by

Tolak Revisi UU MD3 Partai Solidaritas Indonesia Ajukan Uji Materi Ke MK

Kamaruddin S.H. saat memberi keterangan di depan awak media.[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Jaringan Advokasi Rakyat Solidaritas (JANGKAR SOLIDARITAS) mengajukan uji materi (judicial review) Revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi, Jumat 22 Februari 2018.
Gugatan ini juga diajukan setelah mengetahui hasil polling di akun media sosial PSI yang menyatakan 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan tersebut. Karena desakan publik yang tercermin dari hasil polling, PSI mewakili kepentingan anggota dan publik akan ke MK.
Bagi PSI, sejumlah pasal kontroversial dalam Revisi UU MD3 yang disahkan DPR dan Pemerintah akan menjadikan DPR sebagai lembaga yang adikuasa, anti-kritik, dan kebal hukum.
Beberapa pasal kontroversial tersebut adalah Pasal 73, mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan, serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut. Pasal 122 huruf k, mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.
Selanjutnya, juga digugat Pasal 245 ayat 1 yang dianggap membangun imunitas buat anggota DPR secara tidak proporsional. Di sana diatur bahwa Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR terkait tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD). 
Ketua Umum PSI, Grace Natalie, menyatakan Revisi UU MD3 itu mengancam demokrasi. “Revisi UU MD3 itu mengancam demokrasi. Para anggota DPR itu memperlihatkan watak mereka yang menutup diri terhadap suara kritis rakyat sebagai konstituen. Padahal, dalam demokrasi, fungsi pengawasan harus diberi ruang seluas-luasnya,” ujar Grace dalam siaran persnya.
Sementara itu, Kamaruddin S.H. dari JANGKAR SOLIDARITAS menyoroti bahwa pasal 122 huruf k dapat membuat rakyat takut untuk mengkritik DPR di tengah kinerja di tengah mereka  yang terpuruk. “Pada prinsipnya kami sepakat semua kehormatan dan nama baik seseorang harus dihormati. Semua kehormatan dan nama baik seluruh rakyat kita jaga, apalagi kehormatan dan nama baik DPR. Tetapi jangan sampai anggota DPR seluruh Indonesia memakai Lembaga Kehormatan perwakilan rakyat Indonesia untuk mengkriminalkan rakyatnya sendiri,” kata Kamar.
Lebih lanjut, Kamaruddin, mengatakan, “Bila Pasal 122 huruf K dijalankan, jangan harap ada pihak-pihak yang dapat mengkritisi kebijakan dan kinerja wakil rakyat. Seharusnya, setiap pejabat di Indonesia harus siap dikritik oleh rakyat. Kritik merupakan bagian dari upaya memberikan masukan secara demokratis oleh rakyat yang telah memilihnya.”  
Lebih lanjut, PSI juga melihat pasal 73 Revisi UU MD3 berpeluang menyeret kepolisian ke ranah politik sekaligus merendahkan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum menjadi sekadar alat untuk menjalankan keputusan politik. 
“Panggilan paksa dengan menggunakan Polri bagi yang tidak hadir melanggar prinsip pembagian kekuasaan antara legislatif dan yudikatif atau eksekutif  atau trias politica yang dianut konstitusi kita,” kata Kamaruddin.
Bagi PSI, seharusnya DPR sebagai lembaga publik perlu membangun sistem yang membuka akses seluas-luasnya bagi publik untuk mengetahui, memberi masukan, aspirasi dan kritik terhadap kinerja anggota dan lembaga DPR. Selain itu, langkah DPR dalam revisi UU MD3 ini merupakan sebuah langkah mundur bagi demokrasi, yang semakin membuat lembaga tersebut makin tidak dipercaya masyarakat.
Menyangkut Pasal 245 ayat 1, ini juga melawan konstitusi. Sebab, hak imunitas anggota DPR di sana berlaku untuk semua tindakan yang dilakukan anggota DPR.
“Pemberian hak imunitas kepada anggota DPR berdasarkan UUD 1945 harus selalu dibaca dalam konteks pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, maka demi keadilan, yang bersangkutan kehilangan legitimasi untuk menuntut hak. Selanjutnya, dalam hal anggota DPR tersangkut tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi anggota DPR, maka tidak selayaknya yang bersangkutan menikmati hak imunitas,” ujar Kamaruddin. 
Untuk pengajuan gugatan materi ini, PSI mengundang  122 pengacara bergabung – angka 122 diambil dari Pasal 122 yang dianggap mewakili kekeliruan Revisi UU MD3. Para pengacara yang ingin bergabung dapat mendaftar ke [email protected][]

Comment

Rekomendasi Berita