by

Ratna Munjiah: Akibat Neoliberal, Indonesia Negeri Kaya Jadi Tak Berdaya

Ratna Munjiah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Miris dan menyedihkan,  Indonesia negeri yang kaya yang Allah berikan SDA yang melimpah dan lengkap namun semua serba impor. Jika kita mengikuti berita yang ada saat ini, pemerintah me nerapkan kebijakan serba impor.
Menteri Enggar “ugal-ugalan” dalam impor,kok Jokowi Diam Saja.  Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menilai Jokowi lemah lantaran tak mengganti Menteri Perdagangan di tengah derasnya barang impor. Kekalahan Indonesia oleh Brasil di World Trade Organization (WTO) menambah daftar panjang serbuan barang impor yang masuk ke dalam negeri.Terlepas dampak impor daging bagi peternak ayam. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menyatakan keputusan ini harus dijalankan apapun konsekuensinya karena dapat memancing respons negara tetangga.
Hingga Agustus ini, impor beberapa komoditas lain yang dilakukan pemerintah juga sempat menjadi sorotan. Salah satunya impor beras yang diberikan saat petani sedang panen raya. Bahkan impor sempat dipaksakan saat kapasitas Gudang Bulog sudah berlebih. kemudian ada juga kritik pada impor gula yang sempat meroket hingga Indonesia menjadi importir terbesar di dunia per tahun 2017-2018. Impor jagung sebanyak 60 ribu ton per Maret 2019 juga menjadi polemik karena diberikan saat kesalahan data belum dibenahi. Lalu impor baja yang masuk ke Indonesia sempat berimbas pada produsen baja lokal akibat Permendag Nomor 22 Tahun 2018 membuka celah masuknya penjualan baja karbon yang lebih murah dari pasar domestik.
Tak hanya itu, masuknya produk semen asing ke Indonesia juga menuai persoalan. Sebab, produk semen Indonesia masih surplus 35 juta ton per tahun. Belum lagi, dari sejumlah kebijakan impor yang dikeluarkan juga kerap bersinggungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 9 Agustus 2019 lalu, KPK menangkap 11 orang terkait impor bawang putih.(https://tirto.id/menteri-enggar-ugal-ugalan-dalam-impor-kok-jokowi-diam-saja-ef2W)
  
