by

Mulyaningsih, S. Pt*: Bangsa dan Visinya

Mulyaningsih, S. Pt
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Hampir dua pekan lamanya pidato Presiden terpilih di bacakan. Tepatnya tanggal 14 Juli 2019, Bapak Joko Widodo menyampaikan pidato pada acara Visi Indonesia, Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Pidatonya berisi lima tahapan untuk mewujudkan visi negeri agar lebih adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif. 
Adapun Kelima tahapan tersebut adalah pembangunan infrastruktur yang akan terus kita lanjutkan, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), mengundang para investor sebanyak-banyaknya, reformasi birokrasi dan menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran (nasional.kompas.com, 15/07/2019). 
Presiden Joko Widodo juga meminta kepada seluruh pihak untuk tidak alergi terhadap adanya investasi, termasuk investasi asing. Sebab, investasi asing ini berguna bagi Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya (bisnis.tempo.co, 14/07/2019).
Secara sepintas tampak bahwa seluruh tahapan tersebut baik adanya. Namun sejatinya ketika kita cermati lebih mendalam maka akan melanggengkan dominasi negeri lain di Indonesia. Sebut saja dalam salah satu tahapan yang harus dilakukan adalah mengundang investor masuk ke negeri ini. Tentunya kita bisa sadari betul bahwa ketika itu dilakukan  maka yang terjadi adalah pemerintah dalam negeri akan minim peran dalam hal pengaturan negerinya sendiri. 
Dalam konsep ekonomi neoliberal menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi persyaratan mutlak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Salah satu tolok ukur dari pertumbuhan ekonomi ini adalah besaran nilai akumulasi modal dan produksi barang-jasa. Sebagai bentuk dari dampak tumbuhnya industri-industri manufaktur pasti akan membutuhkan fasilitas penunjang. Fasilitas tersebut diantaranya adalah jalan raya, bandara, pelabuhan, kawasan pergudangan, jalur kereta api dan lain sebagainya (yang menopang usaha tersebut). 
Negara pun akhirnya tak mampu membiayai pembangunan. Semua itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Faktanya Indonesia belum mampu untuk membiayai pembangunan di negeri ini. Jangankan untuk itu, dalam hal memenuhi kebutuhan pokok rakyat saja negara sudah pontang-panting melakukan berbagai usaha.
Kemudian muncul sebuah konsep yang dipraktikkan dalam skema pembiayaan berdasar pada dunia usaha yang dikenal dengan Public Privat Partnership, Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Dalam implementasinya, skema pembiayaan ini memberikan andil besar kepada swasta untuk mengelola serta membangun berbagai macam proyek infrastruktur. Sedangkan peran pemerintah hanya sebagai penjamin dan regulator semata.
Liberalisasi inilah yang kemudian menjadi dasar makin masifnya berbagai proyek investasi yang dicanangkan oleh Presiden RI terpilih. Terlebih untuk menjamin keamanan dari investasi ini maka dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik agar efektif dan efisien. Mengingat birokrasi sekarang dipandang sebagai penghambat para investor asing untuk masuk ke negeri ini.
Sejatinya berdasarkan fakta yang ada bahwa dengan adanya para investor asing tersebut semakin memperkuat kapitalisasi berbagai kebutuhan layanan publik. Kembali lagi, rakyat yang akan menelan pil pahit. Rakyat yang kemudian akan semakin menderita lewat itu semua. Dominasi asing semakin lebar terbuka dan semakin berkuasa atas aset-aset yang seharusnya dimiliki umat dan bangsa ini.
Akan sangat jauh berbeda manakala Islam hadir dalam kehidupan masyarakat. Islam akan menerapkan investasi infrastruktur strategis dengan tiga prinsip yaitu, pembangunan infrastruktur adalah murni tanggung jawab negara dan tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta. Kedua, perencanaan wilayah yang baik maka akan mengurangi kebutuhan transportasi. Artinya, pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan dari masyarakat atau rakyat yang ada di daerah tersebut. Ketiga, negara membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi terakhir yang dimiliki (teknologi navigasi, fisik jalan, navigasi, telekomunikasi). 
Besarnya dana untuk membangun infrastuktur diambil dari baitul mal (kas negara), yaitu dari pos pemasukan selain zakat (pengelolaan kepemilikan umum, jizyah, kharaj, ghanimah, dan lain-lain). Negara tidak menjadikan utang dan pajak sebagai pemasukan utama negara. Pajak hanya diambil pada saat mendesak dan hanya bagi warga muslim yang aghniya (kaya). Dalam hal utang, maka negara harus memikirkan dengan sungguh-sungguh. Jika memang keadaannya genting serta tidak ada mudhorot di dalamnya maka negara boleh mengambil kebijakan berutang.
Selain itu, dalam hal pengeluaran maka negara akan benar-benar menerapkan skala prioritas. Tingkat kebutuhan, mendesak atau tidak menjadi pertimbangan penting. Pembangunan selalu tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Tidak akan ada pembangunan infrastruktur yang berujung “mangkrak” tak terpakai.  Semua akan dipertimbangkan dengan matang, menyesuaikan dengan dana yang tersedia serta tetap mengutamakan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.
Tentunya Islam mempunyai konsep dan visi yang jelas terkait dengan membangun  sebuah negara. Landasan akidah inilah yang kemudian  membuatnya berbeda dari yang lain. Rahmat untuk semua tentunya pasti akan terwujud dengan alami dan sejatinya akan menghapuskan dominasi sebuah negara terhadap negara lain di muka bumi ini. 
Layaknya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin  serta para sahabat  setelahnya bahwa Islam menjadi corong dalam hal perpolitikan internasional. Tiga belas abad lamanya dan dua pertiga negara memakai aturan yang sama yaitu Islam. 
Semoga masa keemasan itu kembali terukir dan segera bisa terwujud. Aamiin. Semoga akan segera terwujud dan haruslah ada usaha maksimal yang harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Sudah saatnya berjuang bersama agar mempercepat pertolongan dari Allah SWT. Wallahu a’lam.[]

*Pemerhati anak, remaja dan keluarga,
  Member Akademi Menulis Kreatif Regional Kalsel

Comment

Rekomendasi Berita