by

Utang Pemda sebesar Rp.1.2 Triliun Kepada BPJS Kesehatan

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA mengemukakan pandangannya terkait BPJS Kesehatan selalu saja tertimpa persoalan dan banyaknya kendala pekerjaan namun bukannya diselesaikan dirasa selalu digampangkan saja.”enak banget yah menjadi Direksi atau dewan pengawas BPJS kesehatan. Gaji atau tunjangan besar banget,” celetuknya menimpali seraya menyindir.

Kemudian, sambungnya lagi mengatakan,”Coba lihat laporan keuangaan BPJS kesehatan. Pendapatan iuran sangat rendah bila dibanding dengan pengeluaran atau beban jaminan kesehatan. sehingga BPJS kesehatan selalu mengalami defisit tiap tahun,” paparnya.

Dimana pada tahun 2014, defisit anggaran sampai sebesar Rp.4.2 triliiun, sedangkan pada tahun 2015, defisit terus meningkat hingga sebesar Rp.4.3 triliun dalam pengelolaan anggaran BPJS kesehatan ini.”Ini disebabkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan hanya sebesar Rp.52.7 triliiun, sedang beban pengeluaran untuk jaminan kesehatan bisa sampai sebesar Rp.57 triliun,” jelasnya.

“Tetapi pihak direksi atau pengawas BPJS kesehatan,santai saja dan tak usah mikir darimana menutup defesit anggaran. Mereka hanya cukup makan gaji buta saja, defisit  bisa ditutupi tanpa kerja keras mereka,” ungkap Uchok Sky

“Lalu untuk menutupi defesit anggaran pada tahun 2015, pemerintah melalui kementerian keuangan memberikan penanaman modal Negara sebesar Rp.5 Triliun kepada BPJS kesehatan,” tukasnya.

Di samping itu walau terjadi defisit anggaran yang terus membengkak tiap tahun, pihak pengurus atau direksi di BPJS kesehatan, membiarkan saja tunggakan hutang atau iuran wajib pemerintah daerah yang berasal dari 34 provinsi dan 448 Kota/kabupaten Kepada BPJS Kesehatan.

“Dan posisi nilai hutang atau iuran wajib pemerintah daerah tahun 2004 sampai sampai tahun 2013 sebesar Rp.854.312.658.806. sedangkan posisi nilai hutang atau iuran wajib pemerintah daerah tahun 2014 sebesar Rp.425.928.776.680,” jelasnya.

Sehingga, Kemuka Direktur Center For Budget Analysis (CBA) menyampaikan jumlah hutang atau iuran wajib pemerintah daerah periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp.1.280.241.435.486 yang belum dibayar kepada BPJS Kesehatan.

“Padahal, kalau para pengurus atau Direktur utama mau bekerja keras menagih hutang ke pemda,lubang desifit anggaran bisa sedikit ditutupi,” ungkapnya

Maka untuk Itu, CBA (Center For Budget Analysis) bakal meminta kepada Presiden Jokowi, agar jangan hanya urusin Ahok dan Pilkada Jakarta melulu.

“Tolong tuh di evaluasi direktur utama BPJS Kesehatan. Bila perlu digantikan saja, kalau tidak bisa menghilangkan defisit anggaran dalam pengelolaan anggaran BPJS kesehatan. kalau terus menerus terjadi defisit anggaran, bisa bisa BPJS kesehatan bangkrut,” tutupnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita