by

Arief Poyuono: Sayonara Program Tax Amnesty

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty merupakan salah satu program pemerintah Joko Widodo yang sangat diharapkan menjadi jalan keluar untuk mengatasi defisit APBN serta mempercepat program program pembangunan nasional dalam visi besar Tri Sakti Nawacita.

Selain itu, Tax Amnesty diharapkan Joko Widodo sebagai sebuah cara untuk menarik dana milik warga negara Indonesia agar dapat diinvestasikan di Indonesia.”Maka akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan pertumbuhan ekonomi serta berdampak pada tumbuhnya lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ungkap Arief Poyuono, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BIMN Bersatu
 

Tax Amnesty yang diperjuangkan Joko Widodo di DPR hingga diundangkan, mulai berhasil menarik sejumlah konglomerat kakap, baik yang dahulu saat krismon 98 memindahkan harta dan asetnya ke luar negeri, konglomerat yang bermasalah dengan BLBI atau memang murni selama ini menginvestasikan asetnya di Luar negeri.
 
“Selain itu, para koruptor yang hartanya di dalam maupun luar negeri, dan anak petinggi Orde Baru agar mau mendeklarasikan harta kekayaannya dan menebus pajaknya dengan fasilitas Tax Amnesty hingga 4000 trilyun atau over target dari yang ditargetkan oleh pemerintah,” Ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BIMN Bersatu ini.

Sehubungan dengan adanya pernyataan Ahok pada Sandiaga Uno yang menggunakan fasilitas TA sebagai pengemplang pajak, dengan demikian lanjut Arief, “Ditambah lagi kelompok masyarakat mengatas-namakan mendukung Ahok untuk melaporkan para pengusaha yang ikut program Tax Amnesty ke aparat hukum,” tukasnya.

“Karena anggapannya, dengan dasar pengguna fasilitas Tax Amnesty selama ini adalah pelaku kriminal kejahatan ekonomi atau pelaku penggelapan pajak serta pelaku penghindar pajak,” imbuhnya.

Apalagi, bila menelisik secara konstruksi hukum dan sosial UU Tax Amnesty belum bisa menjamin kalau peserta TA tidak bisa dijerat dengan pasal pasal kejahatan pajak selama ini.”Soalnya, dilakukan para wajib pajak mengunakan fasilitas TA, sebab UU TA bukan UU yang lex specialis,” ujar Arief.

“Selain itu masih ada UU lain, seperti UU pajak, UU TPPU, UU Tipikor serta UU KUHP yang bisa menjerat para wajib pajak mengunakan fasilitas TA dengan pasal kejahatan para pengemplang pajak yang mengunakan fasilitas TA,” jelasnya.

Mungkin saat pemerintahan Joko Widodo masih bisa tidak dijerat pasal kejahatan pengemplang pajak setelah mengunakan fasilitas TA.”Namun politik dan kekuasaan di Indonesia setiap saat berubah, dan hukum berubah bergantung selera penguasa,” ujarnya mengingatkan.

Jika nanti pemerintahan berganti bukan tidak mungkin para wajib pajak dengan TA bisa diadili karena sebelum TA telah banyak melakukan kejahatan dalam hal kewajiban pembayaran pajak.

“Hingga pernyataan Ahok terkait pengemplang pajak pada para wajib pajak yang menggunakan TA sama saja telah merusak program kerja Joko Widodo dan menghancurkan ekonomi nasional serta menggagalkan Tri Sakti Nawacita impian Joko Widodo,” Ujarnya lagi.


“Kalau sudah begini, pengusaha yang akan dan belum melakukan repatriasi dana dari LN dan menggunakan fasilitas TA akan berpikir ulang untuk memakai fasilitas Tax Amnesty. Kalau sudah begini,  sayonara Joko Widodo dengan program Tax Amnesty, dan pencapaian program Joko Widodo gagal total gara gara pernyataan Ahok,” pungkasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita