by

Aisyah Karim, S.H: Layakkah Zakat Umat Untuk Pembiayaan SDGs ?

-Opini-127 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Rencana pemerintah mengincar zakat untuk program pembangunan rupanya tak sekadar wacana. Pemerintah Indonesia akan menggunakan dana zakat untuk menjalankan program SDGs (Sustainable Development Goals), sebuah program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan PBB.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan tentang pentingnya sumber pembiayaan yang tidak terfokus pada APBN untuk pelaksanaan program yang berkaitan dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bambang menuturkan hal tersebut sesuai dengan target ke-17 dalam SDGs yaitu tentang kemitraan untuk mencapai tujuan sehingga tidak hanya aksi yang perlu ditingkatkan melainkan juga pembiayaannya.

Ia mengatakan dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan adanya partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak yaitu swasta, filantropi, dan sumber pendanaan lainnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berencana untuk segera membentuk financing hub yang bertugas sebagai koordinasi pembiayaan bagi program-program SDGs seperti dana proyek dari zakat, CSR (corporate social responsibility) perusahaan, filantropi, crowdfunding dan lainnya. Ia menjelaskan SDGs Financing Hub dibentuk agar berbagai sumber pendanaan itu terkoordinasi untuk suatu target tertentu dan bisa langsung diarahkan kepada suatu aksi.

Jadi tidak ada dana berlebihan yang tidak ada action karena mereka berusaha menciptakan matching sumber dana dengan action yang harus dilakukan. Inilah inti dari SDGs finanching hub.

Wacana kontroversial ini diaminkan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Muhammad Fuad Nasar. Ia mengklaim bahwa penyaluran dana zakat yang digunakan untuk program SDGs tidak akan menyalahi ketentuan syariat.

Fuad menjelaskan, meski penerima zakat telah ditentukan menjadi 8 golongan, namun bentuk penyalurannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan problematika yang dihadapi oleh masing-masing golongan. Sampai disini, silahkan pembaca mengelus dada.

SDGs sendiri merupakan kelanjutan atau pengganti dari Millenium Development Goals (MDGs). MDGs diterjemahkan menjadi “Tujuan Pembangunan Milenium”, adalah sebuah paradigma pembangunan global yang ditandatangani oleh Pemimpin – Pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Millenium di markas besar PBB pada tahun 2000. SDGs mengandung 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan.

Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Spirit SDGs inilah yang saat ini menjadi acuan negara-negara di dunia termasuk Indonesia dalam menetapkan berbagai kebijakan serta menentukan target-target pembangunan yang harus di capai.

SDGs ini secara gamblang mengaitkan antara kemiskinan dengan peran kaum perempuan.

Perempuan dalam hal ini, bukan hanya dipandang sebagai objek yang harus dientaskan, tapi juga sebagai pelaku yang didorong untuk terlibat total dalam menyelesaikan problem kemiskinan global, dengan cara aktif terlibat, khususnya dalam kegiatan ekonomi atau produksi. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP) adalah istilah yang digaungkan untuk merealisasikan MDGs dan SDGs. Proyek PEP ini diaruskan seiring dengan proyek global mainstreaming Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).

Sebagaimana target SDGs, di tahun 2030 harus sudah tercipta dunia dengan kesetaraan mutlak laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan, sehingga bumi layak disebut planet 50:50.

Karena terwujudnya KKG inilah yang dianggap sebagai prasyarat mutlak bagi suksesnya capaian SDGs khususnya untuk target mengeliminasi 100% kemiskinan global di tahun 2030.

Sejatinya program ini bermaksud untuk mengeksploitasi kaum perempuan dan menjebak mereka sebagai penopang tegaknya hegemoni sistem kapitalisme yang hampir runtuh, yakni dengan mendorong mereka menjadi mesin penggerak industri kapitalisme sekaligus menjadi objek pasar mereka.

Proyek-proyek ini telah mencabut fitrah perempuan sebagai pilar keluarga dan penyangga masyarakat yang justru dibutuhkan untuk membangun peradaban Islam yang cemerlang.

