by

Pindah Ibu Kota Negara Versus Pindah Pandangan Negara

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA –  Wacana pemindahan ibukota negara oleh rezim Jokowi semakin santer disiarkan dalam setiap media.

Nampaknya ini serius. Ibu kota Jakarta akan beralih ke Pulau Borneo, Kalimantan tepatnya di bagian Timurnya.

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas)telah merancang bahwa pemindahan ibu kota negara ini akan menyedot dana pad kisaran Rp 323 s.d. 466 triliun. Jelas angka yang begitu fantastis. Penasaran tak terbendung. Pertanyaan masyarakat tertuju pada muara kalimat, “Dari mana dana itu didapat?”.

Sementara tidak dapat dinafikkan bahwa kondisi kantong negara sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Masih banyak PR negara yang belum terlaksana dalam hal perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, begitu nekat untuk membuat program pemindahan ibu kota negara yang dianggap belum masuk pada tahap kegentingan.

Prokontra sudah pasti terjadi dalam menanggapinya. mulai dari kalangan politisi oposan sampai kaum milenial influencer. Sherlly Annavita Rahmi mewakili kaum milenial yang kritis, menaggapi wacana pindah ibu kota ini justru bukan solusi. Masih banyak kebijakan pemerintah yang mesti diprioritaskan. Misalnya, mewujudkan kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas untuk masyarakat, penyediaan kesehatan juga dengan mudah dan murah, sehingga mampu diakses masyarakat dengan leluasa (ILC TVOne/21/8/2019).

Seharusnya pemerintah berpikir lebih matang dan menimang efek dari rencana pemindahan tersebut. Secara ekonomi, tentu saja perlu dikaji kembali mengenai dampak postif dan negatifnya. Terlebih lagi kondisi fiskal yang buruk dan utang APBN yang masih menumpuk. Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah mencapai Rp4.603,62 triliun pada Juli 2019 (CNNIndonesia.com/27/8/2019).

Peneliti CORE (Center Of Reform On Economic) Indonesia, Muhammad Ishak, berpendapat bahwa kajian fiskal ini sangatlah penting. Mengingat bahwa pemerintah belum memiliki solusi yang logis untuk mendapatkan dana sefantastis itu. Kemungkinan besar akan  melego aset-aset pemerintah ibu kota Jakarta. Jikapun dipaksakan mulai berjalan, maka pembiayaannya tak bukan lewat utang.

Selain itu, cara lain untuk menghimpun dana adalah memberi peluang sebesar mungkin untuk swasta bisa terlibat di sana. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng meminta pemerintah pusat melibatkan semua komponen bangsa dalam membahas rencana pemindahan ibu kota, termasuk pelaku usaha. Sebab, swasta merupakan pihak yang direncanakan bakal menyumbang kontribusi pendanaan proyek pemindahan ibu kota (m.liputan6.com/24/8/2019).

Adapun masa transisi juga akan melewatkan beban perusahaan swasta yang terpusat di Pulau Jawa. Baik adanya yang terkait dengan biaya administrasi pemerintah pusat ataupun penyediaan infrastruktur pendukung di ibu kota yang baru.

Namun yang lebih mendesak, menurut Peneliti CORE ialah pembenahan kualitas manajemen tata kota, administrasi pemerintahan serta sistem pendukung lainnya seperti sistem ekonomi dan sistem pemerintahannya. Tanpa perubahan pandangan negara melalui identitas sistem, proses dan hasilnya tidak akan banyak berubah secara signifikan.

Pemindahan ibu kota pun akan berdampak pada ketimpangan dan  kesenjangan sosial. Sementara selama ini persoalan yang timbul di Jakarta hanya diasumsikan pindah secara gradual ke ibu kota baru. Namun, lupa dan abai dalam pengelolaan yang lebih baik dan nalar solusi yang mengakar. Sehingga dasar pemindahan yang sifatnya klasik seperti masalah kependudukan, kemacetan, banjir, kualitas air, ketimpangan ekonomi, kriminalitas tidak dijadikan kambing hitam. Adanya pun tidak akan semakin memprihatinkan jika ditangani dengan pandangan negara yang tepat.

Sayangnya pandangan negara selama ini, hampir selalu menggunakan alur berpikir ketergantungan pada Aseng dan Asing. Di mana negara semakin terseret oleh neoliberalisme, kapitalisme, juga sekularisme. Paham-paham asing yang menjadikan kemandirian negeri ini tergadai. Ditambah lagi jeratan dana investasi yang kian menggerogoti taring rezim ini. Sehingga sulit untuk menentukan arah kebijakan yang mandiri.

Seharusnya pemerintah ini berkaca. Bahwa mayoritas bangsanya yang Muslim ini berkewajiban merujuk pada paham dari ajaran yang sempurna. Tidak lain yang disyaratkan dalam Al Quran dan As Sunnah. Sehingga pengurusan negara pun akan aman sentosa. Tak akan menghasilkan kebijakan yang tumpang tindih lagi menyengsarakan.

Sebaiknya menjelang tahun baru hijriyah ini, pemerintah merenungi. Bahwa semua kondisi yang memprihatinkan atas negeri ini karena negara ini belumlah berpindah secara hakiki. Bukan semata pindah tempat ibu kota negara. Namun, berpindah pandangan dari pola duniawi menuju sistem Islam yang ukhrowi. Berpindah pada penerapan syariat Islam kaffah dalam kepemimpinan Islam (Khilafah Islamiyah). Karena sejatinya Islam hadir sebagai agama sekaligus pandangan hidup yang mulia. Sehingga segala permasalahan yang terjadi yang melingkupi negeri akan teratasi secara hakiki.

“Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Allah-lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih,” (QS. Ibrahim : 1-2). Wallahualam bishowab.[]

Penulis
Ammylia Rostikasari, S.S. (Komunitas Penulis Bela Islam)

Comment

Rekomendasi Berita