by

A. Rafika Noor Adita S.si*: Menyoal Utang Luar Negeri Bagi Pendidikan Islam

A. Rafika Noor Adita S.si
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Sejatinya pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuat seseorang menjadi manusia yang kritis dalam berpikir. Oleh karenanya, wajib bagi seluruh warga negara untuk mengenyam pendidikan agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab negara dalam mewujudkannya. 
Tak terkecuali sekolah yang bernuansa islami, salah satunya adalah madrasah. Mengingat semakin maraknya sekolah-sekolah yang menonjolkan keislamannya. Akidah yang kuat merupakan pondasi yang kokoh dalam membangun peradaban yang gemilang dan menentukan kekuatan sebuah negara, dalam hal ini adalah akidah islam.
Pendidikan islam mencakup banyak hal, mulai dari pendidikan formal sampai nonformal. Ada madrasah ibtidaiyah sampai aliyah dan perguruan tinggi, kemudian, ada pendidikan nonformal, seperti diniah takmiliyah, pendidikan diniyah di pondok pesantren, dan pesantren itu sendiri.
Menurut Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Kamaruddin Amin, ada beberapa kemajuan yang patut dicatat, baik di pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Di pendidikan dasar menengah, yang jelas pertama dari sisi akses pertumbuhannya cukup signifikan. Hal ini seiring dengan pertumbuhan anak-anak Indonesia yang belajar didalamnya. Kemudian dari sisi mutu juga cukup menggembirakan karena nilai hasil ujian nasional meningkat signifikan, bahkan banyak di antara mereka yang nilai ujian nasionalnya sempurna.(30/06/2019)(Republika.co.id).
Namun, dari sisi pendanaan, dunia pendidikan di Indonesia khususnya madrasah tengah mengalami kendala yang cukup berarti. Oleh karenanya, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) telah mengusulkan program peningkatan kualitas madrasah melalui skema pembiayaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia. Yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan mendongkrak kualitas madrasah swasta khususnya di seluruh Indonesia. 
Bank Dunia menyetujui pinjaman senilai US$250 juta atau setara Rp 3,5 triliun (dengan asumsi kurs Rp 14 ribu per dolar AS) untuk mendukung program tersebut.
Berdasarkan catatan Bank Dunia, sekitar 8 juta anak atau 15 persen dari total siswa sekolah dasar dan menengah di Indonesia mengenyam pendidikan di sekolah agama di bawah kementerian Agama (Kemenag). Dalam praktiknya, sekolah-sekolah tersebut mengikuti kurikulum nasional, dan banyak diikuti anak-anak dari keluarga termiskin di daerah pedesaan.
Pinjaman ini nantinya akan digunakan untuk melaksanakan program Realizing Education’s Promise. Melalui proyek tersebut pemerintah akan membangun sistem perencanaan dan penganggaran elektronik berskala nasional untuk mendorong belanja yang lebih efisien oleh sumberdaya di bawah naungan Kemenag.
Program tersebut akan juga akan digunakan untuk membangun sistem hibah sekolah demi meningkatkan kinerja siswa dalam hal standar pendidikan nasional, terutama untuk sekolah dengan sumber daya terbatas.
Hal senada juga dilontarkan oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A Chaves mengungkapkan proyek ini merupakan komponen dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat, serta meningkatkan mutu sistem pendidikannya.(28/06/2019)(m.cnnindonesia.com).
Tentu sangat ironi di negeri yang kaya akan sumber daya alam (SDA), untuk membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan hanya mengandalkan utang luar negeri. Negara tidak memiliki kemandirian dal segala hal dan selalu bergantung kepada asing, namun disisi lain rakyat tetap melarat.
Memang sudah hal biasa terjadi di negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, yang notabene adalah sistem yang digunakan oleh asing untuk menjerat negara-negara berkembang agar senantiasa tunduk dan patuh terhadap negara adidaya. Sehingga pemasukan negara sangat bergantung kepada utang luar negeri yang penuh dengan syarat dan unsur ribawi, sehingga disebut dengan istilah “tidak ada makan siang gratis”. Oleh karenanya pihak asing yang memberikan kucuran dana, juga memberikan syarat dalam hal kurikulum dan sebagainya sesuai dengan kehendak mereka.
Berbeda dengan sistem ekonomi islam, negara harus mandiri dalam hal financial agar bebas dari tekanan dan tidak mengandalkan utang luar negeri yang mengandung riba. Pendapatan negara diperoleh dari kepemilikan negara berupa ‘usyur, ghanimah, jizyah, kharaj, fa’i dan lainnya. 
Selain itu juga yang menjadi pendapatan utama negara adalah dengan mengelola sebaik-baiknya sumber daya alam (SDA) untuk dimanfaat semaksimal mungkin untuk rakyat dan negara, tak terkecuali dalam hal pendidikan. Seperti sabda Rasulallah dalam sebuah hadits “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Sehingga sudah saatnya kita hanya berpegang teguh pada syari’atnya semata, dengan menerapkan sistem islam secara menyeluruh dan sempurna, dan membuang sistem kapitalisme yang telah nyata membuat kerusakan dan kesusahan. Wa’allahu ‘alam bishawab.[]
*Ibu rumah tangga, pemerhati sosial

Comment

Rekomendasi untuk Anda