by

NCW Menuntut Negara Berlaku Adil Berantas Ilegal Loging

Benny Penjaitan Koordinator NCW Wilayah Timur Kalbar./ foto : dok PKP
RADARINDONESIANEWS.COM, PONTIANAK – Gagalnya hukum menjadi tonggak yang kuat di negara ini lebih disebabkan atas dasar keadilan yang tidak sejalan dengan peliknya perkara yang dilakukan para pelanggar aturan maupun para penjahat yang memiliki kemampuan untuk membeli keputusan akhir dipersidangan yang tidak sesuai dengan perbuatan pelaku.

Sejatinya jika berbalik pada kasus pembabat hutan lindung di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dengan tersangka Sudianto Lim alias Aseng yang hanya divonis 3 bulan penjara dengan denda sebesar Rp 25 juta oleh Pengadilan Negeri Sintang, tak ayal jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan tersangka, jelas negara terkesan tebang pilih dan lemah dalam menegakkan hukum.

“Untuk perkara Aseng hukum sudah lemah, selain tersangka di vonis ringan, tersangka juga tidak menjalankan hukuman dibalik jeruji besi. Kebalnya Aseng terhadap hukum, menjadi sinyal kuat ada permainan busuk dari para aparat penegak hukum dibalik kasus Aseng, ” cerca Koordinator Nusantara Corruption Watch (NCW) Wilayah Timur Kalimantan Barat, Benny Panjaitan, dalam konferensi pers dibilangan hotel Mega Jakarta, Jumat (7/10/16) pekan lalu.

Selain tersangkut kasus ilegal loging, lanjut Benny mengatakan, Aseng juga melakukan penggelapan pembayaran dana Reboisasi dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) tahun 2001 hingga tahun 2006.

“Berkaca dari kasus Aseng kita menggugat Kejaksaan sebagai penuntut yang lebih banyak diam terhadap terpidana yang tidak menjalani hukuman. Dan kita juga menyampaikan pengaduan atas tindakan penyimpangan hukum kepada Kejaksaan Agung. Sejauh ini surat pengaduan kita sudah diterima bahkan sudah ada nota dinas yang meminta Kejati Kalbar untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ” terang Benny.

Lebih jauh Benny mengatakan, kongkalingkong dalam putusan vonis Aseng jelas dilakukan oleh aparat yang menangani langsung dalam kasus tersebut. Tidak hanya ringannya vonis hukuman yang diputuskan, namun tidak jelasnya negara dalam melakukan perampasan terhadap barang bukti tindak kejahatan justru menjadi gambaran jelas dalam kasus tersangka Aseng.

“Anehnya lagi setelah Aseng di vonis, belasan alat berat dan ribuan kubik kayu hasil penjarahan di hutan lindung hanya menjadi barang bukti di dalam persidangan, namun tidak dirampas untuk negara. Apakah negara dengan hukum yang kuat sudah lemah dihadapan tersangka yang mampu membeli hukum dari aparat penegak hukum, ” tukasnya.*/(abePkp)

Comment

Rekomendasi Berita