by

Hamsia: Perempuan Tidak Butuh RUU – PKS

Hamsia
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik dan pemerhati perempuan, Pratama Julia Sunjandari, menilai alasan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia yang menjadi latar belakang legalisasi Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) sungguh mengada-ada. 
Pasalnya,  menurut Pratama bukan sekedar ada umbrella act lalu persoalan kekerasan seksual selesai. Prancis yang mengatur tentang sanksi kriminal pelecehan seksual di tempat kerja menunjukkan pejabat dunia Christine Lagarde yang juga mantan Menkeu Pransis pernah menjadi korban pelecehan seksual bersama puluhan mantan perempuan terkemuka  Prancis lainnya. Atau gerakan #Metoo yang kini mendunia menunjukan bahwa hukum di negara-negara tersebut tidak mampu menghentikan kekerasan seksual.  
Dianggap tidak mengawal dan melindungi agama, RUU PKS ini menuai protes dan kritik disampaikan banyak pihak.  Dilangsir dari kiblat.net, Penolakan terhadap RUU PKS datang bentuk pengalangan petisi. Seorang Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyedi Ansharullah. Pasalnya draf RUU PKS mengancam hilangnya fungsi agama, adat dan sosial budaya. Serta peran orang tua dalam mendidik anaknya . (viva.co.id). 
Majelis Nasional Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) menyatakan menolak RUU PKS yang sedang dibahas DPR. Menurutnya, secara sosiologis, ada muatan yang sarat dengan feminisme dan liberalisme ini, sehingga RUU PKS ini memungkinkan munculnya celah legalisasi tindakan LGBT, serta pergaulan bebas.
Akar masalah
Sesunguhnya faktor penyebab kekerasan yang terjadi pada perempuan adalah faktor ekonomi (baik karena kebutuhan maupun gaya hidup). Karena faktor ekonomi di negara kapitalis inilah yang menjadi faktor utama penyebab kekerasan. Sistem ekonomi kaptalisme menganggap bahwa orang memiliki materi besarlah yang memiliki hak kuasa atas segala hal.
Begitu cerdasnya pemikiran kapitalisme ini di dalam masyarakat, sehingga mereka pun melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan materi ini, termasuk kekerasan yang notabene banyak menimpa kalangan perempuan.
Sejatinya ide KKG ini datang dari negara barat yang diaruskan ke dunia Islam sebagai bentuk serangan pemikiran untuk mendiskreditkan Islam, karena sesungguhnya ide KKG ini telah berhasil menebar fitnah dan memprovokasi kaum perempuan untuk membeci Islam yang ditampilkan sebagai penghambat kemajuan dan mendiskriminasi kehidupan mereka. Tak sedikit kaum perempuan muslimah termakan propaganda sesat para pengusung KKG tentang  konsep perempuan moderen, dan berbagai jargon perberdayaan semu yang ditawarkan. Akibatnya mereka berpikir bahwa dengan berdaya secara ekonomi, maka martabat mereka akan menjadi lebih tinggi dan punya daya tawar tinggi, terutama dihadapan laki-laki. 
Faktor lemahnya hukum turut memicu kian derasnya kejahatan seksual pada perempuan. Hukuman bagi pelaku yang dinilai banyak kalangan tidak memberikan efek jera dan melindungi kaum wanita. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, pencabulan atau perkosaan begitu ringan, sehingga pelaku satu ditangkap akan muncul lagi pelaku dengan kejahatan yang sama.
Bila UU PKS ini dianggap sebagai pencegahan pemenuhan hak korban, hingga pemulihannya, mustahil semua bisa terselesaikan. Nyatanya dunia saat ini tidak pernah ramah bagi perempuan. Terbukti tiap tahun angka kekerasan seksual tumbuh liar. Direktur Eksekutif UNWomen, Phumzile Mlambo Ngcuka menyatakan sekitar 30 persen perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya.
