by

Ruruh Hapsari,ST: Subsidi Dicabut Rakyat Mengkerut

-Opini-29 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Tahun depan masyarakat akan merogoh kocek lebih dalam. Apa pasal? Tarif BBM, listrik juga LPG dipastikan akan naik.

Dalam laporannya CNN Indonesia.com menulis bahwa pada RAPBN 2020 subsidi energi turun menjadi Rp137,5 triliun dari prospek 2019 yang mencapai Rp142,6 triliun. Penurunan subsidi ini dikarenakan rancangan anggaran dipengaruhi oleh acuan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan harga komoditas.

Sementara Tirto.id memberitakan bahwa penyaluran LPG diupayakan lebih tepat sasaran untuk mengefektifkan anggaran, ujar Sri mulyani. Subsidi listrik juga akan diberikan pada golongan tarif tertentu secara tepat sasaran mengacu pada data terpadu program penanganan kemiskinan. Yakni rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin tidak mampu daya 900VA, sambungnya.

Subsidi Energi

Subsidi energi merupakan sebuah tindakan yang membuat harga sumber energi di tingkat konsumen tetap berada di bawah harga pasar (Wikipedia.org). Subsidi energi juga dapat berarti mengurangi biaya yang digunakan oleh konsumen/produsen untuk membeli/ memproduksi sumber energi.
Dalam sistem kapitalisme subsidi merupakan instrumen pengendalian tidak langsung. Terdapat dua macam pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian secara langsung dan tidak langsung. Pengendalian secara langsung adalah dasar yang bekerja dengan mengabaikan mekanisme pasaran, contohnya embargo perdagangan dan penetapan harga tertinggi sesuatu barang.

Adapun pengendalian tidak langsung adalah dasar yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta segala macam cukai dan subsidi (Grossman, 1995).

Dalam prisip neoliberal yang mayoritas dianut masyarakat dunia saat ini, intervensi pemerintah merupakan ancaman yang paling serius. Karena itulah penarikan semua subsidi sangat dianjurkan.

Pada skala internasional, neoliberalisme ini kemudian menjadi hegemoni global melalui tiga aktor utamanya yaitu WTO, IMF dan Bank Dunia. Bank Dunia dan IMF terkenal dengan program SAP (Structural Adjustment Program) salah satu yang berbahaya adalah penghapusan subsidi.

Cara kerja IMF dalam pencabutan subsidi adalah dengan selalu mengopinikan ‘subsidi yang tidak tepat sasaran’.

Dalam laman beritanya september 15 tahun lalu detik.com mengulas bahwa IMF mengharapkan pemerintah Indonesia mengarahkan subsidi BBM lebih tepat sasaran yakni rakyat miskin. Saat ini sebagian besar subsidi tidak menguntungkan rakyat miskin.

Demikian diungkapkan Senior Residence Refresentatif IMF, Stephen Schwartz. Alasan inilah yang selalu dijadikan landasan perlunya mereka ulang subsidi.
Dalam republika.co.id lima tahun lalu Wakil Direktur Pelaksana IMF David Lipton menyatakan bahwa subsidi merupakan reformasi menghemat anggaran negara yang bisa dikompensasi bagi kaum miskin dan kelas menengah.

Subsidi Dalam Pendangan Syariat

Jika Kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam mempunyai pandangan yang sangat berbeda.

Subsidi dilihat dari perspektif syariah yaitu kapan negara boleh dan kapan negara wajib melakukannya tanpa memandang strata sosial di masyarakat, subsidi yang dilakukan oleh negara berlaku untuk seluruhnya tanpa kecuali.

Subsidi boleh dilakukan oleh negara pada individu seperti subsidi pupuk dan benih bagi petani, subsidi sembako.

Subsidi bisa dilakukan dalam hal layanan publik seperti jasa telekomunikasi ataupun transportasi. Ataupun subsidi sektor energi seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab yang memberikan harta dari baitul maal kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahannya.

Namun, dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi yang asalnya boleh ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi.

Subsidi untuk sektor energi (seperti BBM dan listrik) dapat juga diberikan negara kepada rakyat. Namun perlu dicatat, bahwa BBM dan listrik dalam Islam termasuk barang milik umum. Pada saat pendistribusiannya ke rakyat, Khalifah tidak terikat dengan satu cara tertentu. Khalifah dapat memberikannya secara gratis, atau menjual kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi, atau sesuai harga pasar, atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya, dan sebagainya.

Di sinilah subsidi dapat juga diberikan agar BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan gratis jika memungkinkan.

Khusus untuk sektor pendidikan, keamanan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan negara menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut secara cuma-cuma bagi rakyat. Karena itu, jika pembiayaan negara untuk ketiga sektor tersebut dapat disebut subsidi maka subsidi menyeluruh untuk ketiga sektor itu adalah wajib hukumnya secara syar’i. Wallahu a’lam.[]

Comment

Rekomendasi Berita