by

Heidy Sofiyantri: Saat Negara Dalam Jerat Ribawi

Heidy Sofiyantri, Penulis
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Bencana alam termasuk gempa dan tsunami adalah qodha(ketetapan)  dari Allah SWT. Sebagai qodha, manusia tidak bisa memilih dan mengontrol kapan akan terjadi. 
Gempa terjadi di beberapa daerah, tetapi bantuan dari pemerintah sangat minim,bahkan pemerintah tidak menetapkan sebagai bencana nasional. 
Korban gempa dan tsunami di kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah saja mengatakan belum mendapatkan kabar mengenai rencana relokasi maupun pembangunan tempat pengungsian. Belum ada juga tanda-tanda atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk membangun barak bagi pengungsi. 
Selain itu, korban juga mengalami serba kesusahan dan serba salah. Mau balik ke rumah, sementara rumah tidak layak huni.Tetapi untuk bertahan dilokasi pengungsian, terpal tidak layak digunakan. 
Saat ini sekitar  1.373 jiwa atau lebih dari 300 kepala keluarga dari berbagai desa di kecamatan Sindue mengungsi di lapangan. Mereka hanya mendapatkan bantuan dari salah satu partai politik dan relawan saja, berupa makanan,air minum, pakaian dan tenda. Sementara sarana lainnya seperti MCK(masak cuci kakus)  dan air bersih, belum ada. (CNN Indonesia) 
Pemerintah bukannya sibuk mengatasi masalah rakyat nya yang terkena musibah,mengirim batuan untuk rakyat nya,tetapi sibuk dengan  mengadakan pesta pora menyambut rentenir mengadakan hajatan akbar yang disebut  sidang tahunan IMF WBG AM 2018 tanggal 8-14 oktober 2018 di Bali,yang memakan biaya sangat besar yaitu hampir 1 trilyun demi menggelar karpet merah untuk pebisnis dunia, tentunya ini pemborosan. 
Sepertinya pemerintah lebih memprioritaskan penyambutan di bandingkan dengan mengurusi rakyat nya sendiri. Seakan-akan tidak terjdi apa-apa pada rakyatnya. Padahal rakyat lebih membutuhkan bantuan atau pertolongan cepat dari pemerintahnya.
Pemerintah benar-benar abai kepada rakyat nya. 
Tidak hanya korban gempa dan tsunami saja yang diabaikan, tetapi saat ini banyak kebijakan – kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, seperti kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, kenaikan harga sembako, impor bahan pangan,dll. Rakyat semakin sengsara. Belum lagi masalah kesehatan, pendidikan, kerusakan moral,kenalan remaja, kriminal,juga tidak ada tindakan dan langkah-langkah dari pemerintah untuk bisa mengeluarkan dari masalah tersebut,seakan pemerintah lepas tangan.
Pemerintah hanya mementingkan dirinya sendiri dan para pengusaha saja, tidak mementingkan rakyatnya. 
Ternyata dari hasil hajatan akbar yang digelar di Bali, World Bank atw Bank Dunia menawarkan pinjaman sebesar Rp.15 milyar kepada pemerintah. Tawaran pinjaman ini diberikan untuk membangun pemulihan dan rekonstruksi daerah yang tertimpa bencana alam, termasuk bencana gempa lombok dan tsunami di Sulawesi Tengah. (CNN Indonesia). 
Itu artinya, bantuan yang akan diterima oleh korban gempa dan tsunami bersumber dari utang yang berbasis ribawi, dan itu akan mengakibatkan atau akan mendatangkan suatu personal baru, mengandalkan utang meskipun berlumuran riba. Mindset kaum pragmatis ini sudah menjadikan kapitalisme – – dengan basis sekulerisme/memisahkan agama dari kehidupan sebagai solving problem untuk suatu persoalan. Ironi, negeri yang mayoritas muslim tapi tidak ada rasa gentar mempraktekan riba, malah jadi tumpuan harapan penyelesain masalah. 
“Jika telah tampak zina dan riba di satu negeri, maka sungguh penduduk negeri itu menghalalkan  bagi diri mereka sendiri azab Allah azza wa jalla”(HR. Hakim). 
Ini artinya sama saja pemerintah mengundang datang nya azab dari Allah SWT Karena mempraktekan riba.
Solusi dana bagi negara jika bencana datang,dalam syariat Islam sudah diatur sumber pemasukan untuk penanganan bencana, yaitu dari :
* Fa’i (harta rampasan perang) ketika negara melakukan futuhat/penaklukan guna penyebaran islam. Devisa negara yang berasal dari Fa’i, sebagian dialokasikan untuk penanganan bencana. 
*Kharaj(pungutan atas tanah kharajiyah). Setiap negeri yang masuk islam melalui jalan peperangan/futuhat di tetapkan oleh hukum syara  sebagai tanah kharaj. Tanah ini  akan di pungut biayanya yang disebut uang kharaj. Dari hasil uang tersebut sebagian bisa dialokasikan untuk penanganan bencana. 
*Milkiyyah ‘ammah (kepemilikan umum) Didalam negara berbagai kepemilikan umum seperti tambang migas, mineral, batu bara, akan dikelola negara dan hasilnya menjadi milik umum.Keuntungan yang diperoleh sebagian dialokasikan untuk penanganan bencana. 
*Dlaribah(pungutan kaum muslimin) Ini bukan pajak. Bila dalam sistem kapitalis pajak dijadikan urat nadi perekonomian, termasuk dalam penanganan bencana. Islam menolak jauh konsep ini. Haram bagi negara memungut pajak dari rakyat. Akan tetapi jika kas negara minin, sedangkan kebutuhan rakyat harus tetap berjalan, maka ada pungutan dlaribah. Dlaribah hanya untuk warga muslim yang mampu/kaya. Non-Muslim tidak dipungut dlaribah. 
Itulah dana-dana yang bisa digunakan untuk penanganan bencana dalam Islam. Dan setiap pengeluaran yang diluarkan harus sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan bukan untuk menhambur-hamburkan, pesta pora,bukan juga untuk kepentingan individu atau golongan  tertentu. Jadi didalam Islam kebutuhan dan kesejahteraan rakyat diprioritaskan, bukan yang lain. Wallahu ‘alam bi showab.[]

Penulis adalah seorang ibu rumah tangga

Comment

Rekomendasi Berita