by

Rina Tresna Sari, S.Pdi*: Proyek Kereta Cepat Korbankan Rakyat

Rina Tresna Sari, SP.di

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Berbagai proyek terkait pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sedang terus dilakukan namun pembangunan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat. Tak pelak kritik dari berbagai kalabgan pun bermunculan.

Bagaimana tidak? Belum usai pembangunan proyek tersebut sudah banyak dampak negatif yang ditimbulkan terhadap warga sekitar terutama warga Rancaekek Kulon dan Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yang sebagian wilayahnya tersabet untuk proyek tersebut.

Ada kesan pemerintah terlalu terburu buru terkait pembangunan proyek tersebut, sehingga tampak kurang memperhatikan prinsip AMDAL dan dampak bagi masyarakat sekitar.

Belum lagi bicara kompensasi harga tanah yang diterima masyarakat dan tidak sebanding dengan kerugian yang di terima. Berapa banyak lahan dan perumahan yang harus digusur dengan adanya proyek tersebut. Bukan hanya lahan milik pribadi yang tergusur,  beberapa fasilitas umum seperti sekolah pun terkena dampak dari proyek itu.

Orang tua siswa Sekolah Dasar Negeri Tirtayasa, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, seperti dikutip harian Pikiran Rakyat Bandung (18/7/2019) mengeluhkan ketidakjelasan nasib relokasi bangunan sekolah anak-anak mereka.

Bangunan sekolah itu tergusur akibat proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Saat ini, siswa sekolah tersebut pun terpaksa mengungsi sementara ke dua SD lain yang jaraknya terbilang cukup jauh. Gedung sekolah yang lama pun dikabarkan akan segera dirobohkan.

Inilah dampak dari sistem ekonomi kapitalistik yang menjadi pijakan pemerintah  yang hanya bertumpu pada asas manfaat yang justru lebih memihak dan menguntungkan para investor dan pengembang.

Pembangunan infrastruktur yang  seharus nya menjadi tanggung jawab pemerintah justru rentan dijadikan ajang bisnis para pemilik modal.

Kebijakan dalam sistem kapitalistis ini hanya menguntungkan para investor dan di lain pihak justru merugikan rakyat kecil. Rakyat kecil menjadi pihak yang sangat rentan terkena dampak dari proyek pemsrintah ini. Bukan hanya lahan mereka yang terganggu, fasilitas umum dan dampak lingkungan pun harus mereka terima dan rasakan dengan kecewa.

Sistem ekonomi kapitalis bukan hanya merugikan bahkan merusak tatanan ekonomi, lingkungan dan tidak berpihak pada rakyat.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi Islam yang memiliki 4 poin penting sebagai dasar pembangunan.

Pertama dan yang paling utama, pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.

Kedua, kejelasan terkait kepemilikan dan pengelolaan sehingga tidak menimbulkan tindakan semena-mena.

Ketiga, rancangan tatakelola ruang dan wilayah yang menjadi pokok pembahasan di atas bahwa berbagai dampak akan diperhatikan secara detail sehingga tidak merugikan masyrakat.

Karena seorang khalifah (pemimpin pemerintahan dalam islam) dalam menentukan kebijakan selalu didasarkan pada kemashlahatan rakyat bukan kepentingan para pemodal.

Keempat, terkait dengan pendanaan, sistem Islam menggunakan baitul mal dan tidak sepeserpun memungut dana dari masyarakat. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi islam meniscayakan suatu negara untuk mengelola kekayaan alam sendiri sehingga dana dan anggaran pembiayaan pembangunan tidak bersumber dari pajak maupun hutang luar negeri.

Bobroknya sistem ekonomi kapitalis adalah selalu berada daalam keberpihakan dengan para pemodal dan korporasi dan tidak peduli dengan hak rakyat yang terampas.

Sebagai masyarakat islam yang mayoritas di negeri ini, sudah sepantasnya kita kembali kepada sistem ekonomi Islam  yang apabila diemban akan menyelamatkan rakyat dan negara dari ketimpangan pembangunan sehingga kelak menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a’lam bishowab.[]

*Praktisi pendidikan, member Akademi Menulis Kreatif. Bandung

Comment

Rekomendasi untuk Anda