by

Sasmito: Jerat Hutang Abadi BLBI Ribuan Triliun Ulah ‘Permainan Intelektual Fraud

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pertengahan Maret 2018, tepatnya pada hari Jumat (16/3) diadakan diskusi publik Kebangsaan bertema,”BLBI gate dan Penyimpangan Tataklola Keuangan Negara,” di Roemah Rakjat bilangan Tebe Jakarta Selatan, membahas Kebijakan politis yang mendominasi hingga menyebabkan kerugian negara dengan potensi ribuan trilyun.
Aminuddin SE, MM saat memoderatori awal sesi diskusi seraya mengutip pernyataan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo ekonom terkenal dari Indonesia, pernah sampaikan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu bocor setidaknya 30% setiap tahunnya.
Krisis moneter yang terjadi pada 1997 dan 1998, ketika itu, sambung Amin mengemukakan, Bank Indonesia mengucurkan bantuan menjamin likuiditas sebanyak 48 bank yang bangkrut akibat krisis. Total bantuan yang dikucurkan sebesar Rp 147,7 triliun. Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, tak kurang dari Rp 138,4 triliun dari total bantuan ‘menguap’ tidak jelas.
Para obligor ataupun pejabat negara terlibat, mestinya mempertanggung-jawabkan tindakannya.”Yang paling penting itu, obligor itu banyak yang ngemplang, dibiayai negara tapi malah merampok,” pungkasnya.
Drs.H.Sasmito Hadinegoro, Ketua Lembaga Penyelidikan ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) yang turut hadir menjadi narasumber mengulas bahwa ada dugaan korupsi sistemik uang pajak yang disetorkan rakyat, dipakai untuk membayar bunga Obligasi rekap sebesar puluhan triliun.”Jaman SBY, dimana selama sepuluh tahun yang dibayarkan sebesar 960 triliun. Namun ini bayaran pajak yang tiap tahun diambil 60 triliun dan disamarkan. Dari jumlah bunga SUN diposkan, patut diduga fiktif karena dipakai untuk bayar bunga obligasi rekap,” bebernya.
Membahas tata kelola keuangan negara, utara Sasmito dilindungi oleh UU 17 tahun 2003, jelas tertulis di undang undang yang berisi sejumlah 33 pasal tersebut. Dimana termaktub pada pasal 3, pasal 23, pasal 25. Khususnya pasal 3 berisikan,”Bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, ekonomis, transparan,” cetusnya.
“Para ‘koruptor kakap’ nampak jelas berbahagia. Soalnya pajak merupakan tiang utama APBN anggaran pengeluaran belanja negara, 70% yang disetor oleh rakyat dari sabang sampai merauke. Karena patut diduga, duit-duit BLBI di jaman SBY, pajak masih 200 triliun, sekarang ini 1.106 triliun,” ungkapnya, seraya menduga merupakan kejahatan korupsi sistemik semenjak Indonesia merdeka. 
Pada tahun 2003, kemuka Sasmito dimana IMF mengarahkan supaya yang tadinya sejumlah 210 triliun di’cover’, bailout ditambah sebesar 430 triliun rupiah.”Alasannya untuk menghidupkan Bank Indonesia pasca BLBI. Saat lakukan bail out, negara tidak punya uang. Maka seolah olah Pemerintah dalam hal ini Menkeu saat itu, keluarkan SUN, khusus untuk bailout bank bank yang menikmati BLBI. Makanya disebut Obligasi Rekapitulisasi Pemerintah Eks BLBI,” tukasnya.
Namun, lanjutnya pengemplang fasilitas BLBI yang nilainya mencapai ratusan triliun hingga kini masih diberi subsidi bunga obligasi rekap. Nampaknya terjadi permainan Intelektual Fraud dalam hal ini, dimana berdasarkan catatan Bank Indonesia, papar Sasmito, sampai akhir periode Presiden SBY, lebih dari Rp 900 Triliun dana dari APBN dipakai bancakan bankir-bankir melalui ‘mark up’ subsidi bunga obligasi rekap ex BLBI ini. 
Terjadi lantaran, sambungnya patut diduga ada kolusi antara Menkeu dan Gubernur BI serta dilegalisir oleh Komisi XI DPR. “Kami mengajak rakyat yang peduli dengan bangsa ini bersama Gerakan HMS tetap berjuang membebaskan negeri dari jerat utang abadi ex BLBI ribuan triliun,” harap ketum Gerakan HMS.
“Kalau uang setoran pajak rakyat terus-menerus dikorupsi oknum pejabat negeri bagaimana rakyat bisa sejahtera. maka itu kedepan tuntut dan stop bunga obligasi rekapitulasi eks BLBI, atau rakyat tunda bayar pajak. Bila rakyat menunda bayar pajak tidak masalah,” jelasnya, memperjelas filosofi pajak di dunia Internasional ‘Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya’
“Namun, setelah diberantas mafia pajak malah diganti ‘Orang Bijak, Taat Bayar Pajak”, padahal secara Internasional ‘No Taxing, Without Representation’,” tandasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita