by

Sistem Informasi Partai Politik: Tingkatkan Kualitas Pendataan Keanggotaan Parpol(3)

Wage Wardana.[Dok/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pada masa pemberlakuan masa input data ke Sipol, terjadilah berbagai komentar dari pihak-pihak terkait mengenai Sipol. Berbagai permasalahan teknis yang muncul terkait sipol diantaranya adalah kurangnya waktu sosialisasi dan pelatihan buat operator, simulasi yang sangat singkat, kurang pahamnya para operator terkait fitur-fitur yang disajikan dalam aplikasi, maintenance aplikasi juga sering dikeluhkan para operator parpol karena dianggap menghambat proses input dan unggah data, belum lagi kendala lain yaitu adanya Server yang Down. Kendala-kendala tersebut tentu berdampak secara teknis pada proses tersebut.
 
Kendala lain adalah koordinasi dan pelimpahan wewenang input data yang beragam di parpol-parpol yang mendaftar. Ada parpol yang melakukan input di pengurus cabang, adapula yang menginput di pengurus wilayah, dan adapula yang menginput di pengurus pusat. Hal tersebut menjadi kendala juga karena proses penyediaan dan penyerahan data dilakukan oleh pengurus cabang. Hal tersebut bisa menjadi sebuah kendala besar, contohnya partai A proses input data dilakukan oleh pengurus wilayah, sehingga ketika menyerahkan data untuk mendaftar ke KPU akan mengalami masalah apabila data F2 yang disampaikan ke KPU berbeda dengan lampiran KTP dan KTA nya, sehingga ketika partai A mau merevisi maka akan koordinasi ke pengurus wilayah terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan data ke KPU.
 
Kendala lain buat partai adalah kalau kadernya belum memiliki E-KTP namun sudah punya KTA, pada masa penelitian administrasi tentu akan di BMS / TMS kan oleh KPU, karena KPU hanya menerima berkas E-KTP. Andaikata kader mereka masih memiliki KTP belum E-KTP dan belum pula mengurus Suket, maka hal menjadi sebuah masalah. Oleh sebab itu, parpol harus menggenjot sosialisasi kepada kadernya untuk mengurus E-KTP. Hal ini tentu berkah terselubung buat semua pihak agar sosialisasi E-KTP makin optimal.
 
Akhirnya, akumulasi masalah dan kompleksitas permasalahan mengenai Sipol berujung dengan gugatan ke Bawaslu. Parpol yang mengadukan Sipol ke Bawaslu adalah PKPI, Partai Idaman, PBB, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia,Partai Republik, Parsindo, Partai Rakyat dan Partai Indonesia Kerja dan tertuang dalam Laporan Aduan nomor 005/ADM/BWSL/2017. Pengaduan Partai-partai tersebut akhirnya dikabulkan oleh Bawaslu RI pada tanggal 15 November 2017. Bawaslu menyatakan KPU telah melanggar administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu 2019 terhadap sembilan parpol yang dikabulkan laporannya. Akhirnya KPU atas perintah Bawaslu memperpanjang pendaftaran Parpol peserta pemilu kepada 9 parpol tersebut.
 
Lebih lanjut kekhawatiran terkait landasan hukum terbukti dalam pandangan Bawaslu, Bawaslu melihat bahwa penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, Sipol bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan Undang-Undang Pemilu. Bahkan bawaslu sebelum adanya aduan parpol bersurat ke KPU yang tertuang dalam surat nomor 0890/BAWASLU/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017, Isinya adalah tak menjadikan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai syarat wajib dalam proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019. Sehingga tidaklah mengherankan kalau Bawaslu mengabulkan pengaduan 9 parpol tersebut.
 
Tapi, lagi-lagi itulah drama dari sebuah proses memulai, pro dan kontra menjadi sebuah kewajaran, inilah yang penulis tulis sebagai Cultural Shock. Tentu membutuhkan perbaikan dan penguatan secara hukum untuk mematenkan dan menyempurnakan Sipol sebagai sebagai syarat wajib dalam proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan buat KPU untuk mewujudkan transparansi dan data yang berkualitas. [Bersambung]
Penulis
Wage Wardana adalah Komisioner KPU Jakarta Timur

Comment

Rekomendasi Berita