by

Aisyah, S.H*: Kutukan SDA, Utopia Kedaulatan Energi

Aisah, S.H

RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA – Pemerintah Aceh akan mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Gugatan tersebut diajukan menyusul dua surat yang diajukan Pemerintah Aceh kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum berhasil.

Surat tersebut berisi permohonan pencabutan izin tambang PT Emas Mineral Murni (EMM), di Beutong, Nagan Raya. Dalam surat permohonan pertama yang diajukan ke BKPM, Plt Gubernur menyatakan sependapat dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat Beutong, mahasiswa dan Walhi Aceh, bahwa pertambangan emas PT EMM di Beutong seluas 10.000 hektare akan banyak menimbulkan masalah lingkungan hidup, sehingga izin tambangnya perlu dicabut  (pertanahan.acehprov.go.id 22/07/2019).

Namun pihak BKPM mengaku belum bisa mencabut izin tambang PT EMM karena objek yang sama saat ini sedang dalam proses gugatan oleh Walhi Aceh di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sidang tersebut sudah ada putusan tetapi Walhi mengajukan banding dan sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Karena itulah kemudian Pemerintah Aceh menggugat Permen ESDM Nomor 25 tahun 2018. Permen ESDM ini menjadi salah satu dasar penerbitan izin tambang emas PT EMM dan bertentangan dengan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh.

Wilayah Aceh seluas 57.365,57 km2 (2,88% luas Indonesia) membentang dalam 6.770,81 Km2 memiliki 119 Pulau, 35 gunung, 73 sungai penting dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah yang tersebar di 6.450 gampong. Aceh memiliki berbagai kekayaan alam baik logam maupun non logam. Menurut laporan Badan Pertambangan dan Energi Aceh, Aceh mempunyai 21 jenis bahan galian industri yang cukup potensial dan sangat prospektif untuk dikembangkan dengan lokasi menyebar pada hampir semua kabupaten/kota di Aceh.

Potensi ini merupakan modal yang sangat penting untuk mendukung pembangunan di Aceh menuju masyarakat sejahtera. Namun faktanya rakyat Aceh belum mendapatkan kehidupan yang sepadan dengan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya.

Hingga kini angka kemiskinan di Aceh masih sangat tinggi. Menurut BPS, pada Maret 2017 angka kemiskinan di Aceh masih berkutat pada angka 872 ribu orang atau 16,89 persen. Angka ini berhasil mengantarkan Aceh ke “juara II” provinsi termiskin di Sumatera. Aceh Utara adalah salah satu penyumbang penduduk miskin terbanyak di Aceh.

Ini antara lain dapat dilihat dari rumah hunian warga dan jenis pekerjaan mereka. Keberadaan Exon Mobil, PT Arun NGL, dan sejumlah perusahaan raksasa lainnya yang selama puluhan tahun melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan mengekspor hasil perut bumi Aceh Utara tidak memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warganya (acehtrend.co). Hingga kini angka kemiskinan Aceh  masih 15,68 persen atau di atas rata-rata nasional yang hanya 9,66 persen (serambinews).

Tidak hanya di Aceh, bahkan di ujung Timur Indonesia juga diberitakan demikian. Papua yang kaya akan sumber daya alamnya, namun kekayaan itu tidak banyak dinikmati oleh putera daerahnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Papua menjadi wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia pada Maret 2019 dengan 27,53%. Padahal di Papua telah berdiri tambang terkemuka dunia Freeport yang melakukan eksplorasi emas, tembaga dan perak di dataran tinggi Mimika selama puluhan tahun.

Fakta demikian juga terjadi di daerah lainnya di Indonesia, yang tentu dengan mudah kita temukan di headline media massa ataupun di prime time televisi. Kita juga akan dengan mudah menemukan beritanya ketika berselancar di dunia maya. Seolah sudah menjadi fakta yang terbantahkan bahwa daerah-daerah kaya sumber daya alam justru mengalami kutukan sumber daya alam (natural resource curse). Tentu fenomena ini pada akhirnya selalu perlu diantisipasi karena sangat berpotensi menimbulkan konflik baik bersifat vertikal maupun horizontal.

