by

Aisah, S.H*: Sertifikasi Inovasi, Jebakan Batman Kapitalistik

Aisah, S.H
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Saat ini kita telah berada dipenghujung bulan Juli tahun 2019. Tepat 10 Agustus nanti kita akan memperingati hari kebangkitan teknologi. Namun kasus terbaru yang menimpa seorang Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara,  Tgk. Munirwan  memaksa kita untuk merenungi kembali, bagaimana masa depan teknologi Indonesia. Tgk. Munirwan ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa (23/7/2019) karena diduga memproduksi dan mengedarkan bibit padi jenis IF8 yang belum disertifikasi atau berlabel.
Mirisnya, Tgk. Munirwan ditangkap karena laporan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Menurut pendamping hukum beliau, Tim Kualisi NGO HAM, terdapat surat masuk ke Polda dari Dinas Pertanian dan Perkebunan terkait penyaluran benih tanpa label (kompas.com). Dalam surat tersebut tertera tembusannya kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Gubernur Aceh dan Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Aceh Utara. Meski dikemudian hari semua temuan ini dibantah oleh kepala instansi tersebut. 
Bibit padi IF8 tersebut awalnya berasal dari bantuan Pemerintah Aceh untuk petani lewat program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aceh (LPMA) pada akhir 2017 lalu. Ini merupakan program ketahanan pangan masyarakat Aceh (Aceh Troe), yang sejalan dengan program pemerintah pusat yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  Usai bibit diserahkan Gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf, penanaman padi dilakukan. Setelah panen pertama sebagai pilot project, diketahui hasilnya cukup bagus. Para petani kemudian membagi hasil panen tersebut menjadi dua, yaitu disimpan sebagai bibit dan dijual. Selanjutnya para petani menanam kembali padi dan mengembangkannya. 
Berdasarkan hasil rapat masyarakat, bibit padi IF8 dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang kini  telah diikuti oleh komunitas tani dari 23 kecamatan di Aceh Utara. Pada 2018, desa yang dipimpin Tgk. Munirwan terpilih menjadi juara II Nasional Inovasi Desa berkat pengembangan bibit padi tersebut. Masyarakat kemudian sepakat membentuk usaha BUMG Meunasah Rayek yaitu PT Bumades Nisami Indonesia. Hasil panen masyarakat dikumpulkan secara massal, disortir, selanjutnya kembali dijadikan bibit. Hasil budidaya tersebutlah kemudian dijual secara massal. Terkait penjualan benih inilah kemudian Tgk. Munirwan berurusan dengan pihak berwajib. Meski ia mendapat penangguhan penahanan namun kini 11,8 Ton bibit IF8 yang dikembangkannya telah disita polisi.
Demikianlah, meski petani bisa menghasilkan inovasi, namun harus disertifikasi jika tidak maka akan terancam pidana. Sejatinya dari titik inilah petaka konspirasi global dimulai. Pendaftaran Hak cipta, Paten dan Merek  adalah sebuah jebakan Batman dalam konsep Kapitalistik. Hal ini diprakarsai oleh negara-negara maju, seperti Amerika melalui organisasi-organisasi PBB, WTO dan lain semacamnya.
Industri berbasis Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari daftar industri terbesar dengan nilai peningkatan tercepat yang memberikan pertumbuhan perekonomian AS. Bahkan Industri ini konon sudah menjadi industri terpopuler, mengalahkan industri lain, seperti industri mobil, penerbangan, dan perminyakan. Di tahun 2002 saja, industri berbasis Hak Kekayaan Intelektual AS meraup $89,26 miliar dari penjualan luar negeri dan ekspor. Oleh karena itu, suatu hal yang tidak aneh jika AS dan negara-negara maju lain menjadikan konsep hak cipta sebagai acuan untuk setiap negara yang ada di dunia. Bahkan, tidak kepalang dengan menggunakan WTO, mereka memberikan arahan kepada setiap negara untuk membuat suatu undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Indonesia.
Walhasil mekanisme ini mampu menghambat inovasi negara kecil sehingga negara tersebut lebih memilih menjadi pengimpor/membeli lisensi dari asing karena harga yang harus dibayar untuk mendapatkan hak paten tidak murah. Siapa yang diuntungkan oleh mekanisme ini ? Tentu saja para kapitalis pemilik modal. Indeks Inovasi Global (IIG) mencatat pada 2019: Inovasi Indonesia berada di posisi 85, tertinggal dari Malaysia apalagi Singapura (bisnis.com).
Indeks Inovasi Global menilai 129 negara berdasarkan 80 indikator, mulai dari penghitungan tradisional seperti investasi penelitian dan pengembangan, serta hak paten internasional dan indikasi lainnya seperti pengembangan aplikasi mobile dan ekspor produk teknologi tinggi. Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO) Francis Gurry menyatakan, peringkat GII menunjukkan bahwa negara yang memprioritaskan inovasi dalam kebijakannya telah melihat peningkatan signifikan dalam peringkat mereka. Kebangkitan peringkat GII oleh kekuatan ekonomi seperti China dan India telah mentransformasi lanskap geografi inovasi global, dan ini menunjukkan pentingnya suatu kebijakan untuk mendorong inovasi,” ungkapnya, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (25/7/2019).
Laporan tersebut menggaris bawahi sejumlah temuan penting, di antaranya lanskap global sains, inovasi dan teknologi telah melewati sejumlah pergeseran penting dalam beberapa dekade terakhir. Negara berpendapatan menengah khususnya di Asia, telah meningkatkan kontribusinya terhadap penelitian dan pengembangan global, serta peringkat paten internasional melalui Sistem Paten Internasional WIPO.
Bukan hanya itu, Gurry  juga menyayangkan bahwa adanya peningkatan kebijakan proteksionisme yang  telah menimbulkan sejumlah risiko. Bila berlanjut, hal tersebut dinilai dapat mendorong pelambatan produktivitas inovasi di seluruh dunia. Menarik bukan ? dua pernyataan yang paradoks, benarkah proteksionisme memperlambat inovasi ? lidah Anda sungguh berbisa, Tuan.
Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar negara melalui cara-cara seperti menerapkan tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil (menurut para pendukungnya) antara barang dan jasa impor dan barang dan jasa dalam negeri (id.m.wikipedia.org). Singkatnya proteksionisme adalah cara pemerintah melindungi perekonomian dalam negeri. Dan tentu saja dengan tujuan seperti ini justru seharusnya pemerintah akan mendorong masyarakat untuk melakukan inovasi, salah satunya agar terwujud kemandirian dan tidak bergantung pada negara maju. Pertanyaannya, apakah kita dibiarkan begitu saja ? Mustahil. 
Ingatkah soal sengketa Indonesia-Amerika di WTO ?  AS menuntut kerugian 5 triliun terhadap Indonesia. Kejadian ini merupakan buntut dari sengketa impor hortikultura pada tahun 2014. Trump meradang karena proteksi dagang yang dilakukan Indonesia dalam kebijakan non-tarif memberikan efek bagi perdagangan Amerika yang kemudian mempengaruhi kinerja ekspor produk holtikultura AS. Kembali ke pernyataan Gurry, proteksionisme akan memperlambat inovasi adalah sebuah penyesatan. 
Melalui penyampaian visi pemerintah dalam pidato presiden tempo hari terbaca jelas bahwa Indonesia tetap pada posisinya semula. Keberadaan program dan agenda politik dalam dan luar negerinya berjalan sesuai arahan dan tuntutan lembaga internasional. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam mengelola urusan negaranya, tetap bersandar pada paradigma sekularisme dalam segala aspek. Wabilkhusus paradigma neolib  knowledge based economy baik sistem politik demokrasi maupun sistem ekonomi kapitalisme yang tentunya sejalan dengan agenda globalisasi. Negara hanya berfungsi sebagai regulator untuk menjamin terlaksananya kepentingan agenda korporasi dan hegemoni. Sementara rakyat hanya menjadi objek dan pasar mereka, cukup puas di posisi “pekerja” dan “penikmat” atas produk dan layanan teknologi yang mereka hasilkan.  
