by

Konglomerat Politik Nasional: Oleh Eddy Junaidi

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Undang-Undang
Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Pilkada, serta sederet
produk turunannya telah berhasil “dipaksakan” oleh Amerika Serikat (AS)
melalui NDI (National Demoratic Institute) pimpinan Jimmy Carter yang
merancang sistem politik sangat liberal di Indonesia, bahkan lebih
liberal dari ibu demokrasi, negara AS sendiri.

Begitulah
politik, karena pihak asing melalui IMF dan Bank Dunia yang telah
meminjamkan Rp 678 triliun untuk BLBI (Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia), maka mereka mendikte kita dengan 50 butir perjanjian
kerjasama, yang intinya:
Pertama, Transparansi
yakni buka seluas-luasnya informasi tentang aset strategis, pintu masuk
kala itu melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), aset
pengutang BLBI disita oleh Pemerintah, dan dibeli Asing dengan harga
murah;
Kedua, Privatisasi yaitu aset-aset
strategis dijual melalui bursa saham, maka jadilah Telkom dan Indosat
dijual, sehingga ruang pribadi Megawati (Presiden RI ke-5) juga tembus
satelit saat itu;
Ketiga, Deregulasi yakni
revisi termasuk amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, maka diberi peluang
non-pribumi sebagai Presiden Republik Indonesia. Deregulasi juga
termasuk 100-an Undang-Undang yang mengandung pasal kepentingan Asing,
kemudahan dalam berinvestasi, maka sumber daya alam kita 85% dimiliki
oleh pihak Asing, perbankan 71%, hutan dan perkebunan 67% juga dimiliki
oleh pihak Asing.
Lebih tragis, dalam bidang politik dengan sistem pemilihan langsung
Sistem
pemilu dan pilkada dengan pemilihan langsung, one man one vote telah
membawa kita pada budaya politik baru, yakni sistem transaksional
sehingga hanya bagi yang mempunyai logistik besar saja mampu maju
sebagai kepala daerah. Kaderisasi politik hancur karena sistem
transaksional berbau kapitalistik. Konon minimal Rp 30–50 miliar uang
yang dibutuhkan jika seseorang maju mengikuti pilkada, mulai dari biaya
beli kursi parpol, riset, penggalangan, kampanye, biaya saksi, dan
lainnya. Jika tidak punya uang, harus mencari “bohir”. Tentu setelah
terpilih, kandidat harus mengembalikan uang bohir tersebut melalui
proyek atau fasilitas terkait jabatannya. Hal ini menyebabkan korupsi
semakin merebak karena politik dikelola secara korporatif. Ekses ini
menghidupkan bohir yang mayoritas etnis Cina.
Begitu
juga dengan pasal bahwa non-pribumi mempunyai peluang menjadi kepala
daerah, bahkan Presiden RI. Maka tak heran, orang seperti Ahok, Hary
Tanoesoedibjo (Perindo), Enggartiasto Lukito (Nasdem), Djan Faridz
(PPP), Rusdi Kirana (PKB), merupakan nama-nama Cina yang muncul dalam
partai politik Indonesia saat ini.
Jadi, etnis
Cina sangat oportunistik, dan Ahok salah satu pertaruhannya. Dukungan
taipan sebagai pendana Teman Ahok (walau dibantah), terlihat jelas
kehadiran mereka saat demonstrasi kebhinnekaan di depan bundaran Hotel
Indonesia (HI). Foto-foto kehadiran mereka menjadi viral kala itu
(Desember 2016).
Politik selama ini wilayah
“tabu”, namun di beberapa daerah yang banyak jumlah etnis Cina, seperti
Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi
Utara, pemimpin etnis Cina sudah cukup banyak memenangkan Pilkada.
Semua
itu karena politik Indonesia sudah menjadi oligarki, salah satu buah
reformasi, khususnya setelah Setya Novanto (Setnov) menjadi Ketua Umum
Golkar, sehingga Senayan (DPR) kehilangan daya kritisnya. Tercatat hanya
Demokrat, PKS, dan Partai Gerindra yang di luar pemerintahan. Setnov
berhasil “menjinakkan” Senayan jika Pemerintah ada keperluan di DPR.
Sofyan Wanandi dan CSIS sebagai guru politik etnis Cina
Perdagangan
dan bisnis selalu membentuk sindikat. Etnis Cina sudah menguasai
ekonomi, dan sekarang di bidang politik. Tercatat nama CSIS (Centre for
Strategic and International Studies), walau tidak bisa dilepas dari nama
mahaguru politik Golkar Ali Murtopo dan Sudjono Humardani, tapi nama
Sofyan Wanandi, dan kakaknya Yusuf Wanandi, adalah sokoguru CSIS yang
bermarkas di Tanah Abang ini.
Dalam ekonomi ada
Prof. Panglaykim (ayah dari Prof. Mari Elka Pangestu), Prof. Djisman S.
Simanjuntak (Prasetiya Mulya) yang menjadi think-tank politik Orde
Baru. Tercatat fusi parpol menjadi 3, yaitu PPP, Golkar, dan PPP (tahun
1977), untuk pengendalian parpol sehingga Golkar bisa menang di atas 60%
ketika Ali Murtopo menjadi Ketua Umum Golkar saat itu. NKK/BKK (1978)
untuk mengendalikan mahasiswa, Petrus (penembak misterius) untuk
keamanan (stabilitas nasional–1982) adalah program monumental dimana
peran CSIS sebagai think-tank. Ketika boom oil (1970-an) pelaku
(teknokrat) di bidang migas juga tak lepas dari CSIS yang dikenal dengan
jalur Vatikan.
Sofyan Wanandi juga
mengkoordinir pengusaha Cina melalui Kelompok Prasetiya Mulya yang
pernah dikumpulkan Soeharto di Tapos (1995) untuk memberikan 2,5%
keuntungannya bagi rakyat miskin, sebagai salah satu bentuk toleransi.
Sekarang lebih dikenal dengan CSR (Corporate Social Responsibility),
pada awalnya adalah berasal dari himbauan Soeharto di Tapos yang
dilanjutkan pertemuan di Jimbaran.
Sofyan
Wanandi terlibat politik pada awal tahun 1966, ketika ia sebagai
mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menentang Soekarno kala itu.
Sebagai Eksponen 1966, mengenalkannya pada tokoh-tokoh politik
Indonesia, termasuk Ali Murtopo.
Puncak manuver
Sofyan Wanandi dalam politik yang membela etnis Cina adalah ketika 1994
dengan beberapa konglomerat di kelompok Prasetiya Mulya, seperti:
Sudono Salim (Salim Group), Eka Tjipta Widjaja (Sinarmas), Prayogo
Pangestu (Barito Pacific), Bob Hasan (Nusamba), Ciputra, Mu’min Ali
Gunawan (Panin Group), Trihatma Kusuma Haliman (Agung Podomoro), William
Soeryadjaya (Astra), Benyamin Setiawan (Kalbe Farma), Suhargo
Gondokusumo (Dharmala Group), Murdaya Poo (Berca Group), Mochtar Riyadi
(Lippo), Peter Sondakh (Rajawali), Soekanto Tanoto (RCA), Joko
Tjandranegara (Mulia Group), The Nin King (Argo Manunggal Group), Husain
Djojonegoro (ABC Group), Usman Admadjaja (Danamon Group), Kartini
Muljadi (Tempo Group), Syamsul Nursalim (Gajah Tunggal), Osbert Lyman
(Lyman Group), meminta dominasi KADIN tidak lagi oleh pengusaha pribumi
yang dipimpin Aburizal Bakrie kala itu.
Ketegangan
sempat terjadi karena sangat politis jika institusi dagang dan industri
di tangan pengusaha Cina, tentu kebijakan politik akan dipengaruhi
kelompok Prasetiya Mulya. Gerakan ini sangat politis karena Sudono Salim
dan Bob Hasan, serta Sudwikatmono ikut mempengaruhi Soeharto kala itu.