Jika kita mau melihat lebih dalam lagi kutukan sumber daya alam yang menimpa negara-negara lain, khususnya negeri-negeri kaum muslimin justru lebih mengerikan dari hanya sekadar masalah kemiskinan. Daerah-daerah yang kaya tambang minyak seperti kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah hingga saat ini merupakan wilayah yang tidak pernah berhenti bergejolak akibat invasi dan cengkraman imperialisme Barat, khususnya Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis.Irak dan Afghanistan adalah dua contoh negeri Islam yang menjadi korban ketamakan Barat. Irak diinvasi karena di negeri tersebut terdapat cadangan minyak bumi sebesar 115 miliar barel.

Bahkan kemudian di identifikasi jumlah cadangan minyak Irak bertambah menjadi 143,1 miliar barel atau hampir 8 kali jumlah cadangan minyak Amerika Serikat.Sedangkan di Afghanistan mengumumkan penemuan deposit mineral senilai $ 1 trilyun dan minyak 1,8 miliar barel. Komandan Komando Sentral AS Jenderal David Petraeus mengatakan penemuan tersebut sebagai potensi yang menakjubkan.

Bagaimana dengan Aceh ? Sebagai bagian dari Indonesia tentu kebijakan yang diambil dalam pengelolaan SDA oleh negara juga menimpa Aceh. Indonesia bersama dengan Bangladesh, Turki bahkan Saudi Arabia dan sebagian besar negeri –negeri muslim yang lain telah dipaksa menerapkan aturan kapitalis dan melakukan liberalisasi ekonomi, sehingga SDA yang merupakan rahmat dan karunia Allah untuk kemudahan hidup manusia menjadi petaka yang oleh ahli ekonomi Barat menyebutnya dengan natural resources curse atau kutukan sumber daya alam. Yakni, Paradoks negara kaya SDA namun penduduknya miskin.

Sejatinya sebagai muslim kita punya tuntunan praktis pengelolaan SDA sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan dilanjutkan penerapannya oleh para Khalifah kaum muslimin setelah beliau hingga negara Khilafah itu dibubarkan oleh kafir Barat pada tahun 1924 Masehi. Rasulullah SAW pernah mengambil kebijakan untuk memberikan tambang kepada Abyadh bin Hammal al-Mazini. Namun kebijakan tersebut kemudian ditarik kembali oleh Rasulullah setelah mengetahui tambang yang diberikan Abyadh bin Hammal laksana air yang mengalir.

Pada contoh kebijakan Rasulullah tersebut, diperbolehkan individu menguasai area tambang jika luas dan depositnya sedikit. Hasil eksploitasi barang tambang yang diperoleh individu tersebut dikenakan khumus atau seperlimanya untuk dimasukkan ke dalam Baitul Mal sebagai bagian dari harta fai.Untuk barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas maka individu tidak boleh menguasainya sebab barang tambang tersebut termasuk harta milik umum dan hasilnya masuk dalam kas Baitul Mal.

Rasulullah bersabda,“Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal; air, padang dan api” (HR Abu Dawud). Hadis ini juga menegaskan yang termasuk harta milik umum adalah SDA yang sifat pembentukannya menghalangi individu untuk memilikinya.

Dengan demikian penguasaan SDA di tangan negara tidak hanya akan berkontribusi pada kemananan penyedian komoditas primer untuk keperluan pertahanan dan perekonomian Khilafah, tetapi juga menjadi sumber pemasukan negara yang melimpah pada pos harta milik umum.Sebagai contoh cadangan minyak bumi negeri-negeri Islam mencapai 68,54% cadangan global sedangkan gas bumi 61,45% cadangan dunia. Seharusnya dengan cadangan yang besar tersebut kaum muslim mendapatkan manfaat yang besar pula.

Bandingkan dengan dengan pendapatan kotor lima korporasi minyak utama dunia, yakni BP, ExxonMobil, Total, Shell, dan Chevron sebesar US$ 1,19 trilyun setara 2% nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dunia atau 220,21% PDB Indonesia.

Minyak bumi merupakan produk yang sangat penting pada masa kejayaan Khilafah jauh sebelum zaman moderen sekarang. Minyak menjadi komoditas yang dibutuhkan untuk keperluan militer maupun ekonomi masyarakat. Beberapa ladang minyak bumi pada masa itu antara lain di Baku yang mulai beroperasi sejak tahun 885 M pada masa Khalifah al-Mu’tamid ‘Alailah (870-892).

Pada abad ke 13, Marco Polo melaporkan ratusan kapal mengambil minyak di Baku pada waktu itu. Selain di Baku, produksi minyak mentah juga ada di tepi timur sungai Tigris hingga sepanjang jalan menuju Mosul, di Sinai Mesir dan Khuzistan di Iran. Minyak mentah tersebut tidak hanya disuling untuk keperluan sumber energi tetapi juga diolah menjadi aspal dan berbagai produk turunan lainnya.

