by

Oknum Auditor BPK Jual Beli Status WTP

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lima lainnya dari kalangan PNS pada Jumat kemarin menghentak banyak pihak.

Bagaimana tidak, Badan Audit yang sejatinya bekerja untuk menilai laporan keuangan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) justru malah melakukan korupsi.

Penangkapan ini jelas menjadi tanda tanya besar bagi publik atas hasil penilaian keuangan K/L. Disinyalir dalam memberikan penilaian, BPK main mata dengan oknum K/L agar memberikan hasil pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sangat besar kemungkinan BPK dalam memberikan penilaian tidak obyektif dan tergantung ada uang yang mengalir atau tidak.

Hal itu disampaikan Sekjen FITRA Yenny Sucipto. Dalam keterangannya, Yenny menduga ada pihak internal BPK yang selama ini memperjualbelikan status WTP terhadap laporan keuangan dari K/L. Seperti diketahui jika seminggu terakhir BPK merilis LKPP 2016 kepada presiden.

“Penangkapan auditor BPK ini memecahkan mitos bahwa memang benar ada jual beli WTP. Ataupun permainan dalam proses audit keuangan negara. Dalam kasus e-ktp juga ditemukan auditor yang mendapat aliran dana,” kata Yenny dalam keterangan resminya, Sabtu (27/5/2017).

Yenny mendesak Presiden untuk merombak lembaga negara agar tidak lagi ada permainan kotor di dalamnya. Sebab sangat berpotensi merugikan negara akibat praktik-praktik suap dan korupsi. Pihaknya juga mendesak agar ada metodologi audit BPK secara menyeluruh agar tidak ada celah main mata lagi.

“Harus dilakukan reformasi total BPK. Reformasi ini dalam dua hal, pertama perkuat integritas internal auditor dan kedua, bersihkan BPK dari Pimpinan yang berlatar belakang politikus,” sambungnya.

Seknas FITRA dan Jaringan Simpul Jaringan di 13 Daerah juga meminta DPR dan Presiden dapat menjadikan OTT ini sebagai cermin agar ada upaya serius dalam menatakelola BPK lagi. Menurutnya kondisi BPK saat ini sudah tidak lagi mampu menjadi corong kebenaran.

“Tahun depan akan dipilih 6 Anggota BPK. Revisi syarat anggota bukan parpol dan diseleksi KPK dan BPK menjadi harga mati.” (din/tb)

Comment

Rekomendasi Berita