by

Ketum FSP BUMN Bersatu : Imbas Krisis Ekonomi Global Pada ‘Proyek Infrastruktur’ Ribuan Triliun Joko Widodo

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA –  Pasca peresmian Layanan Kapal Ro-Ro Davao – General Santos – Bitung di Kudos Port, Davao Filipina pada hari Minggu (30/4) 2017, diresmikan oleh Presiden RI Kabinet Kerja Ir. Joko Widodo bersama Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte yang merupakan salah satu project Infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan tersebut, Arief Poyuono selaku Ketua Umum FSP BUMN Bersatu mengomentari dengan berpandangan,”Percepatan pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo untuk menaikan pertumbuhan ekonomi,” demikian ungkapnya singkat pada senin (1/5), Jakarta.

Kemudian, Arief Poyuono yang juga merupakan Waketum partai Sayap Oposisi Pemerintahan Joko Widodo turut menyampaikan proyek layanan pelayaran Ro-Ro baru yang akan menghubungkan Indonesia dan Filipina merupakan langkah yang tepat membuka area perekonomian international untuk Indonesia bagian timur.

Adapun perlu diketahui saat peresmian layanan pelayaran Ro-Ro baru yang menghubungkan Indonesia dan Filipina itu turut dihadiri dan ditemani pula Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Duta Besar Indonesia untuk Filipina Johny J. Lumintang.

Pelayaran itu nantinya diharapkan mampu optimal memajukan sub kawasan, baik dari aspek konektivitas, perdagangan hingga, people to people contact antara Indonesia – Filipina maupun ASEAN.”Salah satu strategi utama dari Joko Widodo adalah pembangunan proyek infrastruktur hingga 5000 trilyun nilainya. Pendanaan pembangunan proyek infrastruktur digunakan sebagian kecil dari APBN dan partisipasi investor lokal maupun dari luar negeri,” jelas Arief.

Akan tetapi, kemukanya lebih lanjut patut dipahami keadaan ekonomi global yang masih mengalami krisis dan tidak menguntungkan bagi pemerintahan Joko Widodo dalam merealisasikan pembangunan proyek infrastruktur dan akhirnya masih hanya dalam taraf ‘ground breaking’ saja.

“Selanjutnya mangkrak dan berusaha mencari pendanaanya,” ungkapnya mengkritisi.

Disamping itu, Ketum FSP BUMN pun mempertanyakan bagaimana dengan nasib sektor indutri manufakturing yang dalam dua (2) tahun terakhir banyak tutup alias bangkrut, yang berimbas pada PHK dimana mana terhadap Buruh .

Soalnya, menurut perspektifnya berpandangan bahwa bangkrutnya Industri manufaktur tidaklah lepas dari kebijakan Joko Widodo yang menaikan tarif dasar listrik dan harga BBM serta kegagalan pemerintah dalam melindungi Industri nasional Indonesia terhadap serangan produk impor dari China.

Sebagai contohnya saja, bebernya mengemukakan sebagaimana saat ini terjadi dimana Industri Besi Baja yang sudah banyak tutup akibat serbuan import besi dari China, kemukanya lebih lanjut.

Arief Poyuono menilai investasi yang dijanjikan dari RRC pun mengharuskan Indonesia mengizinkan pengunaan tenaga kerja dari China tanpa ada batasan jumlahnya dan job description yang diperbolehkan.”Hari Buruh selalu menjadi sebuah hari untuk meneriakkan tuntutan kenaikan upah Buruh dan penghapusan sistim kerja Outsourcing yang banyak merugikan tingkat kesejahteraan Buruh,” jelasnya, selaku Ketua Umum FSP BUMN Bersatu.

“Sebaiknya mulai hari ini harus kita teriakan ‘Selamatkan Industri Nasional dari kebangkrutan dan Tolak TKA sebagai kompensasi investasi dari China di Indonesia’ !,” cetusnya.

“Begitu juga buruh tani dan nelayan yang kehidupannya makin jauh dari kesejahteraannya akibat kegagalan Presiden Joko Widodo dalam menciptakan swasembada pangan yang berakibat serbuan import pangan yang jumlahnya hampir ratusan triliun. Hingga menyebabkan buruh tani dan nelayan tidak menikmati pendapatan yang sejahtera,” tandasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita