by

Anton Tabah Digdoyo: Konyol Tak Bernalar Jika Samakan FPI Dengan DI/TII

-Opini-90 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA Hendropriono dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa FPI sama dengan DI/TII terkait dengan sikap pemerintah yang akn memberi izin perpanjangan ormas FPI.

Ia bilang, tidak ada jaminan jika pemerintah merangkul FPI lalu FPI bisa berlaku sesuai dengan koridor yang ditentukan pemerintah. Basmi DI / TII saja bisa ko masa basmi FPI gak bisa.

Redaksi telah minta tanggapan pada pengurus MUI pusat Anton Tabah via telpon, Kamis (5/12/19).

“Mosok ia samakan FPI dengan DI/TII? Apa salah FPI? Ini negara hukum bukan negara fasis. Itu konyol. Jika nalar berpikir tak mungkin nyamakan FPI dengan DI TII yang memberontak sedangkan FPI ormas yang baik tak pernah 1xpun berontak,” Ujarnya.

Bahkan lanjut mantan petinggi Polri ini, FPI selalu jadi pelopor penanganan bencana alam, bencana kelaparan, menolong kesulitan masyarakat ketika sulit air bersih bahkan bedah rumah bagi yang sangat miskin dan difabel.

“Mas Tito ktk jd Kapolri dalam videonya yg viral juga nilai FPI adalah sahabatnya karena FPI ormas yang sgt tolerans membantu siapapun yang perlu dibantu tnpa bedakan agama ras suku.” tambah Anton Tabah yang juga anggota MUI Pusat ini melalui wawancara, Kamis (4/12/2019).

FPI lanjutnya, teruji kredibilitasnya sampai kini. Tapi knapa Hendro tetiba bilang FPI bermasalah? Apa karena frasa khilafah dinilai ancaman pancasila?

Khilafah itu menurut Anton, ajaran syariat Islam yang harus diimani dan itu juga sesuai amanah Pancasila/ UUD45
Apakah mengimani akidah dianggap masalah?

“Tidak. Justru itu amanah UUD45 pasal 28 dan 29, walau tidak bisa dilaksanakan seperti mencuri/ korupsi potong tangan. misalnya. Frasa khilafah dan islam kaffah hanya sebatas ajaran yang harus diimani bukan pemaksaan untuk dilaksanakan dalam aplikasinya tetap tunduk pada pancasila/uud45.” Tegas Anton.

Jadi, lanjut Anton lagi, tak perlu mempermasalahkan khilafah apalagi benci, takut dengan khilafah. Khilafah itu bagian dari akidah syar’iyah seperti sholat puasa zakat haji imamah faroid (hukum waris) thoharoh. Karena di AlQuran juga ada tentang khilafah dijabarkan oleh Nabi di hadits – hadits juga di 6 Hadits besar/Kutubusitah ada Bab Kitabul Khilafah mengkaji tata cara milih dan mentaati atau tidak mentaati pemimpin dsb. Bukan seperti yang difahami oleh menag yang mengiira khilafah itu sistem pemimpin antar negara atau bahkan membela negara lain sama sekali tidak seperti itu. Umat Islam sangat cinta negaranya maka ada ajaran hikmah hubbul wathon minal iman (cinta tanah air bagian dr Iman).

Anton menambahkan, umat Islam tegas menolak dwikewarga-negaraan. Tapi rezim ini konon malah persiapkan RUU DKN (Dwi Kwarga Negara) disiapkan untuk rakyat RRC yang akan menjadi WNI?

“Hancurlah NKRI kalo UU DKN ini disyahkan. Mestinys ini yang harus ditentang bukan akidah syariah khilafah.” Tegasnya.

Yang perlu dibenci, dibasmi itu lanjut Anton, adalah komunis, atheis, sekuler, liberalis, dwikewarga-negaraan yang jadi ancaman nyata NKRI bukan persepsi.

Sesuai fatwa MUI Juli 2005 tegas bahwa sekuler, liberal pluralis, atheis, komunis adalah kontra Pancasila menjadi ancaman NKRI harus terus dibasmi dan diwaspadai oleh penguasa bukan malah memgawasi masjid, paud dan ajaran-ajaran syariahnya.

Ancaman nyata saat ini adalah komunisme radikal, sekuler radikal, liberal radikal, smua dari RRC sehingga beribu ton beras di bulog busuk harus dimusnahkan karena semua harus dr RRC?

Padhal tandas Anton, beras 20.000 ton yang busuk tersebut bisa untuk jutaan orang miskin yang kini mencapai 50 juta orang dan puluhan juta pengangguran.

Kebijakan pemerintah yang dominan untuk kepentingan RRC seperti buka lapangan kerja jutaan TKA dari semua barang harus dari RRC akibatnya ratusan pabrik tutup, phk dan pengangguran meningkat, juga penyelundupan narkoba ribuan ton merusak moral bangsa.

Harusnya mssalah-masalah krusial ini yang menjadi fokus perhatian presiden dan wapres yang ketua Mui dan wamenag yang waketum MUI bukan umat Islam.

Keduanya, (Maruf Amin dan Zainut; red) tahu persis umat islam indonesia sangat tolerans bukan malah mencurigai umat Islam, sampai PAUD pun dibilang radikal tanpa fakta dan data padahal anak- anak Paud itu baru belajar nyanyi dan bermain.

“Ini benar-benar tuduhan konyol. Jangankan umat dan rakyat, pengurus MUI saja bingung dengan rezim yang anti Islam ini. Ironis justru ini terjdi ketika ketum MUI jadi wapres dan waketum nya jadi wamenag.” Tegas Jendral Anton yang juga pengurus ICMI, HMI dan Ketua Bakorpa. (R)

Comment

Rekomendasi Berita