by

Tanpa IMB Bangunan Mewah Di Perumahan Sevilla Residence Tetap Berdiri

Foto/radarindonesianews.com
RADARINDONESIANEWS.COM, DEPOK – Dimana ketegasan Pemkot Kota Depok dalam menata wilayahnya yang sudah ditetapkan berdasarkan PERDA yang ada, dan Sat Pol PP. yang nampak gagah dalam mengawal PERDA di mana”kegagahan”itu bila tidak mau di cap “tebang pilih”dalam mengawal PERDA tersebut? Demikian dikatakan M.Murod selaku warga Depok dan Ketua Ormas Barisan Benteng Raya Padjajaran (BBRP) DPC.Kota Depok yang juga selaku Ketua Paguyuban Majelis Pers Depok (MPD), Senin (19/3/2018).
M.Murod melihat dan menanggapi adanya sejumlah bangunan mewah pada Perumahan Sevilla Residence yang berada di Jl. Kalimulya III Kel.Kalimulya,Kec.Cilodong Kota Depok Jabar milik PT. Cipta Karya Santosa yang diduga kuat bangunan tersebut belum ada surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Saya tidak mengerti mengapa bisa ada bangunan megah berdiri namun belum ada IMB nya? Sementara tidak sedikit warga sederhana ingin membangun rumah yang baru saja meletakkan matrial pada halaman rumah namun sudah ditegur lantaran melanggar Perda ? dan bila ada”pembiaran”pada bangunan milik Sevlla Residence tersebut pasti ada yang dirugikan. Ujar Murod.
Terkait adanya sejumlah bangunan Perumahan Sevills Residence yang belum ada IMB tersebut, pengawas perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpada Satu pintu dengan tegas mengatakan bahwa pihak PT.Cipta Karya Santosa pernah datang Pelayanan Terpadu agar pihak PT. Cipta Karya melengkapi segala persyaratan yang diwajibkan namun sampai hari ini peihak PT. Cipta Karya tidak pernah datang lagi dan jangan salahkan pihak kami coba tanyakan Sat Pol PP. 
Di tempat terpisah, Lurah Kel.Kalimulya seakan nampak tidak mau disalahkan atas adanya sejumlah bangunan mewah yang belum ber IMB tersebut. “Kami sudah membuat surat rekomendasai ke pihak atas dan sudah sering menegur pihak pengembangnya namun kami kan tidak berhak menghentikan pembangunan itu,tapi saya akui semua salah saya.” Ujar Lurah . 
Ramses selaku salah satu pemilik sertipikat tanah belakangan merasa keberatan dengan adanya sejumlah bangunan di atas tanah miliknya itu.
“Kami keberatan bangunan di atas tanah kami ini dilanjutkan pembangunannya karna pemilik bangunan tersebut belum membayar sepenuhnya dari harga tanah yang sudah disepakati senilai Rp.12 Miliar. Mereka baru membayar Rp.500 juta karenanya dengan terpaksa untuk sementara kami hentikan kegiatan pembangunan itu.” Tegas Ramses yang semula memang ada kerja sama dengan pihak pengembang perumahan tersebut  namun belakangan terjadi polemik di kedua pihak . 
Dengan dibangunnya bangunan tersebut Robert selaku Manager Projeck PT. CKS mengaku semua persyaratan sedang ditempuh karna itu pihaknya berani melakukan kegiatan pembangunan di atas lokasi tanah tersebut, dan kepada pihak pemilik tanah dia tidak mau disalahkan.
“PT. CKS-red tidak ada niat untuk tidak menyelesaikan pembayaran terhadap tanah yang sudah dikuasainya, hanya pihak Pemegang SHM yang mempersulit. Menurut Robert, pemegang SHM yang melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Pihak pemegang SHM dengan pihaknya (PT. CKS-red) sudah pernah menghadap ke Notaris, namun ketika pihaknya meminta Sertifikat tanah tersebut, pemegang SHM tidak mau menunjukan sertifikat yang diminta, terang Robert, “Bagaimana kita mau bikin PPJB.
Robert menambahkan, pihaknya pernah membayar tanah tersebut, dan menurutnya sudah ada kuitansi yang ditandatangani Pak Ramses (pemegang Sertifikat No. 02094) ternyata belakangan diketahui salah satu sertifikat tanah tersebut dalam pemblokiran pihak BPN.Kota Depok, karnanya pihak (PT. CKS) melaporkan Pemegang SHM ke pihak berwajib. (Yan/Angie/vinsn).

Comment

Rekomendasi Berita