by

Zulaikha: Defisit BPJS, Bukti Pemerintah Gagal Mengatasi Kesehatan Rakyat

-Berita-16 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Polemik BPJS tidak pernah berhenti, bahkan sejak awal berdirinya pada tahun 2014 silam selalu mengalami polemik satu diantaranya adalah defisit yang terus meningkat. Pada tahun awal berdirinya BPJS mengalami defisit anggaran senilai Rp 1,9 triliun. Pada 2015 naik menjadi Rp 9,4 triliun, sedangkan di tahun 2016, defisit mengalami penurunan menjadi Rp 6,4 triliun akibat adanya penyesuaian iuran, dan pada tahun 2018 angka itu bertambah menjadi Rp 19,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa tahun ini defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan lebih besar dari perkiraan awal. BPJS Kesehatan memproyeksi defisit hingga akhir tahun mencapai Rp 28 triliun. Namun dengan perhitungan terbaru defisit meningkat menjadi Rp 32,8 triliun.

Dilansir dari Viva.co.id, agar defisit  tidak semakin mencekik, bendahara negara mengusulkan menaikkan iuran peserta BPJS yang merupakan kenaikan kedua setelah pada 2016 dilakukan penyesuaian. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri naik hingga dua kali lipat dengan alasan agar keuangan BPJS yang selama ini selalu defisit bisa menjadi sehat per 1 Januari 2020 mendatang. Iuran kelas Mandiri 1 dinaikkan 100%, peserta yang tadinya membayar Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Sedangkan iuran peserta kelas 2 diusulkan naik dari Rp55 ribu menjadi Rp110 ribu begitupula seterusnya. katadata.co.id, 27/8/2019

Kesehatan Tanggungjawab Negara

Kesehatan merupakan satu diantara 3 dari kebutuhan primer dalam kehidupan masnusia. Maka menjadi wajar jika buat sebagian besar orang rela mengeluarkan uang berapapun jika sudah berkaitan dengan masalah ini. Bahkan mengambil ancang-ancang atau “well prepared” dengan mengalokasikan sejumlah dana sebagai persiapan menghadapi jika suatu saat mereka membutuhkannya. Dengan sehat, masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Masyarakat dapat meningkatkan produktifitas kerja dan ibadah.

Upaya kenaikan iuran BPJS ini bukanlah hal yang baru untuk menyelamatkan keuangan BPJS, sebelumnya hal yang serupa sudah pernah dilakukan, yaitu mendorong pemerintah membayar penuh iuran penerima bantuan berikut TNI Polri dan ASN untuk tahun 2019 yang semestinya dibayar secara bulanan. Namun ternyata upaya itu dipandang belum cukup bahkan tahun ini BPJS terancam defisit hingga 32,8 Triliun Rupiah dan di saat yang sama BPJS menghadapi hutang yang jatuh tempo sebesar lebih dari 11 Triliun Rupiah. Parahnya Sri Mulyani mengatakan di ruang rapat komisi 9 DPR Jakarta Selasa 27 Agustus 2019 bahwa usulan penyesuaian iuran BPJS ini tak perlu meminta izin dari DPR yang menjadi wakil rakyat. Jadi meski iuran ini naik tak ada jaminan layanan akan kian meningkat dan kondisi BPJS akan membaik, bisa jadi kebijakan tak bijak ini akan menang beban rakyat di tengah kesulitan ekonomi yang terus merata.

Pada faktanya, di awal terbentuknya BPJS Kesehatan ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tetapi kenapa jika memang pemerintah ingin memberikan pelayanan kesehatan, masyarakat harus membayar sejumlah iuran yang ditentukan besarannya. Walaupun tidak dalam kondisi sakit tetap harus membayar rutin tiap bulannya.

Kalau seperti ini apa bedanya negara sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat dengan perusahaan asuransi swasta? Yang akhirnya semua kembali dibebankan kepada masyarakat. Urusan pemerintah tidak lebih hanya sebagai fasilitator saja.

Bukan sebagai pelayan rakyat yang sebenarnya. Alih-alih memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini kesehatan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat seperti dipalak untuk menyetor sejumlah uang. Mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas BPJS jika masih ada tunggakan iuran dan belum membayar dendanya. Walaupun sebelumnya sudah rutin membayar.

Jikapun ada masyarakat yang merasakan manfaat dari BPJS, itu hanya sebagian kecil saja. Dan tidak bisa menafikan fakta buruk yang lebih banyak terjadi. Terlihat dengan jelas bahwa masyarakat dijadikan obyek bisnis oleh BPJS. Inilah fakta dari pelayanan kesehatan dalam sistem demokrasi. Yang tidak betul-betul tulus untuk mengurus rakyatnya. Selama ada uang maka ada pelayanan.

Pemimpin negeri ini telah mengambil keputusan yang akhirnya menjadi beban baru bagi rakyat. Semua ini tak lepas dari sistem yang sekian lama telah menaungi Indonesia. Sistem rusak yang berasal dari paradigma berpikir yang salah melahirkan berbagai kebijakan yang jauh dari nilai-nilai Agama.

Sistem sekuler kapitalis akan memunculkan pemimpin yang tunduk dengan para kapital. Pemimpin yang rela mengorbankan kesejahteraan rakyat demi memuaskan hasrat berkuasa dan kekayaan semata.

Berbeda dengan pelayanan kesehatan dalam sistem Islam. Sistem Islam yang diterapkan  secara menyeluruh dalam negara Khilafah berhasil menaungi 2/3 dunia selama 14 abad lebih dengan Rahmat Islam. Mewujudkan kesejahteraan umat, termasuk menyediakan umat layanan kesehatan yang terbaik tanpa ada biaya yang dipungut kepada rakyat. Karena negara akan mengelola pos-pos pemasukan seperti Sumber Daya Alam, Kharaj, Usyur, Jizyah, Ghanimah, khumus, Fa’i dan sejenisnya.

Kekhilafahan pada masa itu menyediakan banyak rumah sakit kelas satu dan di beberapa kota: Baghdad, Damaskus, Kairo, Yerusalem, Alexandria, Cordova, Samarkand dan lainya. Kota Baghdad memiliki enam puluh rumah sakit dengan pasien rawat inap dan pasien rawat jalan serta memiliki lebih dari 1.000 dokter.

Rumah sakit umum seperti Bimaristan al-Mansuri, didirikan di Kairo pada tahun 1283, mampu mengakomodasi 8.000 pasien. Ada dua petugas untuk setiap pasien, dan pasien mendapat ruang tidur dan tempat makan sendiri. Para pasien baik rawat inap maupun rawat jalan di beri makanan dan obat-obatan secara gratis.

Ada juga apotik dan klinik berjalan untuk perawatan medis bagi orang-orang cacat dan mereka yang tinggal di desa. Sang Khalifah, Al-Muqtadir Billah, memerintahkan bahwa setiap unit apotik dan klinik berjalan harus mengunjungi setial desa dan tetap disana untuk beberapa hari.

Jadi mau pilih yang mana, tetap bertahan dengan sistem yang ada, atau kembali kepada aturan Allah?

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu..” (QS. Al- Anfaal: 24) Allahu ‘Alam

Comment

Rekomendasi untuk Anda