by

Lulu Nugroho: Aksi Ratusan Ribu Buruh untuk Aspirasi Rakyat

Lulu Nugroho

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Sulitnya menyampaikan aspirasi rakyat di negeri ini. Sekalipun Indonesia pernah meraih Medali Demokrasi yaitu penghargaan sebagai wujud keberhasilan Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi oleh Asosiasi Internasional Konsultan Politik atau International Assosiation of Political Consultant (IAPC) pada 12/11/2007. Bahkan menjadi contoh bagi negara-negara Asia.

Akan tetapi menyuarakan kepentingan umat, tidaklah mudah. Demokrasi yang digadang-gadang mengakomodir kebebasan berpendapat, ternyata tidak seindah aslinya. Kebebasan bersuara hanya ada pada kapital, pemilik modal. Tidak bagi rakyat. Berbagai kebijakan penguasa yang ternyata tidak bijak bagi rakyat, tidak bisa dikritisi.

Wakil rakyat pun tidak mampu menjadi kepanjangan lisan rakyat. Padahal mereka dipilih untuk membantu rakyat mewujudkan kesejahteraan. Maka ketika semakin sulit rakyat memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka akan turun jalan. Mobilisasi massa agar terlihat dan didengar. Itulah yang terjadi pada para buruh. Sebanyak 150 ribu buruh akan melakukan aksi di 10 provinsi.

Demo menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Serentak tanggal 1 Oktober meliputi Bandung Jawa Barat, Jakarta, Semarang Jawa Tegah, Surabaya Jawa Timur, Lampung, Batam Kepulauan Riau, Medan Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.

Khusus wilayah Jabodetabek sendiri, dilaksanakan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bertepatan dengan pelantikan anggota DPR yang baru. Para buruh mewakili rakyat kecil dengan upah minim, yang paling merasakan dampak kenaikan iuran BPJS. Hal ini disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Menurut Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  defisit anggaran BPJS Kesehatan adalah bukti ketidakmampuan managemen BPJS dalam mengelola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Oleh karena itu, tidak seharusnya kegagalan direksi itu dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran. (Cnnindonesia, 2/9/2019).

Faktanya, DPR sendiri menolak rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan. Jika dipaksakan, Iqbal menyatakan akan melakukan citizen lawsuit atau gugatan warga negara. Pihak-pihak yang akan digugat ini kata Said, diantaranya yakni Presiden yang berkuasa, Wakil Presiden, Ketua DPR, dan menteri-menteri terkait.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa menaikkan iuran BPJS Kesehatan akan menjadi kebijakan yang  tidak adil. Sebab akar masalah sesungguhnya ada pada pengelolaan BPJS Kesehatan yang amburadul, bukan pada kecilnya iuran yang dikutip dari masyarakat.(Kontenislam.com, 2/9/2019)

Berbagai pihak menyoroti alasan pemerintah yang menyebut rencana kenaikan iuran menjadi 2x lipat itu untuk menutup defisit BPJS tahun 2019 yang diperkirakan sebesar Rp 28,5 triliun. Wacana tersebut jelas mencederai rakyat kecil. Kesalahan pengelolaan pada internal, tapi beban menutupi anggaran dikenakan pada rakyat.

Begitu pula halnya dengan wacana autodebet yang akan dilakukan pada penunggak iuran BPJS, dengan dalih menghindari lepas tanggung jawab, semakin mengerikan. Mekanisme tanpa permisi mengambil uang dari dompet pribadi disertai berbagai pembatasan berkenaan pelayanan publik, semakin menjerat kehidupan rakyat.

Sementara dalam Islam sangat jelas bahwa mengurusi kesehatan rakyat adalah tanggung jawab penguasa, bukan rakyat, apalagi swasta. Rakyat tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun untuk berobat. Seluruhnya ada dalam jaminan negara. Biaya operasional negara diambil dari kas Baitul Mal.

Di masa Rasul, 8 orang Urainah yang sakit dirawat di kawasan penggembalaan ternak milik Baitul Mal di Dzi Jidr arah Quba’. Mereka tidak diminta membayar. Dirawat dan diberi makan serta susu dari peternakan unta yang ada di sana. Begitupun saat Rasulullah mendapat dokter sebagai hadiah dari Raja Muqauqis. Dokter tersebut tidak untuk diri Rasul sendiri, tapi Rasulullah mempekerjakannya untuk kaum muslim.

Bimaristan pada masanya adalah model rumah sakit gratis dengan pelayanan pengobatan kelas prima. Dibangun oleh Nuruddin pada 1160 di Damaskus. Bertahan selama 3 abad dengan segala kemewahan fasilitasnya. Hingga Will Durant dalam bukunya ‘The Story of Civilization’, menuliskan, “Para sejarahwan berkata bahwa cahaya Bimaristan tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun.”  

Masih banyak lagi rumah sakit yang berjaya di masa peradaban Islam. Masa di mana umat tidak perlu khawatir akan penjagaan kesehatan mereka. Sebab para pemimpin kala itu mempimpin negeri atas dasar takwa. Masa Khilafah Abbasiyah, banyak rumah sakit dibangun di Baghdad, Kairo, dan Damaskus.

Oleh sebab itu bukan hal yang tidak mungkin memberi layanan kesehatan cuma-cuma di negeri gemah ripah loh jinawi. Dengan alam yang kaya serta sumber daya manusia yaitu kaum muslim sebagai mayoritas penduduk, sesungguhnya bisa dijadikan aset negeri. Jika dikelola dengan benar sesuai perintah Allah dan contoh Rasul, bukan tidak mungkin rakyat di negeri ini sejahtera.

*Muslimah Penulis dari Cirebon.

Comment

Rekomendasi untuk Anda