by

ACTA: Pemanggilan Pengurus Masjid Al IJ’TIHAD Tomang Langgar HAM

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).[Andhini/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Ali Lubis SH ditemani rekannya bersama Habiburahman, Jumat (17/3) sambangi Komnas HAM guna membuat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran HAM di Polres dalam kasus dugaan pengeroyokan Tambora yang tengah ditangani oleh Polres Jakarta Barat serta potensi pelanggaran HAM dalam kasus pemasangan spanduk Siar Islam di Masjid Al Ij’tihad kawasan Tomang, Jakarta Barat.

Adapun siar Islam tersebut, bertuliskan,”Panitia Masjid Al Ijtihad Menolak Mengkafani Mensolatkan Mentahlilkan Jenazah Mendukung Pembela Pemilih Non Muslim. Al Maidah : 51 haram memilih Pemimpin Kafir. Annisa : 138-139 Memilih Pemimpin Kafir adalah orang Munafik, At Taubah :84 Haramnya mensholatkan orang Munafik. Ayo Kembalilah Kepada Ajaran Allah dan Rosulnya.”

Ali Lubis SH sampaikan,”Dalam dugaan pengeroyokan di Tambora Jakbar, klien kami bernama Rubby Peggy Prima ditangkap dan ditahan dengan tuduhan terlibat dalam pengeroyokan,” ujarnya pada awak media. Jakarta, jumat (17/3).

Lalu kemudian, sambung Ali Lubis mengutarakan kalau pihak keluarga dengan tegas membantah kalau kliennya itu melakukan pemukulan. Malahan ia mengungkapnya,”Justru melerai keributan terjadi akibat ulah seorang pemuda yang bertindak sangat tidak sopan terhadap ibu Hajah Zaenab,” tukasnya kembali.

Kemudian, menurut Ali kondisi kliennya saat ditemui di Polres Jakarta Barat pada rabu (15/3) kemarin, Rubby sudah dalam keadaan gundul dan hanya diperbolehkan mengenakan celana pendek.”Hal itu merupakan kekerasan psikologis yang bisa melanggar HAM, khususnya soal celana pendek sudah protes langsung dengan penyidik. Tidak layak digunakan untuk shalat, namun dikatakan hal itu sudah menjadi prosedure tetap mereka,” ungkapnya.

“Kami juga meminta Komnas HAM memberi perhatian potensi pelanggaran HAM terkait pemanggilan pengurus Masjid Al Ij’tihad Tomang oleh polsek Tanjung Duren Jakarta Barat terkait pemasangan spanduk Siar Islam. Dalam surat panggilan UU yang digunakan adalah UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” paparnya.

Selain itu menurutnya, selaku kuasa hukum warga juga mengutarakan alasan dimana pemasangan spanduk itu masih dalam koridor hukum.”Karena hanya menunjukan sikap mereka sebagai muslim yang didasarkan pada ajaran Al Quran serta tidak berbentuk paksaan terhadap orang lain untuk mengikuti sikap mereka. Spanduk itu juga tidak berisikan hinaan atau tindakan diskriminasi pada suku, agama dan ras tertentu,” ujarnya berdalih.

“Hak menjalankan agama merupakan hak konstitusional semua warga negera yang diatur dalam pasal 28E ayat (1) UUD1945,” jelasnya lagi.

“Kami harap komnas HAM tidak tinggal diam terhadap kasus dugaan dan potensi pelanggaran HAM ini, Komnas HAM harus memastikan agar Polri senantiasa mematuhi prinsip hukum dan HAM dalam menangani kedua kasus tersebut,” pungkasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita