by

Aisah, S.H*: Ada Aroma Bisnis dan Politik Di Balik Pemindahan Ibu Kota?

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo  secara resmi telah mengumumkan lokasi yang rencananya menjadi  ibu kota baru Indonesia pada Senin (26/8/2019). Pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota  dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumuman ini dilemparkan istana ditengah defisit APBN, tumpukan hutang negara yang semakin menggunung, kondisi nilai tukar rupiah yang terkapar, masalah fiskal, rendahnya pendapatan negara dari ekspor, sebaliknya kondisi ketergantungan impor yang semakin tinggi, kondisi pembangunan sumber daya manusia yang tertinggal jauh dari negara-negara tetangga, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok serta kisruh politik populis  lainnya yang  seakan tiada akhir.

Rencana pemindahan ibu kota mampu menjungkir balikkan semua isu yang ada, termasuk isu radikalisme Islam dan Papua yang kembali membara.  Meski ide ini bukan hal baru karena sudah pernah diwacanakan dari masa Sukarno hingga SBY. Niat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta berulangkali mengemuka dalam percakapan publik. Pemerintah sudah mencantumkan relokasi ibu kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020-2025. Pun rencana ini kemudian mampu menyingkap banyak hal yang selama ini berkelindan dibalik argumentasi pemindahan ibu kota karena alasan klasik berupa kemacetan, banjir, tsunami, gempa, kebakaran yang mewarnai Jakarta.

Pengamat politik Ujang Komarudin mengaku sulit menampik dugaan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke dua kabupaten di Kalimantan Timur, tidak terindikasi kepentingan politik, terutama Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Selain beraroma politis, dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini juga menyebut kebijakan pemindahan ibu kota sarat dengan aroma bisnis. Pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini mengacu pada besarnya aset yang bakal ditukar guling ketika nantinya ibukota dipindah (jpnn.com). Terbayang bagaimana kompleks gedung DPR, Perkantoran di sekitar jalan Merdeka, kompleks TNI Cilangkap, Mabes Polri, Gedung Bank Indonesia dan mungkin istana negara akan berpindah tangan kepada para konglemerat atau asing untuk menutupi biaya pindah ini. Belum lagi terkait pembangunan di lahan baru nantinya, menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Siapa yang sanggup meraup lemaknya aroma bisnis penguasaan tanah di ibukota baru ? tentu hanya pengusaha-pengusaha kakap.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menuding ada deal politik di balik pemindahan ibu kota negara diungkapkan oleh aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur Pradarma Rupang. Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek pasca-pilpres (nasional.kompas.com 28/8/2019). Rupang menyebut, sebagian besar lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku, dikuasai oleh PT  ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama. Kedua perusahaan pemegang hak penguasaan hutan (HPH) tersebut diketahui merupakan milik Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo sebagai komisaris utama. Artinya, pemindahan ibu kota ke wilayah tersebut dipastikan akan memberikan keuntungan bagi Prabowo dan keluarga.  Menurut Rupang, PT ITCI Kartika Utama mengantongi SK Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK) dengan nomor SK.160/Menhut-II/2012. Dalam dokumen itu, Rupang menyebut, PT ITCI Kartika Utama menguasai izin usaha pemanfaatan hutan seluas 173.395 hektar lahan di Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat. Dengan demikian, apabila pemerintah ingin mengambil lahan itu untuk dibangun ibu kota, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada perusahaan Prabowo dan Hashim.

Kepala Bappenas mengatakan, pemerintah akan menyediakan rumah dinas bagi para ASN yang dipindahkan ke ibu kota baru. Namun rumah tersebut tidak berbentuk tapak melainkan apartemen dan rusun. Jika ASN ingin memiliki rumah tapak maka ia harus membeli dari pengembang. Perkiraan dari total 900.000 PNS kementerian/lembaga yang ada saat ini, 600.000 akan dipindahkan ke ibu kota baru. Bisa dibayangkan berapa keuntungan yang diperoleh devoloper itu ?

Alan Gilbert dari University College London dalam tulisannya yang berjudul “Moving the Capital of Argentina”, menjelaskan bahwa banyak negara yang memindahkan ibu kota negaranya dengan motivasi citra. Negara-negara seperti Nigeria (Abuja), Pakistan (Islamabad), dan Brasil (Brasilia) melakukan pemindahan ibu kota atas dasar tujuan ambisius, yaitu sebagai simbol baru bagi negaranya.

Brasilia misalnya, dibangun guna meningkatkan fokus Brasil pada wilayah-wilayah yang jarang penduduk. Pembangunan Brasilia juga diharapkan di masa mendatang dapat menjadi simbol kebesaran Brasil. Namun, ambisi-ambisi yang berlebihan dianggap Gilbert dapat menghantui kota-kota tersebut. Desain dan arsitektur urban yang cakap memang membuat kota-kota tersebut tampak indah, tetapi dampak-dampak sosial lainnya bisa jadi turut timbul.

Permasalahan yang menghantui ini datang dari penduduk-penduduk kelas bawah yang tidak diinginkan oleh kota-kota tersebut. Brasilia misalnya, yang direncanakan untuk hanya 500 ribu penduduk, kini memiliki 2,2 juta pendatang yang tinggal di kota-kota sekitar. Akibatnya, pemisahan kelas dan kelompok masyarakat Brasil semakin kentara di kota baru tersebut.

Terjadinya pemisahan kelas dan padatnya penduduk di pinggiran kota Brasilia juga membawa dampak buruk, seperti meningkatnya kriminalitas dan kekerasan. Rory Carroll dan Tom Phillips dalam artikelnya di The Guardian berpendapat bahwa meningkatnya kekerasan di pinggiran kota Brasilia disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi yang tidak disertai dengan layanan sosial dan kebijakan yang sesuai. Selain dampak sosial, permasalahan anggaran juga menghantui pembangunan ibu kota baru di beberapa negara lain. Gilbert menjelaskan bahwa anggaran-anggaran yang berlebihan – seperti di Brasilia dan Abuja – mengambil porsi yang cukup besar dan membuat perekonomian negara-negara tersebut memburuk.

Selain itu, perencanaan pemindahan ibu kota yang tidak matang juga dapat berdampak buruk ke depannya. Putrajaya di Malaysia dan Canberra di Australia yang diibaratkannya seperti “kota mati” karena tidak dapat menarik masyarakat sebab tidak memiliki denyut kehidupan seperti di kota biasanya.

Dari dulu sampai sekarang wacana pindah ibu kota sarat dengan kepentingan. Pada masa Presiden Soekarno, wacana tersebut muncul sebagai upaya unjuk gigi Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Soekarno mengharapkan bahwa ibu kota baru Indonesia – rencananya berada di Palangka Raya – akan melepaskan warisan-warisan kolonial dalam identitasnya karena dibangun oleh anak bangsa sendiri. Namun, rencana Soekarno tersebut dianggap tidak masuk akal karena terbatasnya akses ke Palangka Raya pada masa itu.

Soeharto kemudian mengusulkan lokasi baru yang terletak hanya beberapa kilometer saja dari Jakarta, yaitu Jonggol, Jawa Barat. Dengan lokasinya yang dekat dengan Jakarta dan mudahnya akses antara ibu kota dan Jonggol, usulan Soeharto dianggap lebih masuk akal. Selain itu, keberadaan lahan pemerintah yang kosong juga membuat wacana tersebut semakin terdengar memungkinkan untuk dilakukan. Namun, rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol tersebut bisa jadi bukan tanpa kepentingan  personal tertentu. Wilayah ini berisikan ratusan hektar lahan yang telah dibebaskan oleh berbagai perusahaan. Salah satunya adalah PT Bukit Jonggol Asri yang secara mayoritas dimiliki oleh salah satu putra Soeharto, Bambang Trihatmodjo.

Jika kita menilik kembali pada masing-masing wacana pemindahan tersebut, terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Soekarno dianggap membawa kepentingan simbol perjuangan dan kemerdekaan, sedangkan Soeharto bisa jadi membawa kepentingan bisnis keluarga di balik wacana tersebut. Pada masa mereka, rakyat masih sulit mengendus motif-motif tersebut. Namun saat ini terlalu banyak fakta yang tampak nyata, begitu banyak kepentingan yang saling kejar mengejar berebut lemaknya rencana kepindahan ini, begitu telanjang dipertontonkan kepada rakyat.

Lalu adakah kaitan pemindahan ibukota dengan peningkatan kesejahteraan rakyat ? tentu saja tidak ada. Pemindahan ibu kota  murni kepentingan elite politik dan pengusaha-pengusaha besar. Dengan ibukota baru, harga tanah naik, mana mungkin rakyat biasa bisa beli tanah ? sekadar makanpun susah.  Bagaimana pula dampak relokasi ibu kota terhadap upaya untuk mendorong akuntabilitas pemerintah dan bisnis di Indonesia? Relokasi ibu kota jelas berpeluang mempersulit upaya masyarakat sipil mengawasi pemerintah dan aktivitas bisnis di pusat negara.

Bagaimana dengan anggaran dan masalah finansial ? dalam hal ini para ahli memiliki pendapat yang berbeda tentang kelayakan finansial rencana relokasi ibu kota Indonesia. Beberapa pejabat negara terkemuka seperti Sumarsono, mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Ahmad Erani Yustika, staf khusus presiden untuk urusan ekonomi, mengklaim biaya relokasi ibu kota bisa lebih murah. Beberapa ahli lain seperti Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan dan Douglas Ramage, Direktur Bower Group Asia di Jakarta, berpendapat bahwa tidak realistis mengharapkan partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan relokasi ibu kota, mengingat Indonesia terus mengandalkan badan usaha milik negara (BUMN) untuk menggarap sebagian besar proyek infrastruktur di periode pertama pemerintahan Jokowi. Kedua, relokasi ibu kota mengundang perdebatan sengit soal dampak sosio-ekologis yaitu ibu kota baru akan menghadirkan masalah sosial dan masalah lingkungan baru, sementara Jakarta masih akan bergulat dengan masalah lama. Terlebih, besar kemungkinan pola pembangunan ibu kota baru mengikuti pola yang diterapkan dalam pembangunan perkotaan di Indonesia, yang kerap abai perihal ongkos sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan berakhir dengan konflik tanah dan sejumlah masalah lain.

Mr. Presiden sudahlah, sudahi semua ini. Seharusnya pemimpin mampu menangkap radar negara  yang telah membunyikan sirene darurat dari segala arah. Lihatlah bagaimana wacana tak penting ini terus digerek sementara Papua telah mengibarkan bendera bintang sabit tepat di depan istana. Saat ini perekonomian negara cukup berat, bahkan amat sangat berat. IMF telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,1 persentase poin menjadi 3,2 %.

IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 menjadi hanya 3,5 % saja. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang turun ke level terendah dalam 4 tahun sebesar 4 % pada tahun 2019. Ekonomi global bermasalah, semua melambat. Saat ini negara-negara miskin,  termasuk Indonesia menghadapi tantangan yang paling menakutkan karena kerapuhan, ketertinggalan serta kemiskinan yang mengakar. Tidakkah anda takut pada hari perhitungan kelak, kuatkah anda menanggung aduan rakyat anda kepada Rabbnya atas pengabaian pemimpin mengurusi mereka ?

“Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia; dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia”(HR. Muslim dan Ahmad).[]

*ANS di Aceh

Comment

Rekomendasi Berita