Begitu banyak aturan terkait perlindungan perempuan dan anak yang sudah dilegalisasi pemerintah. Ada UU No. 21/2007 tentang Pembatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU NO. 23/2004 tentang PKDRT, UU No. 44/2008 tentang pornografi, UU No. 17/2016 sebagai revisi UU No. 35/ taahun 2014 tentang perlindungan anak, juga KUHP. Semua itu belum cukup menghentikan laju kejahatan seksual. Bagaimana mampu menghapuskan jika kehidupan liberal menyuburkan modus dan kesempatan untuk melaksanakannya.
Psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel, menyatakan bahwa bangkitnya seksual tidak sebatas karena faktor hormonal, tetapi juga masalah fantasi. Dalam sistem ini, semua fantasi itu difasilitasi melalui aturan tanpa batas yang membebaskan manusia pengekspresikan perilaku liar yang sering berujung pada kejahatan seksual. 
Solusi Tuntas Kejahatan Seksual
Hari ini kita diuji sistem dan UU yang tidak banyak berpihak pada kemaslahatan umat. kejahatan seksual niscaya tidak akan terjadi seandainya masyarakat memiliki ketakwaan yang kuat. Ketakwaan itu akan membuat kaum muslimin memandang wanita sebagai insan yang setara dengan pria. Bukan sebagai komoditi yang bisa dieksploitasi sebagaimana pandangan ajaran kapitalisme liberalisme. Dengan pandangan yang dilandasi takwa, maka interaksi antara pria dan wanita akan berjalan harmonis dan saling memelihara kemuliaan. 
Islam makin menutup celah kejahatan seksual dengan melarang ikhtilath (campur baur) laki-laki dan perempuan. Kehidupan laki-laki dan perempuan pada dasarnya terpisah, kecuali pertemuan dan interaksi yang dibenarkan oleh syariah seperti dalam rangka muamalah, urusan media,pendidikan dan lain-lain. Maka didalam Islam tidak akan dijumpai pria dan wanita berbaur di tempat-tempat kemaksiatan seperti di kafe, bar, klub malam, di kolam renang, dan sebagainya.
Islam tegas melarang apa saja yang mendekatkan kepada zina. Untuk itu negara harus melarang semua faktor yang  bisa memicu dan mendorong ke arah sana, seperti konten pornografi dan pornoaksi. Negara juga diwajibkan untuk membina keimanan dan ketakwaan masyarakat termasuk mengajarkan hukum-hukum syariah kepada mereka.
Islam mejatuhkan hukum yang tegas yang bisa mencegah kejahatan dan memberi efek jera. Abdurrahman al- Malikiy didalam Nizham al-Uqubat menuliskan bahwa pelaku pelecehan dan pencabulan bila tidak sampai memerkos a korbannya maka akan dikenakan sanksi penjara 3 tahun, di tambah jilid dan pengusiran. Tetapi bila memerkosa, maka pelakunya dijilid 100 kali ghayru mukhshan- belum pernah menikah (QS an-Nur [24]: 2); dan dirajam hingga mati jika pelakunya mukhshan (sudah pernah menikah). Jika disertai kekerasan, maka atas tindakan kekerasan itu juga dijatuhkan sanksi tersendiri sesuai hukum syara.
Sejatinya umat Islam harus berupaya menegakkan syariat Islam secara kaffah sebagai solusi persoalan kekerasan terhadap perempuan, karena sesungguhnya kekerasan seksual, bahkan pelecehan kehormatan perempuan tak akan terjadi jika syariat Islam di terapkan. Syariat kaffah memiliki hukum yang amat memuliakan manusia apalagi perempuan dengan hukum-hukum sistem pergaulannya.
Alhasil, kita hanya butuh implementasi  Islam secara kaffah dan dukungan negara yang bisa menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Bukan sistem lainnya. Wallahu a’lam bissahwab.[]
*Pemerhati muslimah

Comment

Rekomendasi untuk Anda