by

Sebagai Penegak Hukum, Polri Harus Segera Proses Kasus Ahok

Furqon Bunyamin Husein, pemred.[Suroto/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok mendapat kecaman keras dari tokoh agama dan juga ormas Islam dengan aksi demo ratusan ribu masyarakat muslim DKI dan beberapa daerah di Indonesia, Jumat (14/10).
Pelecehan agama yang dilakukan Ahok juga diperkuat dengan statemen resmi dari Majlis Ulama Indonesia yang mengkategorikan sebagai penistaan terhadap agama.
Masyarakat muslim gerah dengan kelakuan Ahok yang semakin tidak mengindahkan rambu-rambu agama dalam pembicaraannya yang ceplas-ceplos tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Sebagai Gubernur di tengah mayoritas masyarakat muslim, pelecehan agama oleh Ahok itu mendapat reaksi keras dari banyak kalangan dan aktivis Islam, Mereka menuntut Polri untuk berlaku bijak dan memproses Ahok secepatnya.
Sebagai lembaga penegak hukum, tentu saja Polri yidak perlu khawatir terhadap sinyalemen yang memojokkan Polri dengan isu keberpihakan terhadap salah satu cagub dan cawagub di Pilkada DKI. Polri tidak perlu merasa khawatir dengan asumsi ini. Sebagai penegak hukum, sudah barang tentu, Polri yang memiliki kapasitas untuk itu.
Justeru sebaliknya, bila penangguhan terhadap kasus ini dilakukan, masyarakat akan melihat sebagai ketidak adilan dan keberpihakan Polri terhadap cagub dan cawagub tertentu.
Terlepas dari persoalan cagub dan cawagub di Pilkada ini, Polri harus mengedepankan rasa keadilan di tengah masyarakat. Bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama, sebagaimana yang dinyatakan MUI, Polri segera menindak-lanjuti kasus ini secara hukum. Ambil langkah penyidikan dengan bukti-bukti yang ada. Bila bukti lengkap maka pihak kejaksaan  menyerahkan berkas yang telah di-P21 itu ke pengadilan.
Bila Pengadilan menyatakan bersalah, maka Ahok secara otomatis harus turun dari jabatannya sebagai gubernur dan tidak diperkenankan untuk mengikuti pemilihan gubernur di Pilkada 2017. Ini yang dinanti masyarakat muslim Indonesia.
Untuk dan demi penegakkan hukum serta kententraman di masyarakat, Polri harus berani bersikap tanpa harus berfikir bahwa Ahok adalah teman seseorang yang kini menjadi presiden. Polri harus melepas perasaan seperti itu.
Sikap Nabi Muhammad SAW perlu dicontoh Polri. Nabi Muhammad saat ditanya apakah Beliau akan menghukum bila sewaktu saat ditemui Aisyah mencuri? Nabi Muhammad menjawab, “Ya, sekalipun Aisyah yang melakukannya, proses hukum tetap berjalan.”
Di manapun, hukum memiliki tempat yang sangat tinggi, apa lagi di Indonesia sebagai negara hukum. Hukum harus berdiri sendiri tanpa ada politisiasi di dalamnya. Di sinilah yang disebut netralitas sesungguhnya.

Polri harus membuat sejarah baru dalam penegakkan hukum tanpa takut intimidasi dan pemecatan oleh atasan. Bila ini dilaksanakan, maka Polri akan menjadi lembaga yang benar-benar terbebas dari kepentingan siapapun. Mungkinkah? [GF]

Comment

Rekomendasi Berita