by

Djoko Edhi Abdurrahman: Pandangan Jimly Tentang Kasus Ahok Berbahaya

Jimly Assidiqi saat konferensi internasional agama dan kebudayaan.[Suroto/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Djoko Edhi S Abdurrahman, pakar hukum menelisik pandangan Prof
Jimly yang menempatkan pilkada di atas hukum dan berasumsi penistaan
agama yang dilakukan Ahok adalah bagian dari pilkada, menurut pandangan
Djoko Edhi, ini berbahaya, soalnya hukum merujuk pasal 1 ayat 3
UUD’45, dimana Indonesia adalah negara hukum. 

“Dengan
demikian, hukum adalah payung dari segala hukum. Karenanya menempatkan
aturan main pilkada di atas hukum, salah dan berbahaya,” tukas mantan
Anggota DPR RI komisi III.

Semisalnya
saja, sambung Djoko, apabila membuat premis
analoginya, pilkada di atas hukum. Ini merupakan akibat lanjutan muncul
preseden, yang mana pelanggaran hukum dilakukan ahok, dapat ditiru
masyarakat untuk melanggar hukum karena alasan pilkada.

“Saya
kira ada yang salah dari pikiran ini. Dari tempus delict pun
keliru, ketika peristiwa hukum yang dilakukan Ahok belum masuk masa
kampanye hingga delik kejahatan dilakukan Ahok berada di luar aturan
kampanye pilkada,” ujar Djoko, yang juga merupakan perwakilan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama ( LPBH-NU) menambahkan.

“Nah,
sekarang lantas aturan main yang mana mampu membenarkan bahwa delik
peristiwa hukum itu dapat ditunda, dikesampingkan, dipetieskan, dan
dianggap sebagai hukum pilkada? Saya tidak menemukannya,” tuturnya.

Bahkan,
Djoko Edhi mengatakan kalau ada baiknya dijelaskan dasar hukum dan
norma yuridis yang menyatakan peristiwa hukum yang bukan delik aduan
 mampu menegasikan hukum acara yang berlaku.

“Karena yang bisa ditunda adalah delik aduan, bukan delik umum seperti yang dilakukan Ahok,” jelasnya mempertegas.

Penistaan
agama yang tak terliput oleh KUHP dari yurisprudensinya memakai UU PNPS
1965 dan 1963 untuk memastikan delik tersebut bukan delik aduan dan
bukan tipiring. 

“Apa landasan hukum yang mampu menegasikan delik berat tersebut?
Hendaknya mesti tetap memakai hukum untuk menyelesaikan konflik
masyarakat, dan bukan sebaliknya. Sementara karena Ahok mampu
menggunakan kekuasaan, dan rakyat tidak,” celetuknya lagi menimpali.

“Pilihannya
hanya dua. Rechtsstaat (negara hukum) atau Machtstaat (negara
kekuasaan). Jika negara hukum, jelaskan hukumnya. Jika negara kekuasaan,
jelaskan kekuasaan itu. Apapun yang dipilih akan memperoleh jawaban dari
rakyat,” paparnya.

Sebagai
pembanding, di zaman Orde Baru, adalah maMhstaat, akan tapi hukum tetap
beralan, itulah yang membuat kekuasaan Soeharto irit.”Sedangkan,
sekarang playgame kekuasaan lalu hukum bisa seperti karet. Ini memulai
yang dikemukakan Joan Bodin, demokrasi tanpa hukum hanya eksistensi
anarkisme,” tukasnya.

Seperti traffic light di mana bila satu melanggar, semua
melanggar.”Hukum tak berfungsi, maka lainnya yang berfungsi. Itu
keniscayaan!,” ungkapnya.

Jangan
berharap pada Presiden Jokowi, bahkan nampak seakan-akan
mencoba mengalihkan issue pelanggaram hukum Ahok dengan menerbitkan
momentum yang lain untuk menutupi krisis. 

“Pertama
ia bikin OTT Kemenhub, disusul pengumuman menteri ESDM dan wamennya
yang kontroversial. Maksudnya agar issu tetang al Maidah pindah ke dua
issu tadi,” imbuhnya.

“Tapi
tampaknya, sosmed dan publik tak terpengaruh. Jadi, tunggu saja kejutan
berikutnya. Sebab, tak ada.pilihan lain bagi Jokowi selain
menyelamatkan Ahok jika ia ingin selamat. Ahok. Kan sudah berkali-kali
mengancam toh?” jelasnya.

Sementara
itu, perspektif dari Sekjen HMS (Hidupkan Masyarakat Sejahtera),
Hardjuno Wiwoho menyampaikan kalau fenomena Ahok itu adalah cara Allah
membuka tabir pada Rakyat Indonesia, tentang orang Indonesia yang zolim,
munafik, hianat, tidak amanah memimpin Negara serta penghianat Bangsa
dan NKRI.

Hardjuno
pun mengulas beberapa  alasan pandangannya tersebut dimana disinyalir
kalau pertama (1), indikasi menistakan agama secara oral, kedua (2), ada
efek bahkan melanggar UUD45

“Selain
itu juga indikasi melanggar Pancasila, melanggar UU korupsi (seperti
sumber waras, reklamasi dll), kemunafikan dan tidak konsisten
(inkonsisten), menjual Negara dengan alasan investasi (hingga keamanan
Negara diabaikan), lalu juga kemungkinan Hukum diperjualbelikan
(transaksional),” demikian ungkapnya dengan tegas.

“Nah,
oleh sebab itu barang siapa mendukung dan melindungi, maka ini patut
diduga kelompok yang akan menghancurkan Negara, karena bagian dari
fenomena yang mana Allah membuka kedoknya,” tandasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita