by

Nelliya Ummu Zahra*: Tidak Adakah Keadilan Hukum Dalam Sistem Demokrasi?

Nelliya Ummu Zahra
RADARINDONESIANES.COM, JAKARTA – Baiq Nuril maknun (37) mantan guru honorer asal Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajukan PK (peninjauan kembali) terhadap kasusnya kepada MA ( Mahkamah Agung) Dan ternyata PK tersebut ditolak oleh MA.
Baiq adalah terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ditolaknya PK oleh MA, membuat mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram itu tetap menjalani hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan sesuai putusan Kasasi MA.
Penolakan ini mendapatkan sorotan dan menunjukkan bahwa hukum  saat ini tajam kebawah dan tumpul keatas. Keadilan hukum seakan tidak berlaku bagi orang-orang yang lemah. Sulit untuk mendapatkan keadilan.
Keputusan hukuman penjara pada Baiq Nuril ini tentu menjadi pukulan telak bagi pemerintah untuk mencitrakan diri dimata dunia.
Sekretaris Nasional Perempuan Mahardika, Mutiara Ika menyatakan bahwa hal ini menjadi pukulan telak bagi upaya pemerintah untuk menampilkan diri sebagai negara yang melihat pemberdayaan perempuan sebagai elemen penting dalam pencapaian target pembangunan nasional.[republika online, Sabtu, 7/6/2019].
Nyatanya Baiq Nuril seorang perempuan yang harus menelan pil pahit atas ketidak adilan hukum di negeri ini.
Memperjuangkan hukum dirasa percuma, karena kembali kepada yang memegang kekuasaanlah yang menentukan.
Tak ayal kasus Baiq Nuril menjadi ironi atas negeri ini. Semua ini tidak terlepas dari sistem yang diadopsi oleh negara saat ini, yaitu Kapitalis-Demokrasi. Di mana dalam sistem ini pembuat hukum adalah manusia. Sumber hukum didapat bukan berdasarkan al-Qur’an dan as-sunah.
Sehingga lahirlah hukum yang lemah, mudah saja untuk diputar balikkan berdasarkan kepentingan. Karena hukum ini pun lahir dari manusia yang lemah, dan terbatas. 
Sementara hukum (keputusan) dalam Islam berpedoman al-Qur’an dan as-Sunah. Sang Khalik, Allah Swt lah yang membuat hukum.
Sesungguhnya, permasalahan hukum (keputusan), syari’at (peraturan), dan taqâdhi (berperkara) selayaknya hanya diserahkan kepada Allah semata, bukan diserahkan kepada kehendak manusia yang sering berubah, atau atas dasar pertimbangan mashlahat-mashlahat yang tidak pasti.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
“Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus” [Yusuf/12:40]
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
50. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin”? (QS al-Maidah:50).
Sungguh  hanya hukum Allah Swt lah yang bisa adil seadil-adilnya dan tidak zolim. Karena hukum itu lahir dari Sang Pencipta. 
Masihkah ingin terus bertahan dengan sistem dan hukum yang ada didalamnya saat ini?. Sementara hukum yang adil sungguh sangat mahal bagi orang-orang yang lemah
Jika tidak, maka campakkanlah sistem yang berasal dari manusia yang mempunyai aturan dan hukum yang lemah. Kembalilah kepada sistem Islam dan aturan serta hukum-hukum Islam.
Karenanya Allah yang Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hamba_Nya. Setiap aturan dan hukum yang Allah Swt buat tentulah membawa kemaslahatan bagi setiap manusia.
Sudah terbukti dalam sistem Islam selama kurang lebih 13 abad lamanya, hukum-hukum Allah Swt yang diterapkan. Adil-seadilnya bagi masyarakat. Wallahu a’lam bishshwab.[]
*Member AMK

Comment

Rekomendasi untuk Anda