Dunia menyaksikan bagaimana program ini terbukti telah meruntuhkan struktur bangunan keluarga dan masyarakat hingga tak ada lagi jaminan bagi munculnya generasi terbaik pembangun peradaban. Perempuan kehilangan fokus dan orientasi tentang kontribusi terbaik yang sejatinya bukan ada pada peran ekonomi, melainkan ada pada peran keibuan.

Kembali ke wacana penggunaan zakat untuk menjalankan agenda program SDGs. Pemerintah terkesan kekurangan dana untuk pemasukan APBN. Ujung-ujungnya dana umat yang dipakai. Jika sebelumnya dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kini dana zakatpun hendak diembat. Potensi zakat Indonesia memang tak bisa dipandang sebelah mata.

Menurut Jokowi potensi zakat Indonesia mencapai 232 trilliun meski yang baru masuk ke Baznas Rp. 8,1 trilliun (nasional.tempo.co) dengan pertumbuhan rata-rata 26,64 persen. Tentu saja ini adalah jumlah yang besar.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani melek betul dengan potensi tersebut, ia ingin zakat dapat dikelola seperti pajak. Rakyat yang telah demikian sulit hidupnya dengan berbagai pajak dan pungutan wajib seperti BPJS, kini harus merelakan dana zakat yang secara fiqih telah dibatasi hanya bagi 8 golongan.

Penggunaan dan penyaluran zakat bukanlah wilayah ijtihadi namun merupakan wilayah taufiqi yang harus diterima apa adanya. Meski zakat merupakan salah satu jenis harta yang diletakkan dalam Baitul Mal, namun zakat berbeda dengan jenis-jenis harta yang lain, baik dari segi perolehannya, kadar benda yang harus dikumpulkan dan pembelanjaannya.

Zakat dari segi perolehannya hanya dikumpulkan dari orang Islam. Zakat bukan pajak dan merupakan rukun Islam. Pembayaran zakat mampu mewujudkan nilai spiritual sebagaimana shalat, puasa dan haji. Zakat merupakan jenis harta khusus yang wajib diserahkan ke Baitul Mal, baik ada kebutuhan ataupun tidak. Zakat juga tidak boleh dialokasikan untuk urusan perekonomian negara. Zakat tidak diberikan kepada orang kafir, baik dzimmi ataupun non dzimmi.

Maka tidak dibenarkan peruntukan zakat untuk golongan selain delapan asnaf tersebut. SDGs adalah agenda global, agenda asing yang digulirkan untuk hegemoni dan melanggengkan penjajahan Kapitalisme.

SDGs berangkat dari paradigma sekularisme yang tidak tercelup sedikitpun dengan Islam. Justru sasaran empuknya adalah umat Islam. Sungguh keterlaluan apabila pemerintah memaksakan zakat milik umat, sementara umat Islam sendiri senantiasa diposisikan sebagai tertuduh dan didzalimi di negeri ini.

Bagaimana bisa zakat umat Islam digunakan untuk membiayai program-program SDGs, misal pembiayaan untuk poin kesetaraan gender.

Secara mainstream kesetaraan gender merujuk pada toleransi terhadap LGBT dan Feminisme. Padahal jelas kedudukan mereka adalah sebagai kelompok yang menyimpang, dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedang perempuan dalam Islam tidak dibebani dengan tugas menafkahi hatta menafkahi dirinya sendiri.

Penafkahan terhadap perempuan menjadi tanggung jawab bagi ayah, suami, anak laki-laki, saudara laki-laki dan para wali. Jikapun mereka tak ada, maka penafkahan baginya menjadi tanggung jawab negara. Demikianlah aturan Islam yang mulia.

Sejatinya keberadaan SDGs dan program-programnya merupakan bukti kegagalan kapitalisme mensejahterakan dunia. 17 programnya antara lain, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

Dibaca sekilas, manis memang, namun mari kita kupas satu-satu. Kemiskinan dan kelaparan yang yang hendak ditanggulangi dan menjadi fokus utama dari program ini justru merupakan dampak dari penerapan sistem kufur ini, ketika negara-negara kapitalis mengeruk kekayaan negera lain untuk mensuplai kekayaan di negaranya. Lihat bagaimana SDA Indonesia 90 % dikuasai asing, bagaimana kita tidak miskin ? bagaimana dengan fakta beroperasinya perusahaan-perusahaan transnasional dan korporasi yang turut memperburuk kemiskinan rakyat negara-negara ketiga ?

