by

Aisah, S.H: Juli Agustus, Nurani Penguasa Kian Tergerus

Aisah, S.H
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA   – Derita rakyat yang menghuni republik ini rasanya tak kunjung surut. Kedzaliman demi kedzaliman terus dipertontonkan oleh penguasa. Awal Juli 2019 pemerintah mengajukan rancangan undang-undang bea materai kepada DPR RI. Dalam rancangan tersebut, diajukan  perubahan tarif bea materai menjadi Rp 10.000. Sri Mulyani beralasan, pendapatan perkapita Indonesia terus meningkat sehingga nilai bea materai maksimal Rp 6.000 sudah dianggap tidak relevan lagi.
Sehari sebelumnya, Kementerian Keuangan mengusulkan tarif cukai kantong plastik sekali pakai (kresek) sebesar Rp 200 per lembar. Ini menyusul rencana menjadikan kantong plastik sebagai Barang Kena Cukai (BKC) terbaru oleh Pemerintah. Sri Mulyani beralasan karena kresek berdampak pada lingkungan hidup yang destruktif. Mengingat kantong plastik tidak bisa didaur ulang dan butuh waktu lama untuk terurai. Sementara Kementerian Lingkungan hidup memiliki data menimbunnya sampah plastik dari waktu ke waktu. Sampah plastik terus meningkat dari 13 persen dari total sampah di 2013 menjadi 16 persen di 2016, dimana sebagian besar dari sampah plastik itu merupakan kantong kresek.
Beberapa hari kemudian Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang menerapkan pajak pada rumah makan yang menyediakan dibawa pulang (take away) alias nasi bungkus. Mulailah mereka memasang e-tax di setiap rumah makan, jika pemilik menolak maka pihaknya akan mencabut ijin dari restoran dan rumah makan tersebut, bahkan bisa disegel pula. Selanjutnya BPPD mulai mengawasi warung-warung pempek. Tiap pembelian pempek, baik makan di tempat maupun dibungkus dikenakan pajak 10 persen.
Demikian kita saksikan bahwa rakyat kecil di negeri ini terus mengalami pemalakan dari negara atas nama pajak. Ini semua dilakukan pemerintah sebagai upaya menutupi ketidakberdayaan mereka terhadap beban kas negara. Setiap saat pemerintah mencari jalan agar pendapatan pajak semakin meningkat, segala cara dan kreativitas dikerahkan untuk memeras rakyat. Saat ini mudah sekali menemukan spanduk dan baliho mengajak rakyat untuk taat membayar pajak, tidak hanya di kota-kota besar, bahkan terpasang hingga di kecamatan dan pedesaan. Tak urung membuat helaan napas rakyat semakin berat.
Namun Kini diawal Agustus, perasaan rakyat kembali dilukai oleh wacana tax amnesty “jilid 2”. Sungguh tega Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat menjadi pembicara pada acara Kadin Talks melemparkan wacana tersebut. Dia mengungkapkan, banyak pengusaha yang curhat menyatakan penyesalannya karena tidak sempat ikut Tax Amnesty jilid I. Padahal ternyata, manfaat dari program tersebut sangat terasa bagi para wajib pajak terutama sekelas pengusaha besar. 
Selain itu, dia mengungkapkan karena banyak ketidaktahuan tersebut, peserta Tax Amnesty jilid I yang berlangsung pada 2016 – 2017 hanya sedikit. Yang ikut hanya 1 juta wajib pajak. Bahkan, menurut Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo juga sempat mengungkit kembali program Tax Amnesty tersebut. Oleh sebab itu, dia mengaku akan mempertimbangkan adanya Tax Amnesty jilid II. Dengan mempertimbangkan semua masukan termasuk rasa penyesalan para wajib pajak yang melewatkan kesempatan emas tersebut. Bahkan menteri keuangan menjelaskan bahwa paket tax amnesty jilid 2 sudah masuk dalam program reformasi perpajakan yang akan diserahkan kepada pimpinan negara. Nah, kira-kira segerah apa perasaan rakyat dengan statemen ini pemirsa ? ketika membaca wacana ini saya menggerutu panjang dan wajah berangsur masam dengan geraham merapat ketat, entah bagaimana yang lainnya. Kemana perginya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu ? 
Masih segar dalam ingatan bagaimana pemerintah mengais recehan dari airmata rakyat. Iya, rakyat kecil yang menelan pahit wacana kenaikan harga materai sampai nasi bungkus, kresek dan mpek-empek yang dikenakan pajak sebulan lalu. Namun tak habis pikir, bagaimana mereka sanggup memberlakukan tax amnesty jilid II ? setelah sebelumnya membebaskan pajak penjualan barang mewah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.010/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam Lampiran I PMK Nomor 86/PMK.010/2019 itu disebutkan, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya di bawah Rp 30 miliar akan terbebas dari PPnBM.
Tax amnesty sendiri adalah pengampunan pajak yaitu sebuah kesempatan berbatas waktu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (temasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya. Data dan informasi mereka juga wajib dirahasiakan pejabat terkait. Syaratnya, wajib pajak tersebut mau membayar uang tebusan. Nilai uang tebusan tersebut ditentukan berdasarkan nilai aset yang dilaporkan dikali dengan tarif tebusan yang ditetapkan undang-undang. Selain itu, jika harta yang dilaporkan tersebut berada di luar negeri dan direpatriasi atau dibawa masuk ke Indonesia, maka harta tersebut dikenakan tarif repatriasi yang nilainya juga ditetapkan undang-undang.
Meski dinyinyiri oleh seluruh rakyat Indonesia, pemerintah melalui menteri keuangan yang multi talenta tersebut telah sukses melakukan tax amnesti perdana pada Juli 2016 – Maret 2017. Menteri keuangan terbaik katanya yang dianugerahi gelar Finance Minister of the Year 2019 Global and Asia Pasific dari majalah keuangan The Banker yang dimiliki oleh Financial Times. Menteri terbaik yang telah mengantarkan Indonesia pada kubangan hutang yang semakin dalam dan membahayakan. Inilah menteri dibalik tagline bayar pajak semudah isi pulsa. Yang akan membuat anda kelimpungan meski menyembunyikan harta di dalam sumur, karena Sri Mulyani akan tetap mengejarnya dengan memakai drone sekalipun. 
Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menolak wacana pemerintah untuk menggelar pengampunan pajak atau Tax Amnesty Jilid II. Menurutnya, hal ini buruk bagi masa depan Indonesia. Apalagi pengampunan pajak jilid II merupakan sinyal bagi negara telah disetir oleh kepentingan tertentu. Menarik memang, Tax amnesti ini diusulkan langsung oleh Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ketua Kadin Rosan Roeslani mengaku mendapat masukan dari unsur asosiasi, himpunan dan para pengusaha. Aha, beginilah cara Allah membuka mata umat yang masih silau memilih bertahan dalam sistem bobrok demokrasi kapitalis. Inilah salah satu bentuk perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha yang dilakukan secara telanjang tanpa malu-malu lagi. Singkatnya, tax amnesty ini adalah simbiosis mutualisme dari, oleh dan untuk kapitalis.
Kapitalisme adalah sistem yang menjadikan pajak sebagai  asupan utama kehidupannya. Untuk negara Indonesia yang melimpah ruah kekayaan alamnya saja pemasukan dari pajak mencapai 75-85% dari total pendapatan negara. Pada Tahun 2016 ada 1.300 wajib pajak ikut tax amnesty (detik.com 10/08/2016). Dari 1.300 peserta tax amnesty tersebut semua datanya dirahasiakan dan data tersebut kata Direktur Jendral Pajak Ken Dwijugiastedi disimpan di luar pulau Jawa. Beliau menambahkan  “Saya tutup mata terhadap uang yang datang” (Majalah Tempo 25/07/2016).

Namun bila kita ingin menerka siapa saja sebenarnya yang paling logis yang menjadi peserta tax amnesty ini? Menurut Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang tax amnesty adalah  untuk mengampuni koruptor BLBI dan memutihkan uang judi, uang teroris, uang pelacuran, uang human trafficking dan uang narkoba (mediaummat.com).

Siapakah yang menjadi para penampung dana repatriasi tax amnesty itu sendiri  ? Terdapat banyak bank asing yang menjadi penampung dana repatriasi tax amnesty diantaranya adalah Citibank, Maybank, The Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, Standard Chartered, dan Deustche Bank AG. Lalu penampungan pada manajer investasi pasar modal seperti Schroder Investment Management, Eastspring Investment, Manulife Aset Manajemen, Ashmore Asset management. Dan perusahaan sekuritas seperti CLSA Indonesia, Daewoo, RHB, UOB Kay Hian, Danpac, dan Pacific Capital. Dan juga tidak seberapa perusahaan-perusahaan kapitalis lainnya dari dalam negeri.
Tidak dapat dipungkiri yang menampung dana-dan repatriasia tax amnesty adalah sektor pasar modal dan sektor keuangan, bukan sektor riil. Bank-bank akan semakin kuat terutama bank asing, dan dana-dana mereka pun sebagian besar ‘sudah bukan rahasia umum lagi’ digunakan untuk kepentingan pemilik saham bank sendiri untuk mengembangkan banyak perusahaan kapitalis lainnya dan bermain-main di pasar modal serta pasar uang.

Dana untuk masyarakat kecil yang bergerak di sektor riil hanya percikannya saja. Bukan hanya itu sektor-sektor keuangan seperti pasar modal dan pasar uang yang akan semakin tumbuh sejatinya adalah semu bagi perekonomian sebenarnya (sektor riil) yang dimana pelaku sektor riil didominasi oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan di pasar sekunder pada pasar modal dan pasar uang yang sangat besar dan dominan jumlahnya, yaitu hampir 80-90 persen uang negara berputar disana sejatinya adalah seperti balon, besar iya tapi kosong, dan sewaktu-waktu bisa meledak (krisis). Akhirnya rakyat lagi yang dirugikan, dan para kapitalis tetap duduk tenang memandang halaman hijaunya di atas gedung mewahnya sambil menghitung capitalnya yang diampuni pajaknya.

Pajak dengan segala mekanismenya meluluhlantakkan tiang-tiang pertahananmu. Menyeret langkahmu kedalam kehancuran yang semakin dalam. Namun pada saat yang sama memanjakan kapitalis, memudahkan dan menjamin kepentingan mereka. Maka sungguh dibutuhkan langkah yang berani dan mendasar yang harus dilakukan bangsa ini jika ingin keluar dari keruwetan yang menggurita tersebut dengan beralih kepada sistem Islam. 
Islam memiliki mekanisme pengelolaan negara yang khas. Bahwa fungsi negara adalah memberikan jaminan pelayanan dan perlindungan kepada warga negaranya. Islam mengatur bagaimana mengelola kekuasaan, mendistribusikan kekayaan, penyelenggaraan pembangunan dan bagaimana mewujudkan kesejahteraan. Sistem kepemilikan diatur demikian sempurna, mana yang kepemilikan individu, kepemilikan rakyat dan kepemilikan negara. Tidak ada tumpukan hutang yang kemudian membuka pintu bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslimin.
Pos-pos penghasilan yang halal dibuka sehingga pendapatan negara melimpah ruah, baik dari kekayaan milik umat, maupun dari pos lainnya yang ditetapkan syara`. Pos-pos inilah yang akan mencukupi kebutuhan rakyat. Jikapun kesulitan terjadi, tidak serta merta negara mengenakan pajak kepada rakyat. Jikapun dalam kondisi yang demikian terjepit, negara akan memaksimalkan potensi umat, yaitu dengan mendorong agar mereka berkorban, termasuk melalui mekanisme pembiayaan dengan berhutang kepada rakyat yang memiliki kelebihan harta. Jikapun pajak di tarik, maka inilah opsi terakhir. 
Konsep pajak dalam Islam bertolak belakang dengan konsep pajak kapitalis neoliberal. Pajak hanya memiliki satu fungsi saja yaitu fungsi stabilitas dan bersifat temporal. Diambil dari muslim kaya saja, tidak pukul rata seperti hari ini. Ketika kondisi negara telah stabil, pemungutan pajak otomatis dihentikan. Dengan konsep ini pajak akan menjadi ladang amal bagi warga negaranya dan tidak akan dirasakan sebagai suatu bentuk kedzaliman.
Sistem Islam menyatukan aspek materi dan ruh terbukti mampu bertahan belasan abad dengan berbagai kesulitan yang ditimpakan padanya termasuk bencana kekeringan maupun kelaparan. Namun dengan sistem Islam mereka mampu survive dan menginspirasi generasi selanjutnya, termasuk kita, generasi yang akan menjemput kekuasaan Islam yang dijanjikan Rasulullah SAW, Khilafah Islamiyah yang berjalan di atas manhaj kenabian yang kedua.[]
*ASN Aceh

Comment

Rekomendasi Berita