan penyelenggara pilkada menentukan effisiensi pembiayaan. Kelembagaan bersifat legal formal dan informal.

Secara legal formal, penyelenggaraan dan penegakan mekanisme aturan sepenuhnya merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan/Panitia Pengawas (Bawaslu/Panwas). Kelembagaan formal ini menimbulkan pembiayaan resmi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Biaya transaksi merupakan biaya untuk menspesifikasi dan memaksakan kontrak yang mendasari pertukaran, sehingga mencakup biaya organisasi politik dan ekonomi; negosiasi, mengukur dan memaksakan pertukaran (North,1991). Struktur biaya formal dimaksudkan sebagai biaya organisasi penyelenggara pilkada. Di Kota Yogyakarta, biaya formal meliputi anggaran KPU sebesar Rp. 14,9 Milyar dan penegakan mekanisme dan aturan oleh Panwas sebesar Rp. 4,2 Milyar. Sementara di kabupaten Kulonprogo, anggaran KPU mencapai 14,3 Milyar dan Panwas juga sebesar Rp. 4,2 Milyar. Apabila anggaran ini dinyatakan dalam biaya per jumlah pemilih potensial. Rata-rata biaya per pemilih potensial mencapai Rp. 55,315 per pemilih (K ota Y ogya) dan Rp. 50,478 per pemilih (Kulon Progo). Artinya pembiayaan formal ini mencapai 1,17 persen dari APBD Kota Yogyakarta dan 1,48 persen dari APBD Kulonprogo. Angka ini masih terbilang sangat wajar untuk proses demokrasi lima tahunan.

Pembiayaan formal lain adalah biaya operasional partai pengusung. Pembiayaan formal partai bervariasi. Pembiayaan sederhana/minimal sebesar Rp. 4-5 Milyar oleh partai pengusung. Ini dipergunakan untuk perencanaan, kampanye, konsilidasi kader, menggerakkan pemilih, operasional panitia, dan membayar saksi-saksi di setiap tempat pungutan suara, serta evaluasi. Rata rata biaya formal partai ini pada kisaran Rp. 12,393-Rp. 13,536 per pemilih. Variasi biaya ini ditentukan oleh effisiensi struktur partai dan motif pelakunya. Sumber pendanaan ini biasanya dari pasangan calon, iuran anggota, donasi dan sejenisnya.

Jumlah biaya formal pilkada sebesar Rp. 54,578,00 sampai Rp. 61,234,00 per pemilih. Pada biaya ini, sejatinya penyelenggaran pemilu masih sangat sesuai ketentuan dan rasional,

Kontestasi vs Persaingan

Kontestasi berbeda dengan pertarungan. K ontestasi sejatinya merujuk pada adu kemampuan dalam pemikiran, visi-misi, strategi dan pilihan bahasa dalam perspektif pemikiran tata kelola kelembagaan daerah dan pelayanan pada masyarakat. K eberpihakan pada rakyat miskin, berkekurangan, disabilitas, serta terpinggirkan, tanpa mengorbankan kepentingan kelompok kelompok lain merupakan isu sentral yang harus dipaparkan. Dalam setiap Pilkada, strategi kontestasi ini seringkali terbatas (atau malah terabaikan). Sejatinya apabila strategi kontestasi ini diutamakan, pembiayaan Pilkada relatif masih lebih murah dan terkontrol. Sayangnya, Para calon lebih memandang “persaingan” sebagai yang harus dikedepankan.

Strategi persaingan pilkada telah terjadi sejak pencalonan hingga waktu hari pelaksanaan pemilihan. Strategi persiangan merujuk pada pertandingan kapital para calon. Pasalnya, pencalonan membutuhkan biaya pencalonan “mahar” yang tidak sedikit. Biaya pencalonan merupakan biaya yang dipergunakan untuk proses negosiasi, lobby, dan biaya pemaksaan pertukaran. Mahar partai politik ada dua macam, yakni anggaran yang harus diberikan pada partai pengusung. K edua, biaya pemaksaan pertukaran akibat koalisi. K oalisi partai adalah proses yang rumit, sekiranya partai koalisi mengusulkan calon, calon dari partai yang tidak dinobatkan sebagai calon kepala daerah meminta “mahar” sejumlah tertentu atas yang dicalonkan. Hal ini bisa dibayangkan. Semakin banyak partai koalisi memiliki calon yang diusung, semakin tinggi biaya pemaksaan pertukarannya. Praktek ini sangat beragam di setiap daerah. Biaya pemaksaan pertukaran ini membutuhkan biaya sekitar Rp.1-5 Milyar untuk partai dan bisa lebih untuk koalisi gemuk.

Biaya persaingan belum berakhir. Dari masa penetapan calon, masa kampanye dan sampai pelaksanaan pemilu masih berbiaya tinggi. Bahkan tertinggi dibandingkan dengan struktur pembiayaan sebelumnya. Selain harus membiaya mesin partai, ketidakpercayaan calon pada mesin partai pengusung, calon masih harus menyiapkan dan membiayai tim khusus (sukses) dan tim relawan (setidaknya biaya operasional), dan/ atau juga membiayai organisasi massa sebagai pengamanan dan pressure group. Tidak ada yang gratis dalam setiap prosesnya. Keseluruhan biaya ini sangat bervariasi tergantung jumlah tim dan anggota pemenangan, effektivitas kelembagaan, pilihan strategi dan ketepatan sasaran utnuk menarik perhatian publik.

Keseluruhan proses tersebut, biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah tidak kurang dari Rp.10-50 Milyar untuk setiap pasangan calon bupati atau walikota. Perkiraan biaya pertarungan seperti ini berkisar antara Rp. 165,740 per pemilih hingga Rp. 476,540 per pemilih potensial. Artinya, semakin berparadigma persaingan, seorang calon semakin berlipat pembiayaannya. Dibandingkan biaya formal, pembiayaan melambung dari 3 sampai 10 kali ganda.

Take Over

Beban tinggi biaya transaksi pilkada, tentu harus dibayar oleh para calon. Biaya dibayar oleh calon sendiri, melalui persetujuan politik dan atau bisnis korporasi. Demokrasi pada hakekatnya persetujuan rakyat dan persamaan prinsip warga negara. Sayangnya, mekanisme pengambilan kebijakan dan anggaran publik tidak semua warga memahami, sehingga secara terang demokrasi telah diambil alih oleh pemilik kuasa untuk diri sendiri maupun persetujuan bersama kekuasan.L ebih buruk lagi, demokrasi mudah diambil alih secara terang maupun tersembunyi oleh perusahaan-perusahaan besar. Persetujuan dan persamaan hak rakyat segera berubah menjadi malapetaka.

Comment

Rekomendasi Berita