Mengentaskan kemiskinan dalam sistem kapitalisme ibarat menggantang asap. Jauh panggang dari api. Dalam bidang perdagangan dunia terdapat WTO (World Trade Organization). Selama dunia masih menggunakan mekanisme WTO tidak mungkin menghapuskan kemiskinan global. Terutama melalui perjanjiannya yang mengikat di bidang pertanian (AoA) misalnya.

Mekanisme inilah yang menggusur ratusan kaum tani kecil menjadi petani tak bertanah di seluruh dunia, kemudian membuka paksa pasar negara-negara miskin terhadap impor produk pertanian negara-negara imperialis. Masih ingat gugatan Amerika terhadap Indonesia di WTO ? atau kekalahan Indonesia dari Brazil sehingga harus menerima impor unggas berikut produk turunannya seperti hati, ampela yang tanpa label halal?

Melalui program kesetaraan gender mereka telah melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap perempuan karena di dorong untuk bekerja mengejar materi kemudian mencabut fitrahnya sebagai ibu dan pembina generasi. Bicara soal angka kematian anak yang tinggi, jika dirunut terjadi justru karena tingginya angka aborsi, tumbuh suburnya HIV/AIDS karena pergaulan bebas dan LGBT.

bagaimana kehidupan sehat bisa diraih, jika orang miskin dilarang sakit dan orang sehat dipaksa membayar iuran untuk sakit melalui program BPJS, yang projectnya dari mereka juga. Rusaknya alam dan ekosistem karena kerakusan kapitalis yang menjadi pemain utama idiologi ini. Siapa yang membakar hutan ? membuang limbah menambang gunung dan hutan ? bahkan mengimpor sampah ke negera miskin?

Lalu bagaimana mendapat pekerjaan layak, bila impor tenaga kerja besar-besaran beserta sediaan payung hukum yang melegalkan mereka bekerja bahkan di level buruh kasar sekalipun?

Bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi sedang negara dijebak dengan gunungan hutang? bagaimana berinovasi jika dikriminalisasi, ingat kisah kepala desa dan inovasi bibit padi? Bagaimana bisa berpendidikan tinggi jika kampus tak boleh disubsidi, pendidikan diliberalisasi? Bagaimana mewujudkan perdamaian dan keadilan, sementara mereka tidak henti berperang? siapa yang memerangi Syria ?

Siapa yang menjadi bumper Israel di Timur Tengah ? Siapa yang memproduksi dan mengekspor senjata ? Mereka ! Barat dan sekutunya, negara-negara imperialis yang telah merumuskan kebijakan mengatur dunia di bawah lembaga bernama PBB.

Point terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan? Bukankah ini perwujudan sikap yang miskin rasa malu ketika mereka senantiasa menempatkan Islam sebagai tertuduh, kambing hitam, penghambat kemajuan namun di sisi lain mengincar dana umat Islam? SDGs sama sekali tidak melibatkan agama, sekuler 100 % namun mendamba dana Umat Islam ?

Umat harus cerdas, penting sekali bagi mereka untuk meningkatkan tsaqafah dan kepekaan sosial politik guna membantu mereka memahami permasalahan dan merumuskan solusi-solusi. Umat tidak boleh diam, karena Allah tidak pernah mengendurkan pengawasannya. Anda, saya dan kita semua akan ditanya soal amanah zakat ini. Kita semua akan dihisab di pengadilan-Nya.

Sungguh begitu banyak kesulitan dan kesempitan yang kita peroleh jika berpaling dari petunjuk Islam. Kesulitan ini tidak hanya mendera di dunia namun mengikat hingga akhirat. Sistem ini akan terus menyengsarakan dan menghinakan umat yang padanya telah Allah sematkan gelar mulia yaitu “Khairu Ummah”.

Hanya satu pilihan yang tersisa, yaitu harapan kebangkitan Islam yang telah dijanjikan. Campakkanlah sistem jahilyah ini dan beralihlah ke sistem Islam.[]

Comment

Rekomendasi Berita