Harus kita pahami bahwa fenomena Tgk. Munirwan adalah bukti bahwa Indonesia ada dalam tekanan politik global yang dikendalikan oleh mekanisme politik internasional melalui kapitalisme sekuler, baik dari Barat maupun Timur. Tekanan ini telah mengebiri kemandirian negara, ketika agenda politik dan program pemerintah tidak berbasis tuntutan dan kebutuhan rakyat. Kedzaliman ini hanyalah sebuah lubang kecil dari demikian banyaknya lubang-lubang raksasa buah dari penerapan sistem sekuler kapitalisme. 
Jika kita mau jujur, bukan hanya kali ini saja seorang inovator dikriminalisasi di negara ini. Faktanya, telah banyak ilmuwan kita hengkang ke luar negeri atau menetap didalam negeri namun tidak dapat berkiprah dalam penerapan teknologi. Fakta bahwa semakin banyak sumber daya alam dikuasai asing pemilik teknologi, dan semakin banyak produk yang diimpor, bahkan produk pertanian adalah bukti nyata bahwa kita makin terjajah.
Penjajahan dinegari-negeri Islam sulit disangkal, fakta bahwa cengkramannya telah demikian mengakar dalam semua sisi. Penjajahan ini mengalami perubahan dari masa ke masa. Dimulai dari penjajahan feodal dengan membuka lahan jajahan, berubah menjadi gaya neo kolonialisme melalui rekayasa kepemimpinan dan kebijakan hingga gaya neo imperilaisme yang berkedok kebangkitan teknologi dan revolusi industri.
Nah, disinilah pentingnya Islam mengatur kehidupan termasuk bidang teknologi. Seorang Profesor mengatakan, umat Islam minus teknologi akan terjajah. Sementara teknologi, apabila tidak dipandu oleh Islam akan menjajah. Kuncinya adalah kaidah fiqih: “Apa saja yang mutlak diperlukan untuk memenuhi suatu kewajiban, maka hukumnya wajib pula untuk diadakan.” Jadi para ilmuwan Islam tempo dulu tidak terlalu ambil pusing dengan dikotomi canggih atau tepat guna, tetapi apa yang dipandang paling banyak memberi manfaat bagi umat, paling bisa membangkitkan umat.
Barat memandang ilmu sebagai sekrup-sekrup kapitalisme, yang disandingkan dengan industri dan politik penjajahan guna mendulang materi sebanyak mungkin. Untuk itulah diciptakan mekanisme sertifikasi inovasi. Sementara tuntunan Islam yang mulia telah menerangkan kepada kita bahwa segala ilmu di dunia ini adalah milik Allah, sedang manusia hanya menguak (discovering) saja, bukan menciptakannya (creating). Hendaknya kita memahami bahwa ilmu tidak bisa digolongkan sebagai hak milik atau hak pribadi, sehingga boleh diperdagangkan dan dijadikan alat untuk mengambil kompensasi. Karena ia adalah milik seluruh kaum muslimin. 
Hal ini tentu berbeda dengan karya, maka ia boleh dipertanggung jawabkan oleh satu orang seumpama memiliki merk dagang atau brand. Islam sangat menghargai intelektualitas, bahkan membuka kran seluas-luasnya agar kaum muslimin berlomba-lomba untuk melakukan intellectual discovery via pendidikan, pembelajaran dan penelitian. Abad kejayaan Islam telah menunjukkan semua itu bagaimana besarnya perhatian negara terhadap para inovator ilmu dan teknologi. 
Terakhir, mari menyimak penghargaan dari Allah Sang Maha Pencipta kepada mereka, “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (TQS Al-Mujaadilah :11).   
Ilmu dan teknologi hanya dapat terwujud ketika sistem Islam yang mulia diterapkan. Tidakkah kita rindu untuk segera hidup di dalamnya?.[]
*ASN di Aceh

Comment

Rekomendasi untuk Anda