by

Menteri Jonan Harus Mampu Turunkan Harga Gas Untuk Kurangi Deindustrialisasi

Ignatius Jonan mantan Menhu yang kini menjabat sebagai Menteri ESDM.[Gofur/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi telah menunjuk Ignasius Jonan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ketum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono menilai sudah tepat untuk memberantas pungli dan mafia migas.

“Baguslah sudah tepat pilihan Pak Joko Widodo itu. Tentu terpilihnya Jonan dibutuhkan untuk memberantas praktik pungli dan mafia migas di jajaran ESDM yang selama ini membuat Indonesia tidak bisa berdaulat dalam sektor energi,” demikian Arief Poyuono, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu di Jakarta, Jumat (14/10).

Selanjutnya, Arief mengatakan kalau Jonan saat ini perlu menambah pemasukan negara di sektor tambang dengan meneruskan relaksasi eksport konsetrat,”Karena banyak yang belum siap,” sambungnya.


Bahkan, menurut Arief, pabrik pengolahan hasil tambang mineral sama sekali tidak ada smelternya.”Seperti hasil konsetrat tambang nikel dengan kandungan 1,8% nikel harus bisa diekspor karena mempunyai harga cukup tinggi di pasaran luar negeri yang bisa menambah pemasukan negara kan,” ungkapnya.

“Daripada konsetrat tambang nikel kandungan 1,8% itu bertumpuk tak berguna di sekitar area pertambangan nikel yang khusus menghasilkan nikel dengan kandungan 2% bisa diolah di dalam negeri,” imbuhnya.

Selain itu, perpanjangan relaksasi eksport konsetrat juga dibutuhkan oleh perusahaan tambang yang sedang membangun smelter sebagai pemasukan perusahaan sebagai tambahan modal kerja pembangunan smelter

Ke depan, Jonan diharapkan bisa melakukan langkah strategis untuk menurunkan harga gas bumi dan meningkatkan kapasitas tersedia gas bumi untuk kebutuhan Industri Nasional.

“Sebab saat ini harga gas bumi yang digasifikasi sangat mahal dan meyebabkan produk industri nasional menjadi mahal dan sulit bersaing dengan negara Industri lainnya,” Ujar Arief.

Seperti Industri pupuk BUMN yang sangat berat untuk mendukung industri pertanian dan perkebunan. Bila harga bahan baku utama Industri pupuk mahal akan berimbas pada harga pupuk. Ini tegas Arief akan menyebabkan terhambatnya kemajuan sektor ekonomi pertanian dan perkebunan.


Kebijakan Jonan diharapkakan dapat mempercepat project pembangkit listrik 35.000 Megawatt yang jadi target presiden sebagai cara untuk mempercepat tumbuhnya Industri baru.
 
Harga gas bumi dan listrik yang sangat mahal dibandingkan di negara regional meyebabkan banyaknya Industri di Indonesia pindah ke negara negara yang biaya energinya jauh lebih murah dari Indonesia.

Sedangkan, untuk Archandra yang saat ini diangkat Wakil Menteri ESDM, lanjut Arief, seharusnya Joko Widodo benar- benar memperhatikan status seseorang yang baru menjadi warga negara Indonesia.

“Apakah boleh langsung menjadi pejabat negara dan sesuai undang undang yang berlaku? karena sebelumnya Archandra adalah warga Amerika yang baru menjadi WNI,” ungkapnya sembari bertanya.

”Setahu saya setelah 5 tahun menjadi warga Indonesia baru bisa diangkat menjadi pejabat publik, dan tidak bisa serta menjadi pejabat negara,” imbuh Arief.


Selain itu juga kemampuan Archandra sebagai pejabat yang akan mengambil kebijakan kebijakan di Bidang ESDM juga belum punya pengalaman.”Jangan dong karena sukses kerja di Amerika Serikat (AS) dagang spare part alat pertambangan dianggap mampu menjadi pejabat negara pengambil keputusan dalam bidang ESDM,” tutupnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita