by

Siti Aisah, S. Pd: Lagi, Alutsista dalam Ancaman Kapital

Siti Aisah, S. Pd
RADARINDONESIANEWS.OM, JAKARTA – Fakta Indonesia tentang jumlah muslim terbesar di dunia tidak perlu diragukan lagi. Namun sayangnya fakta ini belum cukup mengatur pertahanan keamanan negeri yang terkesan parsial. Ini dibuktikan dengan diberlakukannya impor produk baja, yang notabene adalah bahan baku alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Persaingan dalam pasar bebas yaitu angka impor produk baja ke Indonesia melesat pada tahun kemarin 2018. Akan tetapi nasib tragis justru sebaliknya, impor baja ke negara-negara Asia Tenggara secara pertumbuhan justru negatif. Hal ini dikarenakan adanya serbuan baja-baja impor yang mayoritas datang dari China. 
Ironinya, semua itu berkat diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja. Selanjutnya ditambah lagi Permendag ini dimanfaatkan oleh para pengimpor dengan mengubah Harmonied System (HS) sumber dari produk baja karbon menjadi alloy steel. Sehingga volume impor baja karbon menurun drastis yang kemudian disubstitusi dengan naiknya impor baja paduan. Tujuan utamanya adalah agar mendapatkan bea masuk yang rendah. Sedangkan, pemeriksaan barang juga bisa lebih longgar. Yaitu yang dari awalnya berada di Pusat Logistik Berikat (PLB) menjadi di pemeriksaan post border inspection. Dengan digesernya pemeriksaan ke post border inspection, pengawasan impor baja yang tadinya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) beralih ke Kementerian/Lembaga (K/L). Oleh karena itu, kemungkinan terjadi kecurangan importir dan lemahnya pemeriksaan menjadi awal pemicu banjirnya baja impor Cina. (Kumparan.com,  04/01/2019) 
Dilansir dari laman berita republika.com (27/09/2018) Target pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada program rencana strategis (renstra) tahap kedua, kini sudah mencapai 61 persen pada tahun 2018. Harapan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto target sebesar 72 persen ini bisa rampung pada tahun 2019 ini. Salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menangani produksi pengadaan alutsista ini adalah PT Krakatau Steel Tbk. Namun apalah jadinya negeri ini ketika pabrik yang konsen di sektor baja ini terancam gulung tikar. Sedangkan disisi lain ada program dari pemerintah untuk memproduksi secara berkala pengadaan alutsista ini. 
Gejala Krakatau Steel yang bermasalah semakin menguat sejak ditandai dengan rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 1.300 karyawan organiknya. PHK itu akan dilakukan secara bertahap, mulai 2019 hingga 2022. Rencana PHK itu diketahui dari Surat Edaran (SE) No 73/Dir.SDM-KS/2019 perihal Restrukturisasi Organisasi Krkatau Steel. Pada surat per tanggal 29 Maret 2019 itu ditujukan untuk para General Manager (GM) dan manager di lingkungan Krakatau Steel.Dalam SE tersebut, tercantum sejumlah poin penting. Di antaranya, merestrukturisasi 30% dari total 4.453 karyawan organik Krakatau Steel induk. Total karyawan yang masih bekerja sebanyak 6.264 karyawan. (https://www.law-justice.co/artikel/67522/krakatau-steel-tengah-dihantui-kebangkrutan/)
Kelemahan pengadaan alutsista dalam era sistem demokrasi-kapitalis ini dapat dibuktikan dengan adanya aktivitas impor baja sebagai bahan baku persenjataan. Namun bagaimana jadinya jika negara menggantungkan pengadaan persenjataannya dalam hal ini bahan bakunya saja tidak bisa disetir sendiri. Akan tetapi masih mengandalkan negara lain. Hal ini bisa berdampak kepada potensi terganggunya stabilisasi pertahanan negara tersebut. Negara pemasok akan bisa mendikte serta mengendalikan produksi bahan baku yang menjadi persenjataannya. Dengan demikian jelaslah kelemahan dan ketidak mandirian sebuah negara. Sehingga, sebuah negara yang seharusnya membangun mandiri industri persenjataan dan segala hal yang diperlukan dalam peperangan dapat dipantau oleh pihak penjajah, dalam hal ini negara pemasok persenjataan. 
Fakta diatas mengungkapkan begitu rapuh dan lemahnya visi politik rezim neoliberal yang saat ini nampak dalam politik industrinya. Rezim ini abai dalam membangun industri berat bahkan membiarkan asing dan aseng berinvestasi dengan bebas. Sehingga dengan mudahnya negeri ini didikte dan dikuasai, padahal industri berat merupakan prasyarat menjadi negara kuat dan berdaulat. Hal ini  menjadi salah satu faktor penyebab utama kelemahan pengadaaan alutsista dalam sistem demokrasi-kapitalis. Sistem yang menjadikan akal manusia, hawa nafsu dan kepentingan sebagai landasan lahirnya aturan. Dibutuhkan sebuah standar aturan yang baku dalam menangani pengadaan alutsista, meskipun orang yang memimpin berganti aturan yang dibuat tidak akan tumpang tindih.
Lain halnya jika Islam diterapkan sebagai aturan kehidupan bernegara. Perlu diketahui pula bahwasanya Islam mengatur Sistem Keuangan dalam hal pendapatan dan pembelanjaan negara. Sehingga dalam hal ini Islam pula mampu menyelenggarakan pemeliharaan seluruh urusan umat dan melaksanakan aspek administratif terhadap harta yang masuk dan keluar dikelola oleh negara. Salah satu lembaga keuangan khusus yang menangani harta negara adalah Baitul Mal. Salah satu bagian dari Baitul Mal dalam kas pembelanjaan negara adalah seksi jihad. 
Salah satu yang menaungi produksi persenjataan adalah seksi jihad bagian departemen perindustrian. Departemen ini pula mengatur segala masalah yang berhubungan dengan perindustrian, salah satunya industri persenjataan.  Departemen ini adalah objek vital sebuah negara sehingga harus benar-benar bebas dari intervensi asing. Jika Asing sudah menguasai objek tersebut, maka akan mudah pula menguasai Negara itu. Dengan demikian Asing akan mudah memasok persenjataan, pasukan, dan logistik untuk kekuatan militernya. 
Oleh karena hal ini Negara wajib mendirikan dua macam industri sebagai konsekwensi memelihara kemaslahatan masyarakat. Pertama : industri yang berhubungan dengan harta kekayaan kepemilikan umum seperti industri eksploitasi barang tambang, pengeboran minyak, dll. Tugas negara dalam hal ini membangun dan mengelola industri-industri tersebut mewakili masyarakat. kedua : industri yang berhubungan dengan industri berat dan persenjataan. Industri ini tidak boleh dikelola swasta apalagi asing, namun wajib dikelola oleh negara. Hal ini dikarenakan negara mempunyai kewajiban untuk melakukan peri’ayahan yang mengharuskan adanya kekhususnya produksi persenjataan agar bisa berkembang. Semua ini tidak ada kaitannya apakah menguntungkan atau  merugikan, sebab industri ini bukan bisnis persenjataan seperti anggapan sistem saat ini. Hal tersebut mengharuskan negara mendirikan pabrik industri persenjataan dan industri berat secara mandiri. 
Oleh sebab itu, negeri yang berdaulat akan bisa terasa jika pertahanan dan persenjataan negeri dikelola mandiri. Industri ini tidak akan dibentuk menjadi bisnis persenjataan. Sebab tidak ada istilah untung-rugi, sehingga hal ini tidak akan mempengaruhi jumlah produksi. Alokasi dana untuk industri ini pun disediakan oleh negara di Baitul mall. Ada pos pembiayaan khusus untuk mendanai seluruh pembuatan alutsista ataupun perindustrian yang mendukung kearah penjagaan keamanan. Pembiayan militer tersebut adalah dari pos pemasukan yang berasal dari mulkiyah daulah (harta negara) yaitu bagian Fa’I yang berarti pajak yang diperoleh dari musuh Non-muslim bukan dari peperangan, tetapi orang-orang Non-muslim memberikannya secara suka rela dan ikhlas (tanpa ada unsur paksaan dari mereka setelah adanya perjanjian dengan pemerintah Islam). Termasuk kedalam harta fa’i adalah harta jizyah (pajak yang di pungut dari Non muslim).
Namun, jika tidak alokasi tersebut kurang, maka dari pungutan pajak bisa jadi alternatif untuk mendanai sektor ini. Hal ini agar kekuatan militer negara bisa terjamin dan ditakuti oleh pihak lawan. Sejarah membuktikan tentara Islam adalah tentara terbaik, tiada tandingannya dan ditakuti lawannya.
Dengan demikian, Sistem Pemerintahan, Pertahanan, Ekonomi maupun Keuangan Daulah Islam akan semakin kuat karena ditopang oleh sistem lainnya yang berasaskan akidah Islam. industri persenjataan militer yang ada akan berdaulat dan mandiri. Walhasil, pertahanan menjadi maksimal sebab diwujudkan untuk kedaulatan wilayah Daulah Islam. Islam bisa menjadi Rahmatan lil’alamin yang mampu menjadi mercusuar peradaban manusia.
Lantas, masih percaya dengan industri kapitalis yang telah nyata sudah tidak bisa mengatur kehidupan manusia. Hanya dengan hukum Allah SWT yang mampu dalam pembangunan industri alutsista yang berdaulat dan mandiri. Wallahu ‘alam bi-ashawab.[]

Comment

Rekomendasi untuk Anda