by

Bos PT. Freeport Harus Jaga Sopan Santun

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Kejadian cukup memalukan yang di lakukan oleh Bos PT. Freeport Chappy
Hakim seusai menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan komisi
VII di gedung DPR RI Februari 2017 Kamis (9/2). Chappy Hakim menunjuk
badan dari jarak dekat dan menolak salaman dengan anggota DPR RI Mochtar
Tompo sambil mengeluarkan kalimat ancaman dengan suara keras “awas
kamu, jangan macam-macam ya”.

Tentu ini sikap penghinaan terhadap anggota DPR yang notabene adalah
perwakilan rakyat dalam menyuarakan kepentingan rakyat termasuk berhak
mempertanyakan keberadaan dan eksistensi PT. Freeport di Indonesia. Jadi
jika seorang anggota DPR mempertanyakan konsistensi PT.Freeport dalam
membangun smelter adalah sudah menjadi tugas seorang Anggota DPR berarti
yang mewakili jutaan rakyat indonesia dan demi kepentingan negara.
Sehingga sangat tidak pantas jika seorang Presiden Direktur dari
perusahaan asing yang mencari hidup di bumi Indonesia kemudian marah dan
berprilaku seolah-olah republik ini miliknya.

Perlu diketahui bahwa PT. Freeport sudah memperpanjang izin ekspor bahan
mentah sebanyak 5 kali dengan janji akan membangun smelter. Tetapi
sampai hari ini perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia itu belum
menunjukkan keseriusannya. Bahkan ketika diminta klarifikasinya justru
melempar persoalan pembangunan smelter ke pemerintah daerah tapi anehnya
jika pemerintah daerah diminta menjelaskan terkait smelter PT. Freeport
melempar balik ke pihak PT. Freeport. Tentu ini ada masalah serius di
dalam perusahaan tersebut yang berusaha ditutup-tutupi.

Dengan ini menuntut:
1. Saudara chappy hakim untuk segera meminta maaaf atas insiden ini
karena telah merusak wibawa seorang DPR di depan teman-teman perwakilan
rakyat lainnya. Bahwa apa yang di lakukan Chappy hakim adalah bentuk
ketidakdewasaan dan keangkuhan seorang purnawirawan jenderal bintang 4
yang seharusnya lebih menjaga sopan santun terhadap lembaga negara.

2. Pemerintah memanggil Chappy Hakim untuk meminta penjelasan tentang
konsistensi membangun smelter di indonesia karena temuan DPR ternyata
sampai detik ini belum ada kejelasan memulai pembangunan smelter yang di
wajibkan Undang-undnag minerba tahun 2009.

3. Pemerintah Mengevaluasi kembali atas terbitnya izin usaha
pertambangan khusus sebagai dasar PT. Freeport tetap melakukan eksport
bahan mentah yang telah di keluarkan oleh menteri ESDM. (ril)

Comment

Rekomendasi Berita