Kita bersyukur kerabat Cendana yang lain, yakni Probosutedjo dan
Sukamdani Sahid Gitosardjono tampil membela Aburizal Bakrie, sehingga
Soeharto mendukung kepemimpinan Aburizal Bakrie di KADIN untuk kedua
kalinya.
Sofyan Wanandi cs. bermanuver dan
menanggapinya dengan mendirikan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia).
Aburizal Bakrie dkk. lalu juga mendirikan HIPPI (Himpunan Pengusaha
Pribumi Indonesia).
Sofyan Wanandi
pasca-reformasi banyak berkiprah di Apindo yang dipimpinnya selama dua
periode. Pada prinsipnya, Apindo sangat melindungi pengusaha Cina.
Terlihat dari acara tahunan sebagai kebijakan UMR, dimana Apindo sebagai
wakil pengusaha dalam Tripartit (Pemerintah dan buruh serta pengusaha).
Manuver
Sofyan Wanandi pada pemerintahan Joko Widodo cukup mengagetkan, karena
menjadi koordinator Staf Khusus Wapres, Jusuf Kalla (JK). Namun JK tidak
leluasa berkiprah karena Joko Widodo tidak memberi peluang untuk itu.
Apalagi JK terlibat kasus Pelindo dan berada di belakang kepemilikan Li
Ka-shing melalui RJ Lino sang eksekutif binaan JK (NV. Kalla Group).
Sampai
saat ini Sofyan Wanandi adalah pengusaha Cina yang sangat besar
pengaruhnya bagi etnis Cina. Pria kelahiran Sawah Lunto-Sumatera Barat,
73 tahun lalu itu memang salah satu kader Cina dari Kelompok Vatikan.
Beberapa nama dalam politik Indonesia
Tercatat
ada nama Enggartiasto Lukito, petinggi Nasdem yang sekarang menjadi
Menteri Perdagangan RI pada Kabinet Kerja Joko Widodo. Karirnya dimulai
pada bidang properti. Tercatat pada tahun 1990-an sebagai eksekutif di
Bimantara Property. Lalu dia ikut mendirikan Nasdem bersama Surya Paloh
dan Jan Darmadi (tokoh bisnis Cina senior Jan Dharmadi Corporation),
pemilik Hotel Mandarin Oriental, Setiabudi Building, dan beberapa proyek
properti lainnya. Di era Ali Sadikin, dia salah satu orang terkaya
karena menjadi pengelola judi ‘toto anjing’ di Senayan yang sangat
populer di tahun 1970-an.
Lalu ada nama Murdaya
Poo yang menjadi sokoguru PDIP di era Presiden Megawati Soekarnoputri
menjadi (2002–2004), dan sangat dekat dengan almarhum Taufik Kiemas
(suami Megawati). Murdaya Poo merupakan salah satu Cina terkaya dengan
aset USD 2,1 miliar, bernaung di bawah bendera Berca Group (alat-alat
listrik, serta pemegang lisensi Nike dan Adidas). Istrinya, Hartati
Moerdaya dikenal sebagai pendukung SBY (Partai Demokrat) pada tahun
2004–2014, dan sempat masuk penjara karena kasus korupsi.
Nama
pengusaha lainnya adalah Djan Faridz (mantan Menteri Perumahan Rakyat)
era SBY (2009–2014), menggantikan Suharso Monoarfa, rekannya di PPP.
Pada eranya, terjadi PPP kembar, salah satunya yang dia pimpin
(pendukung Ahok), dan lainnya dipimpin M. Romahurmuziy (Rommy). Sengketa
muncul karena PPP terpecah dua, yang satu membela Prabowo Subianto, dan
lainnya mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2014. Djan Faridz dikenal
sebagai Cina mualaf dan menjadi Ketua NU DKI Jakarta walau akhirnya NU
dijadikan media politik belaka.
Perindo dan Hary Tanoesoedibjo
Hary
Tanoesoedibjo (HT) – MNC Group, pengusaha di bidang investasi dan
media, dikenal pertama kali dalam kancah bisnis Indonesia ketika
mengambil-alih perusahaan Cendana, termasuk media  seperti: RCTI, Global
TV dan TPI.
