by

Rica Yunica: Tol Dibangun, Di Desa Akses Ke Sekolah Sulit

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Perbaikan infrastruktur banyak digalakkan, yang paling mencolok adalah pembangunan jalan-jalan tol penghubung antar provinsi. Namun disisi lain masih banyak sekali masyarakat di pedesaan yang sangat sulit mendapatkan akses jalan yang layak walau sekedar untuk ke sekolah misalnya.
Hal tersebut disebabkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sangatlah besar.
Tak masuk akal memang, Indonesia yang kaya akan SDA tidak mampu melakukan pembangunan negaranya secara mandiri dan masih harus berhutang ke luar negeri. Akibatnya hutang luar negeri pun kian membengkak.
Negara asing seperti Cina, merupakan salah satu negara yang rajin memberikan bantuan pada negara-negara miskin dan negara berkembang seperti Indonesia. Namun tentu saja tidak semata mata bantuan kepada negara yang membutuhkan jika tak ada keuntungan/manfaat dari negara yang dibantunya, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat banyak mendapat bantuan tersebut. Bantuan terbaru dari Cina untuk Indonesia adalah dalam kaitannya dengan BPJS.
Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengkhawatirkan tawaran bantuan perusahaan asuransi asal China, Ping An Insurance untuk memperbaiki sistem informasi dan teknologi (IT) milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Menurut Rizal, ada potensi bahwa data-data kesehatan masyarakat Indonesia bisa disimpan oleh negara tirai bambu tersebut. Terlebih peserta BPJS Kesehatan terbilang cukup banyak. Data per 30 Juni 2019 mencatat peserta BPJS Kesehatan sebanyak 222,5 juta jiwa.
Tak heran, ia mempertanyakan maksud pemerintah yang mempertimbangkan tawaran bantuan tersebut.
“Masa sih soal BPJS saja minta bantuan China. Segitu tidak kreatifnya (pemerintah) atau ada ‘udang di balik batu’?” jelas Rizal dikutip dari akun Twitter pribadinya, Sabtu (24/8).
Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu juga mempertanyakan selera Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang kerap meminta bantuan China.
Sebab, sebelum BPJS Kesehatan, Luhut juga sebelumnya meminta bantuan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Aviation Co. Ltd agar mau meringankan beban sewa (leasing) pesawat milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
“Bagi Pak Menko Maritim, sepertinya setiap masalah yang dihadapi bangsa solusinya hanya satu, yaitu minta ‘bantuan’ China. Sudah nyerah sehingga semua minta ke China,” ujar Said.
Sebelumnya, Luhut menyebut Ping An menawarkan bantuan untuk mengevaluasi sistem IT BPJS Kesehatan. Pemerintah mempertimbangkan proposal tersebut lantaran Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi idris juga melihat banyak permasalahan yang seharusnya bisa dibenahi melalui perbaikan sistem teknologi.
Salah satu masalah tersebut yakni kepatuhan pembayaran iuran, atau kolektibilitas. Jika peserta kedapatan menunggak iuran, maka sistem tersebut harusnya bisa terkoneksi dengan data Dirjen Imigrasi dan Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga, peserta tidak bisa memproses pengajuan paspor dan tercatat di Kepolisian sebagai orang yang memiliki kasus perdata.
Sebagai catatan, per 30 Juni 2019 lalu, kolektibilitas iuran terendah dicatat oleh kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 94,04 persen dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah sebesar 89,03 persen.
“Jadi, mungkin itu bisa memperbaiki kelemahan sistem (IT) tersebut,” jelas Luhut.
   
Dengan patuh membayar iuran pun tak menjamin kesehatan masyarakat dilayani dengan sesuai. Banyak fakta di lapangan masyarakat masih “terlantar” walaupun untuk berobat ia menyertakan BPJS.
   
Dalam islam, negara bertanggungjawab dalam melayani seluruh masyarakatnya. Baik dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan aspek lainnya. Jadi masyarakat tidak dibebankan untuk membayar iuran dan lainnya, semua sudah menjadi tugas negara untuk rakyatnya.
Oleh karena itu, seharusnya bukanlah menerima pinjaman asing yang jadi solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah akan tetapi kembali menggunakan sistem islam dalam segala aspek agar kehidupan bernegara tertata, juga pengelolaan SDA secara mandiri tak lagi dikuasai asing.[]
*Mahasiswi

Comment

Rekomendasi untuk Anda