Neoliberalisme Biang Kerusakan 
Buruknya riayah negara terhadap urusan rakyat ditunjukan dengan adanya kebijakan impor yang ugal-ugalan yang semakin bebas dan tidak lagi mengindahkan kepentingan negara dan rakyat banyak, dan ini membuktikan bahwa penguasa saat ini sudah terjebak bahkan menjadi antek kepentingan kapitalis global. Alhasil kebijakan  serba impor yang terjadi saat ini semakin membuktikan bahwa pemimpin yang ada saat ini tidak amanah dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatur urusan rakyat.
Menjadi sesuatu yang menggelikan, bagaimana tidak Indonesia negeri yang Allah berkahi SDA yang melimpah dan itu meliputi segala sisi baik kekayaan di darat maupun di laut namun SDA tersebut tidak dapat dirasakan oleh segenap rakyat  Indonesia. Sejatinya jika pemerintah mampu mengelola SDA yang ada dengan baik tentu Indonesia tidak perlu melakukan yang namanya impor justru sebaliknya, dengan SDA yang ada seharusnya  Indonesia mampu menjadi pelaku Ekspor.
Namun pada kenyataannya saat ini semua serba impor dan impor yang terjadi bukan karena tidak ada ketersediaan bahan yang mau diimpor, dengan kenyataan yang ada membuktikan bahwa kebijakan impor yang ada hanya untuk memenuhi
kebutuhan segelintir orang yang hanya bermaksud untuk memenuhi hawa nafsunya semata, semua syarat dengan kepentingan pribadi yang ingin mendapatkan kebahagiaan materi semata.
Miris tentu, disaat di negeri kita memiliki stok berlimpah namun pemerintah melakukan impor, yang pada akhirnya kebijakan impor ini hanya akan menimbulkan derita yang sangat mendalam bagi penduduk negeri khususnya bagi para petani dan pekerjanya. Akhirnya produk lokal nilainya rendah karena tak mampu bersaing dengan produk asing yang diimpor. Kebijakan impor yang terjadi tak lepas dari diterapkannya sistem  neoliberalisme kapitalis di negeri kita ini. 
Sistem neoliberalisme kapitalis menjadikan semua kebijakan diambil berdasarkan asas manfaat yang tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan, pengaturan kepemilikan dalam sistem ini membuat jurang perbedaan antara yang miskin dan kaya semakin tampak, bahkan dengan sistem neoliberalis kapitalis tersebut menyebabkan penderitaan dihadapi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tidak dapak dibayangkan bagaimana kerusakan, kegagalan pengurusan rakyat akan terus terjadi jika sistem ini tetap diterapkan. 
Semestinya pemerintah berfikir dengan benar bahwa ada sistem yang baik yang harus diterapkan untuk mengatur urusan umat/rakyat yakni sistem Islam. 
Impor Dalam Pandangan Islam
Sejatinya sebagai seorang muslim kita akan meyakini bahwa jika sistem Islam diterapkan untuk mengatur seluruh urusan umat maka keberkahan itu akan didapatkan, oleh karenanya Islam disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sistem Islam memiliki aturan yang begitu sempurna untuk mengurus urusan umat, kenapa sempurna karena Islam diturunkan oleh pencipta yang Maha sempurna yakni Allah Swt, yang tidak memiliki keterbatasan. Dengan pengaturan yang sempurna tersebut tentu semua permasalahan yang dialami oleh rakyat Indonesia saat ini akan dapat diselesaikan dengan sempurna.
Dalam Islam SDA yang ada diatur haknya untuk dimiliki dengan membagi kepemilikan menjadi tiga yakni kepemilikan umum, individu dan negara, sehingga dengan pengaturan kepemilikan tersebut semua SDA yang Allah berikan tidak dapat dikuasai oleh individu, kelompok atau golongan tertentu. Islam pun mengatur bagaimana memilih seorang pemimpin, ada syarat yang ditetapkan untuk menjadi seorang pemimpin salah satunya memiliki amanah dan kemampuan, jika tidak memiliki kemampuan maka ia tidak layak dipilih untuk menjadi pemimpin. Karena amanah itu merupakan sesuatu yang sangat berat, jadi jika merasa tidak mampu dan tidak amanah seharusnya jangan coba-coba untuk menjadi pemimpin, karena pemimpin yang tidak memiliki kemampuan tidak akan pernah berhasil mengurus urusan umat/rakyat.
Islam mengatur bagaimana negara boleh melakukan kerjasama terhadap negara lain baik itu aktivitas ekspor maupun impor karena merupakan bagian aktivitas perdagangan yang masuk pada aspek muamalah baik secara bilateral maupun multilateral. Sebagaimana firman Allah Swt ” Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS: al-Baqarah:275). Maknanya adalah kebolehan atas jual beli atau perniagaan, termaksud apabila pemerintah melakukan impor barang ke dalam negeri.
Dalam Islam, kebijakan perdagangan internasional, di larang keras apabila kebijakan tersebut merugikan rakyat dan menyebabkan rakyat makin sengsara dalam hal ini khusunya para petani. Dalam Islam, kepala negara juga pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengurusi rakyatnya, tidak boleh ada pengabaian hak rakyat hingga memberlakukan kebijakan zhalim yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Sebagaimana dalam riwayat hadits Rasullullah SAW, bahwa fungsi pemerintah adalah laksana penggembala. Rasullullah SAW bersabda ” Imam (kepala negara) laksana penggembala dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya ” (HR.Bukhari).
Hadits ini mengisyaratkan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab besar dalam implementasinya mengurusi rakyat termaksud persoalan kebijakan impor, yang harus sesuai koridor syara dan tetap menguntungkan rakyat. Dan Islam menolak keras kezholiman penguasa yang merugikan rakyat sebagaimana Allah telah menyiapkan adzab yang pedih bagi pemimpin zhalim yang menyengsarakan rakyatnya. Allah Swt berfirman “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih.” (QS. Asy-Syuura:42).
Dalam hadits ditegaskan bahwa para pemimpin zhalim yang menipu rakyat dengan janji-janji palsunya, diharamkan baginya surga. Rasulullah Saw bersabda “Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga” (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim). Dalam lafadz yang lain di sebutkan:” Ia mati di mana ketika matinya itu ia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan baginya Surga.”
Oleh karena itu impor boleh saja dilakukan tetapi ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Impor hanya boleh dilakukan jika itu berorientasi untuk kemaslahatan bagi rakyat dan penjagaan kedaulatan negara dan upaya maksimal untuk membangun kemandirian bangsa. Jadi jika impor dilakukan tidak berdasarkan aturan tersebut maka Islam melarangnya.
Untuk mengatasi permasalahan impor yang terjadi saat ini yang utama dibutuhkan adalah peran negara, dan jika peran negara memakai sistem neoliberalisme kapitalis tentu tidak akan pernah didapatkan solusi yang sempurna. Oleh karena itu sistem neoliberalis kapitalis harus ditinggalkan dan beralih kepada sistem Islam yang menerapkan aturan Islam secara sempurna dan itu hanya bisa dilakukan di dalam institusi negara Islam. Wallahua’lam.[]

Comment

Rekomendasi Berita