by

Ratu Himmatun Nazhifah*: Dekadensi Kepemimpinan Dalam Demokrasi

-Opini-130 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Beberapa masalah beruntun yang terjadi di pertengahan tahun ini mencuri perhatian publik, mulai dari soal bencana alam hingga disintegrasi bangsa. Namun semua ini ternyata kurang mendapatkan respon yang serius dari para pejabat negeri. Korban gempa Ambon  diminta segera kembali ke tempat tinggalnya karena dianggap menjadi beban pemerintah. Meski ada klarifikasi terkait masalah tersebut rupanya tak menyurutkan amarah masyarakat setempat. (kumparan.com/ambonnesia).

Pada kasus karhutla, pemerintah mengatakan sudah melakukan berbagai aksi koreksi dan efek jera bagi pelaku. Sayangnya bukti pernyataan itu bisa terlihat saat kemarau, karhutla terjadi lagi. “Iklim 2019, hampir mirip 2015, meski tidak sama persis, kebakaran masih terjadi…” kata Syahrul Fitra, peneliti dari Yayasan Auriga. Karhutla yang menjadi ancaman permanen bagi Indonesia, sekaligus juga memperlihatkan negara belum optimal memberikan jaminan kepada masyarakat. Kata Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat konferensi pers Penanganan Kebakaran Hutan dan lahan, di Jakarta, Jumat (14/9/19). (mongabay.co.id)

Penanganan kasus Papua, kenaikan BPJS dan munculnya beberapa RUU bermasalah serta kasus lainnya menambah kejelasan sikap pemerintah yang selama ini terkesan abai dalam mengurus  rakyat. Padahal seharusnya pemerintah dengan suka rela mengurus dan mengutamakan hajat rakyat. Memberikan solusi atas masalah-masalah yang dialami rakyat. Karena hakikatnya pemerintah adalah pelayan rakyat. Bukan malah merasa terbebani oleh rakyat. Padahal jika disadari, rakyatlah yang selama ini dibebani oleh kehendak dan aturan dari para penguasa negeri ini. Kalau tak mau mengurusi rakyat untuk apa jadi pemimpin?

Pemimpin sebagai pelayan rakyat tentunya tak berlaku dalam sistem ini. Tak salah jika dalam kehidupan demokrasi kapitalisme ini rakyat sengsara namun tak ada yang mau dimintai pertanggungjawaban. Para penguasa yang melenggang di kursi pemerintahan tak sudi untuk disalahkan. Ini merupakan akibat dan kesalahan rakyat sendiri yang dengan suka rela memilih mereka untuk memimpinnya. Menyedihkan! Inilah buruknya demokrasi. Rakyat sengsara atas nama rakyat. Makna from people by people for people yang menjadi adagium demokrasi itu hanya menjadi lips service belaka.

Amanah untuk meriayah rakyat terbengkalai akibat perhatiannya teralihkan untuk meraup keuntungan dari kepemimpinan. Lewat perjanjian kontrak dengan para penguasa asing dan aseng untuk mengembalikan biaya pemilu yang dikeluarkan.

Sumber Daya Alam digadaikan kepada asing dan hal ini tentu saja menoreh luka di hati rakyat. Mereka mengerti bahwa kita miliki banyak kekayaan tapi realita hidup mereka dalam taraf kemiskinan yang luar biasa. Rakyat menjadi korban dari sebuah kebijakan para pemangku kekuasaan.

Maka tak heran bila Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam, rakyatnya tetap dalam lumbung kemiskinan. Bahkan rakyat tak sedikitpun diberikan jaminan cuma-cuma dalam kesehatan. Sebaliknya, yang terjadi adalah rakyat dipaksa iuran setiap bulan, tak jelas akadnya dan tentunya merugikan.

Jika keadaan sudah makin menyakitkan, bukankah kebangkitan untuk perubahan harus disuarakan? Bila penguasa dalam demokrasi kapitalisme yang diadopsi dari Barat itu tidak memihak rakyat, maka sudah seharusnya rakyat mencari sistem yang melahirkan para penguasa amanah dan mampu mengurus rakyat tanpa perbedaan.

Dalam pentas dan praktis yang telah dibuktikan sejarah dunia, dari ketiga sistem yang ada; sosialisme, kapitalisme dan Islam, hanya Islamlah yang mampu melahirkan para penguasa yang amanah dan setia pada rakyatnya.

Islam terbukti mampu berdiri selama 13 abad menguasai 1/3 dunia. Bahkan masyhur sekali cerita Ummar bin Khattab yang rela memanggul gandum untuk rakyatnya yang kelaparan padahal tak kurang dari satu malam.

Sosok pemimpin bertanggung jawab seperti inilah yang harusnya hadir di tengah-tengah rakyat Indonesia saat ini. Tak banyak berjanji namun tanggung jawabnya pasti. Karena keimanan kepada Allah, membuat seorang pemimpin takut dan khawatir bahwa kepemimpinannya itu akan dimintai pertanggung jawaban oleh seluruh rakyatnya pada hari akhir kelak.[]

*Mahasiswa UIN Banten, jurusan IAT semester 7, Korwil BMI Banten

Comment

Rekomendasi Berita