Dikenal bernyali besar karena HT
berani head to head konflik bisnis dengan keluarga Cendana yang nyaris
menyeretnya ke penjara pada kasus Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan
Hukum) di Kejaksaan yang kala itu menyeret Prof. Yusril Ihza Mahendra,
namun justru Jaksa Agung saat itu yang menjadi korban (dicopot). Korban
lainnya adalah, Syamsudin Manan Sinaga (Dirjen AHU, Kementerian Hukum
dan HAM), Zulkarnain Yunus (Sekjen Kementerian Hukum dan HAM), dan
Yohanes Waworuntu (Dirut PT Sarana Rekatama Dinamika) serta jaksa
lainnya, Direktur Penuntut Kejaksaan Agung kala itu (2010), kini
Jampidsus Armein.
HT ikut berkiprah membesarkan
Nasdem, namun berujung ribut dengan sang pendiri Surya Paloh yang
dikenal galak. Sampai saat ini, Surya Paloh tidak bisa menjerat
kasus-kasus hukumnya, termasuk setelah M. Prasetyo (Jaksa Agung RI dari
Nasdem) ketika tahun lalu berupaya membuka kasus-kasus hukumya.
Langkah
 HT kemudian menjadi partner Wiranto di partai Hanura. Tapi Ambisi dan
dominasinya membuat Hanura tidak nyaman, lalu perpisahan politik pun
terjadi.
Gebrakan politik HT yang paling
fenomenal adalah mendirikan Partai Perindo bersama mantan pengurus
Partai Matahari Bangsa yang didirikan Buya Syafii Maarif bersama
pemuda-pemuda di Muhammadiyah untuk menyaingi PAN (Partai Amanat
Nasional) Amien Rais kala itu. HT juga merekrut anak-anak muda dari PRD
sebagai pengurus Perindo. Tercatat sebagai partai baru di era 2014-an
yang paling ekspansif. Tercatat memiliki lebih dari 22.000 ranting tentu
menyaingi partai-partai yang sudah mapan. Dukungan finansial dan
motivasi HT ditunjang kemampuan manajemen membuat Perindo menjadi salah
satu partai dengan infrastruktur kuat saat ini. Apalagi untuk kampanye
dengan dukungan RCTI, MNC, Global, dan iNews, tentu popularitas partai
akan menjadi citra parpol papan atas. Lagu wajibnya pun secara tidak
sadar bisa dinyanyikan anak-anak di rumah, karena rutin dalam frekuensi
tinggi diputar di 4 televisinya. Dengan kekayaan USD 1,2 miliar atau
setara Rp 16 triliun, cukup untuk membiayai Perindo secara mandiri.
Pemilu
Presiden 2019 jika ditetapkan tanpa threshold tentu HT akan menjadi
etnis Cina yang menjadi calon presiden. Ingat, dia adalah partner bisnis
Donald Trump di Indonesia, dan karena HT adalah binaan George Soros
dari Amerika Serikat (AS) sehingga sentimen sebagai Cina perantauan
tidak ada pada dirinya. Ayahnya seorang mualaf (pengusaha properti asal
Surabaya) walaupun saat meninggal dia kembali Katolik (dikremasi oleh
HT). Apa pun HT adalah partner bisnis Trump, dengan positioning politik
yang membedakannya dengan etnis Cina lain.
Secara
realita politik, kita harus menerima keberadaan etnis Cina, namun kita
tetap berharap akan mempunyai Presiden Republik Indonesia yang memahami
bahaya kesenjangan 4 orang terkaya Cina yang asetnya similiar dengan 100
juta orang miskin. Harus ada kebijakan ekonomi politik yang
revolusioner untuk itu, tidak sekadar Bapak Angkat Ali Baba tapi
kebijakan subjektif, seperti yang dilakukan Perdana Menteri Mahathir
Mohamad di era 1970-an di Malaysia, dan berhasil membuat etnis Melayu
sejajar dan berkuasa secara politik dan ekonomi di Malaysia. []

Comment

Rekomendasi Berita