by

Nanik Farida Priatmaja, S.Pd: KUHP Produk Gagal

-Opini-40 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Wacana DPR terkait pembahasan revisi Undang-undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ternyata menyita perhatian publik hingga menuai kontroversi.

Meskipun parlemen sudah memutuskan untuk menunda pengesahan payung hukum tersebut, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia tetap tidak terhindarkan.Bahkan pelajar STM pun turut serta.

Mereka menganggap terdapat sejumlah perubahan dalam pasal RUU KUHP yang dinilai kontradiktif.

1. Pasal Penghinaan Presiden
Pasal 218 ayat 1 berbunyi: Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Pasal tersebut akan mudah digunakan penguasa diktator untuk membungkam suara rakyat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang bisa jadi tidak pro rakyat.

2. Pasal Hukum Adat
Untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, RUU KUHP mengakui adanya hukum adat. Sebab dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana.

Bagaimana pula jika hukum adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam? Hal ini pastinya akan menimbulkan kontroversi saling berseberangan antara hukum adat dan hukum Islam.

3. Pasal Pengenaan Denda untuk Gelandangan
RUU KUHP mengancam penggelandangan didenda maksimal Rp 1 juta. Selidik punya selidik, ancaman itu juga sudah berlaku di berbagai daerah, Jakarta salah satunya. Di ibu kota, penggelandangan maksimal didenda Rp 20 juta. Adapun di Pekanbaru, maksimal didenda Rp 50 juta.

Munculnya para gelandangan sebenarnya akibat sulitnya lapangan kerja di negeri ini bagi rakyat yang tak mampu mengenyang dunia pendidikan. Sehingga wajar munculah para gelandangan yang bermental peminta-minta dan kesulitan mencari pekerjaan. Tugas pemerintah lah sebenarnya yang wajib membina dan menjamin pendidikan setiap rakyatnya serta menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak. Bukan dengan memintai denda para gelandangan.

4. Pasal hukum bagi koruptor
Dalam pasal kontroversial RUU KUHP koruptor hanya dipidana selama dua tahun. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan dalam KUHP yang lama, yakni hukuman paling sedikit enam tahun penjara. Pasal ini juga dinilai terlalu memanjakan koruptor. Ditambah dengan hadirnya UU KPK yang baru disahkan, RKHUP melengkapi hak-hak istimewa terhadap para napi korupsi.

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, negeri ini masih memakai hukum warisan penjajah Belanda. Ironisnya produk hukum-hukum ini tak mampu mencegah ataupun mengurangi tindak kriminalitas di negeri ini.

Bukan hal aneh, ketika hukum buatan manusia tak mampu membawa kebaikan. Karena tabiat manusia memiliki akal yang terbatas. Sarat dipengaruhi lingkungan, hawa nafsu hingga kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi pastinya tak akan mampu menghasilkan aturan yang tepat bagi sesama manusia ataupun kehidupan.

Di dalam Islam, kedudukan manusia sebagai hamba Allah, pastinya meyakini bahwa Allah-lah sebagai pencipta dan pengatur kehidupan ini. Sehingga aturan terbaik hanya bersumber dari sang pencipta kehidupan berupa al qur’an, as sunnah, ijma dan qiyas.

Syariat Islam memiliki aturan yang lengkap terkait pengaturan kehidupan manusia(ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, hukum, pendidikan, kesehatan, budaya). Semuanya saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga tak mungkin mampu menerapkan hukum persanksian dalam Islam namun menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Tak akan pernah bisa menerapkan sistem ekonomi Islam jika masih menerapkan demokrasi.

Undang-undang buatan manusia akan selalu menimbulkan masalah baru dan menjadi produk gagal saat diterapkan dalam kehidupan. Sangat berbeda jauh dengan hukum Islam yang mampu mensolusi setiap permasalahan rakyat.

Misalnya terkait mengkritik presiden atau penguasa, Islam malah mewajibkan setiap rakyatnya baik secara individu ataupun melalui majlis umat untuk menyampaikan kritik ataupun saran kepada Kholifah atau penguasa. Bukan malah membungkam dengan undang-undang.

Hukum adat mungkin telah lama ada di suatu daerah tertentu akan tetapi tak semuanya dan selamanya mampu menyelesaikan permasalahan karena hukum tersebut buatan manusia yang bisa jadi hanya bagi sebagian manusia saja yang mampu merasakan keadilannya. Hanya hukum Islam yang telah terbukti mampu memberi keadilan bagi manusia baik muslim ataupun non muslim selama tiga belas abad.

Tak akan pernah ditemukan koruptor yang begitu banyak ketika hukum Islam diterapkan. Pasalnya hukuman takjir ataupun hukuman mati bagi koruptor akan diberlakukan tanpa tebang pilih. Hukuman penjara yang selama ini diterapkan di negeri ini nyatanya tak mampu memberi efek jera bagi koruptor bahkan jumlah koruptor semakin banyak. Hal ini karena tak adanya rasa takut ataupun jera saat si koruptor dipidanakan.

Sungguh tak ada yang layak dipertahankan undang-undang KUHP warisan Belanda yang nyata menjadi produk gagal untuk diterapkan.[]

Comment

Rekomendasi untuk Anda