Cadangan mineral di berbagai wilayah propinsi Khilafah berkontribusi atas kemakmuran penduduknya. Berbagai batu mulia seperti zamrud diperoleh di Mesir. Sementara di Spanyol terdapat beragam tambang mineral seperti emas, perak, timah, tembaga, besi, belerang, dan merkuri, termasuk batu rubi.Di Sepanjang Afrika Utara, termasuk juga Hadramaut, Ispahan, dan Armenia terdapat tambang garam. Sementara di Laut Arab, di sepanjang pantai Bahrain hingga ke pulau Dahlak terdapat pengembang-biakan mutiara.

Dalam pengelolaan Islam SDA terbukti mampu mensejahterakan rakyat. Tidak dikenal istilah kutukan sumber daya alam pada saat itu, luar biasa bukan ? Nah dimana masalahnya saat ini ? Sebagian narasumber menjawabnya dengan Kepemimpinan yang lemah dan korup. Sebagiannya lagi menjawab dengan mentalitas dan paradigma.

Tentu saja semua benar, karena semua indikator tersebut menginduk pada satu muara yaitu sistem Kapitalisme Demokrasi yang digunakan oleh negara ini. Kedaulatan Energi selamanya menjadi utopia bagi sebuah negeri. Demokrasi akan menyerahkan pengelolaan SDA kepada swasta atau Asing, dan negara hanya menjalankan fungsi sebagai regulator saja.

Setelah era Orde Baru, Pemerintah menerapkan otonomi daerah (Otda). Kewenangan pemerintah daerah diperkuat, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Itu terjadi pada 2009, mulai Oktober 2016 perizinan pertambangan dialihkan ke provinsi. Efeknya, hampir 90% kekayaan alam negeri ini dikelola oleh pihak asing atas nama Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini berlangsung sejak tahun 1967—saat Rezim Orde Baru mulai meliberalisasi perekonomian nasional dengan mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing—hingga  saat ini.

Para bankir Indonesia biasa menolak proposal usaha anak negeri, karena tidak punya modal awal atau agunan, sekalipun proposalnya (yang terkait SDA) sangat prospektif. Ini berbeda dengan bank-bank asing yang siap memodali pengusaha asing yang ingin investasi di negeri ini, karena dapat dipastikan untung besar. Para bankir di negeri ini lebih suka menanam uang mereka di Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, atau berspekulasi di pasar modal.

Mereka biasa memperlakukan uang sebagai komoditas, bukan menggunakan ilmu dan teknologi untuk memberi nilai tambah sumberdaya alam. Bisnis finansial yang “pasti untung” lebih disukai dibandingkan sektor riil yang “beresiko”.

Contoh, seorang warga Amerika menyewa tanah murah di suatu “pantai eksotik” di Sabang. Ia membangun 20-an “cottages” tradisional, juga murah. Hasilnya US$ 800-1000 tiap cottages per malam, dan penerimaan total sekurang-kurangnya Rp. 50 milyar per tahun. Mahal, sebab yang “dijual” adalah “asset keindahan” yang sangat unik, milik bangsa. Pengusaha untung besar, tetapi kabupaten hanya mendapat pajak kurang dari 1%, dan rakyat cuma numpang bekerja seperti “budak”, mendapat UMR, dan tetap miskin.

Kembali ke PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM), mungkinkah kita sebagai anak  negeri diberikan akses untuk mengelola karunia Allah ini secara mandiri ? atau bisakah kami yang menjadi warga Aceh dengan wewenang otonomi khusus mengelolanya sesuai dengan tuntunan Islam yang mulia ? tentu saja semuanya jauh panggang dari Api.

Kedaulatan Energi kita telah tersandera sistem Demokrasi Kapitalis. Apalagi ketika kita menyaksikan pidato kemenangan beberapa waktu lalu. Siapa saja yang akan menghalangi investasi akan dihajar, Presiden bahkan tidak bicara soal derita masyarakat yang tanahnya diambil Kapitalis. Namun ikhtiar tentu saja harus diupayakan sebagai bentuk tanggung jawab para pemimpin Aceh kini dihadapan anak cucu kelak.[]

*Penulis adalah ASN Aceh

Comment

Rekomendasi Berita