by

Aisyah, S.H*: Visi Investasi Menguatkan Cengkraman Asing

Aisyah, S.H
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pendiri kantor hukum Lokataru Haris Azhar menilai pidato presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi bertajuk Visi Indonesia sebagai hal mengerikan dalam perspektif hak asasi manusia. Ia mengatakan  pidato yang dibacakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Ahad, 14 Juli 2019 itu, sama sekali tidak menyinggung penegakan HAM (tempo.co).
Hal ini menjadi sinyal bahwa Jokowi tidak konsen pada soal penegakan hukum dan kondisi HAM. Patut dikhawatirkan bahwa pidato tersebut menjadi lonceng penggerak untuk melanggar hukum dan HAM atas nama investasi. Misalnya jangan halangi investor, atas nama persatuan. Lalu dikatakan akan dihajar bagi siapapun yang menghalangi investor, mengerikan. Presiden bahkan tidak bicara soal derita masyarakat yang tanahnya diambil pebisnis.
Tidak hanya sampai disitu, presiden berencana membuat kementerian ekspor dan investasi sebagai bentuk respon terhadap mendeknya capaian investasi dan ekspor di Indonesia. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah menilai mandeknya capaian investasi dan ekspor Indonesia tidak bergantung pada aspek kelembagaan atau reorganisasi. Persoalan investasi dan ekspor ini memang penting lantaran neraca perdagangan dan pembayaran Indonesia masih defisit di angka 8,5 dan 7,1 miliar dolar pada 2018. Sehingga turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun lalu yang hanya tercatat 5,17 persen. Fakta industri Indonesia yang memang sudah cukup terpuruk sehingga lebih sering mengekspor bahan mentah. Padahal, komoditas rentan dipengaruhi fluktuasi harga dan ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, semestinya pemerintah melalui kementerian yang sudah ada saat ini membenahi industri manufaktur terlebih dahulu.
Sejak awal Jokowi melihat liberalisasi investasi ekonomi adalah segala-galanya. Tak peduli meski harus mengorbankan sendi-sendi pertahanan nasional terutama penguasaan objek-objek vital pertahanan negara, sebagaimana yang pernah disampaikannya dalam debat Pilpres terdahulu. Visi nasionalisme model ini sungguh berbahaya. Pembangunan infrastruktur adalah harga mati yang mesti dinomorsatukan. Tak peduli semua kaitan yang dinilai sebagai kendala (bottleneck) proses pembangunan infrastruktur harus disingkirkan. Termasuk melepas kaitan investasi ekonomi dengan pertahanan semesta nasional sebagai negara berdaulat. Diantara banyak sektor liberalisasi ekonomi, bandara & pelabuhan adalah sektor yang sangat menarik bagi investor asing.
Dominasi Asing
Sejak awal era Orde Baru, Barat terutama AS dan diikuti oleh Eropa telah mencengkeram negeri ini dan mengeruk kekayaannya. Caranya melalui investasi korporasi-korporasi multinasional mereka, khususnya di sektor hulu pengelolaan SDA seperti tambang, migas, hutan dan sebagainya.
Selain itu, secara politik dan kedaulatan, negeri ini dikendalikan melalui utang luar negeri yang terus menggunung. Awalnya melalui CGI dan IGGI. Saat kedua lembagai itu dibubarkan, perannya digantikan oleh IMF dan Bank Dunia. Hasil dari penjajahan gaya baru di era Orde Baru itu, pengelolaan berbagai sumber daya alam khususnya di sektor hulu dikuasai oleh asing. Mayoritas tambang, migas, dan hutan negeri ini dikuasai asing. Rakyat negeri ini akhirnya seolah menjadi tamu di negeri sendiri dalam hal pengelolaan SDA. Hasil kekayaan alam itu pun mengalir deras kepada pihak asing dan hanya menetes kepada penduduk negeri ini.
Cengkeraman dan dominasi asing itu makin dalam sejak masuk era Reformasi. Melalui utang luar negeri, negeri ini benar-benar dikendalikan asing. Akibatnya, hampir semua sistem di negeri ini dibentuk sesuai pesanan, permintaan atau bahkan perintah dari asing melalui IMF dan Bank Dunia. Melalui peraturan perundangan, mulai amandemen, konstitusi hingga pembuatan berbagai Undang-undang.
Melaui Letter of Intent (LoI), IMF mendekte negeri ini untuk membuat berbagai Undang-undang di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, pendidikan, ekonomi, finansial, dan sebagainya. Bahkan untuk mengawal semua itu, asing terlibat hingga hal teknis melalui utang, program, bantuan dan asistensi teknis. Hasilnya, sistem di negeri ini betul-betul bercorak neoliberal. Neoliberalisme itu pada akhirnya makin melapangkan jalan bagi penjajahan gaya baru (neoimperialisme) atas negeri ini.
Khusus di bidang ekonomi, negeri ini didekte untuk membuat berbagai UU bercorak neoliberal. Subsidi dihilangkan. BUMN dijual. Utang terus ditumpuk. Pajak terus ditingkatkan. Di sektor migas dan pengelolaan SDA, dengan berbagai UU, sektor hilir (pengolahan SDA, distribusi, dan eceran) pun diliberalisasi. Contoh nyata adalah di sektor migas. Di bidang investasi, semua sektor dibuka untuk investasi asing. Kepemilikan asing dibolehkan hingga lebih dari 90 persen. Asing pun boleh melakukan repatriasi, yaitu langsung mengirimkan kembali keuntungan yang mereka dapat di ngeri ini ke negara asal mereka (muslimahnews.com).
Bahaya Investasi Asing
1. Jalan Penjajahan Ekonomi.
Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam mengemukakan, sesungguhnya pendanaan proyek-proyek dengan mengundang investasi asing adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam. Investasi asing bisa membuat umat menderita akibat bencana yang ditimbulkannya, juga merupakan jalan untuk menjajah suatu negara.
Pinjaman (investasi asing) yang diberikan Cina, diikat dengan berbagai syarat seperti adanya jaminan dalam bentuk aset, adanya imbal hasil seperti ekspor komoditas tertentu ke Cina hingga kewajiban negara pengutang agar pengadaan peralatan dan jasa teknis harus diimpor dari Cina. Mengutip riset yang diterbitkan oleh Rand Corporation, China’s Foreign Aid and Government Sponsored Investment Activities, disebutkan bahwa utang yang diberikan oleh Cina mensyaratkan minimal 50 persen dari pinjaman tersebut terkait dengan pembelian barang dari Cina.
Selain harus membayar bunga yang relatif tinggi, juga disyaratkan agar BUMN Indonesia yang menggarap proyek-proyek tersebut yang dibiayai oleh utang dari Cina harus bekerjasama dengan BUMN negara itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam berbagai proyek pengembangan infrastruktur di negara ini, kehadiran dan peran perusahaan-perusahaan Cina menjadi sangat dominan mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa hingga konstruksi (engineering, procurement, construction [EPC]).
Membanjirnya barang-barang yang terkait dengan konstruksi infrastruktur seperti mesin-mesin dan baja serta pekerja ahli hingga buruh kasar dari Cina merupakan konsekwensi dari pemberian utang tersebut. Padahal sebagian besar dari barang dan jasa tersebut sejatinya amat melimpah di negara ini. Pada saat kekayaan negeri ini sudah dikuasai penanaman modal asing, maka ekonomi kita secara keseluruhan dari hulu sampai hilirnya adalah ekonomi bangsa lain. Ekonomi yang kita hitung tiada lain adalah ekonomi bangsa lain. Sehingga perhitungan PDB kita sejatinya hanya menghitung dari produksinya orang-orang asing yang beroperasi di Indonesia, tidak mencerminkan produksi bangsa sendiri.
2. Bahaya Ideologis
Secara ideologis, haluan ekonomi politik negeri ini sudah menjadi haluan ekonomi  dan politik yagn mengabdi kepada kepentingan bangsa lain, sepeti Amerika, Jepang, Eropa, dan juga Cina. Salamuddin Daeng, Peneliti Indonesia for Global Justice mengemukakan pandangannya bahwa kita bernegara, kita berkonstitusi hanya menyediakan suatu ruang, bahkan dalam bentuk yang paling asli, kita menyediakan tanah, gedung, jalan, infrastruktur, dan segala macamnya yang ada di negeri ini, semata-mata untuk memfasilitasi bangsa lain untuk mengeruk kekayaan negara kita.
Contoh yang paling konkret, kita bangun gedung perkantoran di Sudirman-Thamrin, siapa yang memakainya? Orang-orang dari bangsa lain. Kita membangun Pelabuhan Tanjung Priok, siapa yang memakainya? Bangsa lain yang menggunakan. Kita digaji, tapi tidak lebih dari 15 persen total keuntungan mereka. Selebihnya itu adalah keuntungan mereka. Investasi asing ini juga tidak memberikan keuntungan yang besar kepada kas negara, tidak memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi kepada ekonomi kita.
Kalau dikatakan tidak punya modal, Sumber daya manusia dan sumber daya alam kita itu sebenarnya adalah modal. Tapi kita karena ditipu oleh satu cara perhitungan modal itu. Contoh apakah kekayaan alam kita pernah dihitung sebagai modal? Tidak pernah kan? Sekarang, sebuah perusahaan asing, mendapatkan kontrak untuk melakukan eksploitasi kekayaan alam di Indonesia. Apakah mereka punya uang? Tidak. Lantas apa yang mereka lakukan? Kekayaan alam kita itu langsung mereka jaminkan kepada bank-bank internasional untuk mendapatkan uang. Tanah kita digadaikan oleh perusahaan swasta dan asing! Jadi sebenarnya yang punya modal siapa? Alasan itu adalah alasan palsu untuk menipu rakyat kita.
Mengakhiri Ketergantungan Investasi Asing
Strategi pembangunan yang ditempuh pemerintah saat ini secara substansial tidak berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya. Dengan berkedok mendorong investasi, pemerintah justru semakin menjerumuskan negara ini dalam kubangan utang. Ketergantungan utang menyebabkan sebagian alokasi menyebabkan sebagian alokasi APBN terserap hanya untuk membayar utang dan bunganya dalam jangka waktu yang panjang.
Selain itu, kemandirian negara juga tergadaikan karena komitmen utang yang disepakati mensyaratkan berbagai hal yang menguntungkan negara pemberi utang, namun merugikan negara pengutang, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan,. Hal yang juga sangat mendasar adalah utang-utang yang ditarik oleh pemerintah dan BUMN di atas merupakan utang ribawi yang diharamkan secara tegas oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.
Demikian juga apa yang ada di belakang investasi asing Timur (Tiongkok, Jepang, dsb) di bidang infrastruktur. Ada bahaya besar dan jangka panjang yang turut dibawa. Ini akan melengkapi dominasi asing atas negeri ini. Akibatnya, hampir tak tersisa lagi bidang kehidupan negeri ini yang tidak didominasi asing. Dengan itu pula, penjajahan gaya baru atas negeri ini akan makin dalam. Tentu semua itu tidak boleh dibiarkan. Sebab, kaum Muslim diharamkan memberikan jalan kepada orang kafir untuk bisa mendominasi dan menguasai kaum Mukmin. Allah SWT berfirman, “Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin.” (TQS. an-Nisa’ [4]: 141).
Tentu tak selayaknya kaum muslim negeri ini rela menjadi bulan-bulanan neoliberalisme dan neoimperialisme baik dari asing Barat maupun asing Timur. Jalan untuk menyudahi neoliberalisme dan neoimperialisme itu hanyalah dengan kembali pada petunjuk Allah SWT, yaitu dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh di bawah naungan sistem khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian.
Oleh karena itu, tidak ada cara yang dapat ditempuh oleh penduduk negeri ini untuk membebaskan negara ini dari utang dan cengkeraman kepentingan negara dan lembaga donor kecuali dengan kembali menerapkan syariah Islam secara menyeluruh di bawah institusi Khilafah Islam. Sistem tersebut nantinya akan menjalankan roda perekonomian yang mandiri sesuai dengan Islam dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia negeri ini, termasuk menghindari berbagai perjanjian luar negeri yang bertentangan dengan Islam.
Dengan pengelolaan sistem keuangan negara berbasis syariah, maka akan diperoleh pemasukan rutin yang sangat besar dalam APBN negara yang berasal dari pos fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum, dan pos zakat. Abdul Qadim Zallum dalam Sistem Keuangan Negara Khilafah mengemukakan, bahwa kebutuhan dana negara yang sangat besar juga dapat ditutup dengan penguasaan (pemagaran oleh negara) atas sebagian harta milik umum, gas alam maupun barang-barang tambang lainnya. Tentu hanya bisa terlaksana, jika elit politiknya berkemauan kuat untuk mengelola sumberdaya alam secara mandiri (tidak bermental terjajah) dan  bukan malah menyerahkannya kepada negara lain.[]

*PNS di Aceh

Comment

Rekomendasi untuk Anda