by

Buruh Warga Jakarta Sebaiknya Cerdas, Jangan Pilih Ahok

Ahok.[Dok.radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– Posisi Kepala daerah untuk kepentingan meningkatan kesejahteraan kaum
pekerja dan buruh merupakan sangat penting, sebab upah minimum provinsi
(UMP) walau dibahas oleh dewan pengupahan daerah, tapi intervensi
seorang kepala daerah sangat kuat menentukan besaran tingkat upah di
sebuah provinsi.
Maka itulah, menurut pandangan Tri
Sasono, selaku Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu,
mengungkapkan bahwa ini merupakan catatan mengapa kaum pekerja dan buruh
yang memiliki hak pilih pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta jangan
memilih Basuki Tjahaya dan Djarot Syaifull.”Sebab, sangat jelas selama
mereka memimpin Jakarta tingkat kesejahteraan kaum pekerja dan buruh
warga Jakarta dan bekerja di Jakarta tidaklah meningkat. Justru tingkat
kesejahteraan Pekerja dan buruh melorot di Jakarta setelah tingkat upah
pekerja dan buruh di Jakarta lebih rendah dari kota Bekasi yang hanya
sekelas kotamadya,” ungkapnya menyampaikan. Jakarta, sabtu (8/10).
Bahkan,
menurutnya tidak hanya itu saja, dari program perumahan susun murah
bagi warga Jakarta terutama kaum pekerja dan buruh juga tidak kunjung
terealisasi oleh Basuki Tjahaya dan Djarot. “Malah yang ada justru
pemukiman Buruh dan Plpekerja warga Jakarta digusur seenaknya saja,”
tukasnya lagi menambahkan.
Walau ada rusunawa
yang disediakan Pemda DKI Jakarta, namun seakan biayanya memberatkan
kaum pekerja dan buruh Jakarta. Pertama (1), sewa nya sangat mahal untuk
ukuran Pekerja dan buruh Jakarta dengan Upah yang tidak sebanding
dengan biaya hidup di Jakarta ,kedua (2), lokasi rusunawa yang jauh dari
lokasi tempat bekerja sehingga pekerja dan buruh Jakarta mengeluarkan
tambahan biaya transportasi.
“Belum lagi bagi
anak pekerja dan buruh Jakarta yang bermukim digusur. Terpaksa berhenti
sekolah sementara dan jika bersekolah maka perlu biaya transportasi
untuk ke sekolah mereka,” imbuh Tri Sasono, yang juga merupakan
Koordinator Koalisi Pekerja/ Buruh Warga Jakarta menjelaskan.
“Begitu
juga para warga Jakarta yang kerjaannya sebagai pekerja dan buruh
sektor informal seperti tukang Gojek, pedagang kaki lima, supir angkot
banyak dirugikan oleh kebijakan Ahok yang tidak berpihak pada warga
Jakarta,” urainya menimpali lebih lanjut.
“Soalnya,
banyak tempat bagi warga Jakarta untuk mencari nafkah justru
diobrak-obrik oleh kebijakan Gubenur DKI Jakarta hingga mereka
kehilangan tempat mata pencarian,” cetusnya.
Sebagai
permisalan saja, sebagai contoh seperti halnya pembongkaran lokasi
pasar Ikan yang sudah bertahun-tahun sebelum Basuki Tjahaya dan Djarot
menginjakkan kakinya dijakarta sudah menjadi pusat perekonomian bagi
warga Jakarta kelas bawah.
Dan juga lokasi Kali
Jodo yang sudah sejak dulu jadi sebuah Pusat perekonomian usaha kecil
Menengah bagi warga Jakarta harus rata oleh tanah hanya untuk nantinya
lokasi tersebut untuk pembangunan apartemen mewah bagi warga Jakarta
yang berduit dan warga asing ,
“Sekalipun Kali
Jodoh yang sudah sejak lama menjadi pusat Prostitusi di Jakarta tetap
tidak seharusnya juga kebijakan Basuki Tjahaya meratakan usaha ekonomi
rakyat kecil,” bebernya.
“kalau mau hilangkan
prostitusi yang hilangkan saja usaha prostitusi saja, seperti misalnya
dengan pengawasan dan kontrol yang ketat oleh pemda DKI Jakarta serta
konsiten juga mengatakan usaha Prostitusi mewah di Jakarta,” tukasnya.
Maka,
Koalisi Pekerja Buruh  Jakarta menyerukan pada kaum pekerja sektor
formal dan informal yang menjadi warga Jakarta dan  memiliki hak pilih
dalam Pilkada DKI Jakarta, pastikan anda terdaftar di TPS sebagai
pemilih ,serta awasi pada saat pemilihan di TPS anda masing masing
karena potensi kecurangan yang akan dilakukan oleh pasangan petahana,
“Selain
itu yang penting jangan pilih Basuki Tjahaya dan Djarot pada Pilkada
Jakarta ,dimana pasangan petahana yang sudah ingkar janji dan gagal
memimpin Jakarta serta pro upah murah,” pungkasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita