by

Diskusi KMI, “Isu Kebangkitan PKI, Realita atau Propaganda.”?

Diskusi KMI.[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Diskusi publik terbuka yang diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema,’Isu Kebangkitan PKI, Realita Atau Propaganda,” yang diadakan di Hotel Grand Said, Jakarta Selatan, Selasa (6/3) 2018..
Di awal diskusi tersebut, Rouf Qusairi, Sekjen KMI menyampaikan bahwa diskusi menyoroti apa yang terjadi belakangan ini, beberapa daerah mengalami tindak kekerasan yang dialami para tokoh agama menjelang pemilu itu,
Rouf menambahkan, pertistiwa itu terjadi secara simultan, beriringan, dan sistematis. Maka itu, berbagai kalangan mengukur peristiwa ini menjadi bagian di suatu akhir.
“Salah satu juga beriringan dengan issue kebangkitan PKI, maka itu berupaya menjernihkan pemikiran. Apakah itu merupakan propaganda kelompok tertentu dalam kontestasi politik yang terjadi,” katanya mengawali sesi diskusi seraya berharapkan partisipasi dari masyarakat yang positif, bukan destruktif.
“Maka itu penjelasan ahli, diperlukan kesepakatan untuk sebagai sebuah resultante, di mana momen pemilu merupakan hal biasa dalam sebuah demokrasi,” tukas Rouf.
“Bukan ungkit peristiwa yang tidak meng-enakan, PKI merupakan bagian dari bangsa kita, tidak bisa kita pungkiri, maka itu untuk kedepan diharap mampu bercermin dari peristiwa kelam, kelabu di masa lalu,” ucapnya.
Hadir dalam kesempatan diskusi, narasumber Kivlan Zein (Aktivis Politik /mantan Jenderal (purn) ), Dr. Koeswoyo Giri Atmaja, Bonar Tigor Naipospos (Setara Institute), dengan dimoderatori oleh Luluk Lukmiati, reporter Jaktv, dan juga mahasiswa dari kampus UBK, UMJ, Unindra, Uhamka.
Luluk, membuka sesi tanya jawab dengan melemparkan pertanyaan soal isu kebangkitan PKI, apakah realita atau propaganda, soalnya makin santer, di mana ini tahun politik, pileg, dan akan datang pilpres.
“Kita susah untuk buktikan mana hoax dan mana yang benar, maka itu diperlukan check dan ricek,” ujar Luluk membuka diskusi.
Masyarakat lanjut Luluk bertanya-tanya apakah ada upaya aksi balas dendam dari keluarga PKI, kepada Ulama dan lain sebagainya? Apakah mereka ada KGB (Komunis Gaya Baru).
Kivlan, aktivis politik, yang juga mantan Jenderal (purn) menyampaikan sedari awal sesi diskusi guna menjernihkan pemikiran bahwa dirinya selaku pribadi yang netral, bukan atasnamakan parpol, bukan pengurus parpol, dan juga bukan di dalam lingkaran dan pengaruh politik.
“Saya tidak bawa bendera PAN, PKS, Gerindra. Banyak orang katakan saya Gerindra, karena dekat dengan Prabowo,” jelasnya.
Kivlan menambahkan memang dahulu, sempat benar sebagai Timses Prabowo.”Saya bukan orang Prabowo. Sebagian orang bilang saya orangnya Prabowo karena dianggap bela mati matian. Dia junior saya, dia 73, saya 71. Saya plonco dia, saat itu,” ungkap Kivlan.
“Ijo royo royo, hadapi kelompok lain waktu masih dinas, sampai saat memasuki masa sulit di tahun’98 kami bersama. Karena tentara, calon Presiden pasti saya dukung. Kalau ada calon lain, saya akan pilih yang lain sajalah. Kalau cm Prabowo, saya bukan orangnya Prabowo. Saya adalah saya,” kata Kivlan.
“Saya punya patron sendiri, untuk baktikan dan berjuang bagi bangsa Indonesia, Nah isu kebangkitan PKI ini fakta atau ini merupakan propaganda ?” Kata kivlan.
Situasi sekarang, Komunis ini melakukan kegiatan yang selalu berhadap hadapan dengan umat Islam.”Dimana pada tahun 26, yang dihabiskan adalah pondok-pondok pesantren, tahun 48 NU dihabiskan, tahuin 1965 juga,” ujarnya.
Komunis, tambah Kivlan, masuk ke Ina, tidak ada massa, dan menyusup di PSI pada 1926, akhirnya pecah ada Islam Merah dan Putih. Mereka berikan tanah, yang mana dikuasai oleh pondok pesantren, tahun 48 diulangi lagi, dan 65 begitu juga,” ungkapnya.
“Pada tahun 45-65 kacau balau, karena ada orang komunis. Mereka tidak ikut Proklamasi, tidak ada sejarahnya dalam melahirkan bangsa Indonesia. Datang, hanya ingin berkuasa,” paparnya.
Militer berperan, dimana pada tahun 65 militer kalah, tahun 98 militer kalah. Maka itu guna pelurusan sejarah,dimana..anak-anak saya ada di dalam ini. “Mereka sekarang sudah mau masuk dalam sebuah lini, mereka masuk ke dalam sebuah partai, PDI P. Data data ada di saya kok,” ungkap Kivlan lagi.
“Tahun lalu mereka rapat di Jakarta, bahkan mereka merapat di Jogyakarta, untuk mencabut Supersemar. Mereka bilang tidak sah, sudah diadopsi,” paparnya curiga.
“Bung Karno memutuskan bubarkan PKI, tidak boleh PKI ideologinya hidup di Indonesia. Melarang orang PKI menyebarkan ajarannya, simbol simbolnya. Itu UU, dan mereka akan mencabut,” ujar Kivlan khawatir.
“Mereka bekerja sendiri, diam diam, dan akan melakukan move sendiri tidak salah. Saya tidak ikut hasil simposium, bahwa intinya mereka minta Pemerintah minta maaf,” tambahnya.
Kemudian, sambung Kivlan seperti fakta Komnas HAM memberikan keputusan bahwa mereka adalah korban pelanggaran HAM.”Sebentar lagi mereka minta Rekonsiliasi, isitilahnya ‘kerukunan nasional. Nanti panitianya 10, dimana 7 dari mereka tiga hanya dari kita. Sudah diajukan ke Presiden,” jelasnya.
“Berarti TAP MPR salah, para jenderal salah, NU salah. YPK 65 itu mereka ngotot terus, militan, merasa ga salah. Orang ga pernah berjuang untuk Indonesia, ga pernah ikut Sumpah Pemuda, Proklamasi, datang dari Moscow,” imbuh Kivlan.
“Pada pemerintahan dahulu, karena kedatangan B.Karno kedekatan dia dengan Tentara, dan yang dekat dengan B.Karno orang Komunis,” paparnya.
“Setara yang selalu pikiran pikirannya angkat HAM, dan menyatakan mereka tidak bersalah,” jelasnya.
“Apakah benar atau propaganda? Saya adalah orang Indonesia, bangsa Indonesia yang berpikiran demi keselamatan bangsa ini tidak ingin PKI balas dendam,” ucapnya.
“Pertemuan mereka di Cuba tahun 1965, kemudian di Danau Angsa bersama Aidit, ga sabar kemudian mereka kudeta. Yang perbaiki Soeharto selama 32 tahun, setelah Reformasi, tentara mundur, tidak ada lagi,” paparnya.
“Saya berhadapan dengan mereka, baik bendera PKI mereka bawa kok, dari Cawang, UKI, kelompok Prodem, afiliasinya ke Komunis. Saya masuk dan merapat ke tempat mereka, intel masuk. Ini fakta, sekarang pertemuan lagi untuk pertemuan tgl 11 nanti di Jogya. Untuk menghapuskan tap MPR tahun 68 dan Supersemar tidak ada lagi,” jelasnya curiga.
“Hilang dimana nih surat Supersemar asli, tapi yang ada di buku putih sekneg ada. Bukti buktinya ada kok,” tambahnya.
“Korban HAM sudah diajukan, datanya ada kok di Komnas HAM, dan disampaikan. Tapi komnas HAM tidak mengindahkan kok. ‪3000-8000‬ mereka korban kekerasan HAM, berarti ada tokoh yang berbuat, kepada NU dan kepada tentara.” Paparnya.
“Mereka sudah masuk ke dalam, sebagai korban. Fakta yah, dimana mereka ingin merebut kekuasaan, Mereka sudah masuk ke delam partai partai, seperti Ripka Tjibtaning, Rieke Dyah Pitaloka, Bambang ” tambah Kivlan.
“Kok sudah masuk disana? Cara mereka masuk ke dalam MPR, DPR, Birokrat, baik tingkat Kabupaten, Lurah, Kota, Gubernur, Negara bisa jadi. Ucapan mereka ingin mencabut TAP MPRS itu, Bambang itu. Lalu Eva Kusuma Sundari, terkait dengan kegiatan pengkaderan di China, padahal negeri itu diktator, Komunis,” papar Kivlan.
Lanjutnya, bahkan adanya juga partai lain, seperti Golkar dan Nasdem dimana ikut ikutan ingin belajar juga saat pengkaderan.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita