by

Ema Fitriana Madi, S.Pd: Pilu Pemusnahan 20 Ribu Ton Beras

-Opini-137 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Beras adalah komoditas pangan paling utama di indonesia. Beberapa wilayah pun menjadi lumbung padi. Belum lagi komoditas lain seperti jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, dll dapat tumbuh subur di Indonesia.

Seharusnya ketahanan pangan rakyat dapat tercukupi. Namun hal tersebut tak seindah kenyataannya. ADB seperti dikutip detiknews.com (7/12/2019) mengungkapkan, 22 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan kronis.

Ironisnya, di tengah krisis kelaparan tersebut Perum Bulog malah akan membuang 20 ribu ton cadangan beras pemerintah yang ada di gudang mereka. Nilai beras tersebut sebagaimana diungkap laman cnni donesia.com (29/11/2019) mencapai Rp160 miliar. Diperkirakan jumlah beras turun mutu tersebut akan bertambah.

Sebenarnya, seperti dipaparkan trubus.co.id (2/7/2019) kasus turun mutu yang sama sudah pernah terjadi di tahun ini, bahkan dengan jumlah yang lebih besar lagi, yaitu 50 ribu ton. Sebuah ironi yang memilukan.

Apa yang menjadi biang keladi dalam hal ini?

Buruknya tata kelola distribusi beras ini diduga kuat sebagai dampak kebijakan impor beras yang dilakukan oleh mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Pemerintah selalu beralasan harus melakukan impor beras sebagai langkah antisipasi adanya kebutuhan mendadak seperti adanya bencana alam sehingga gudang beras harus diisi penuh.

Alasan lainnya adalah agar bisa mengendalikan harga. Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan impor tidak akan merugikan.

Sungguh, alasan-alasan tersebut jelas omong kosong dan terlalu dipaksakan. pasalnya, rakyatlah yang paling merasakan dampak dari kebijakan ini. Meski stok beras surplus harga beras tetap mahal. Ditambah lagi rakyat harus menerima kenyataan pahit bahwa beras yang sudah semestinya hak mereka hanya ditumpuk sampai turun mutu dan malah berarkhir musnah begitu saja.

Kebijakan impor juga selalu membuat petani “terpukul” karena setiap tahun pemerintah mengimpor beras dan mirisnya dilakukan menjelang panen raya.

Pengamat politik dan ekonomi dari Universitas Airlangga, Ichsanuddin Noorsy dalam laman rmol.id (2/12/2019) menegaskan, hal ini sudah menjadi sebuah konsekuensi bahwa negara importir adalah objek keuntungan dan surplus produksi dimana rakyat hanya jadi objek eksploitasi transaksinya.

Perlu dipahami bahwa negara dalam sistem kapitalisme yang berbasis pada sekularisme tidak berperan sebagai pelindung dan pengatur urusan rakyat, melainkan sebagai regulator yang regulasinya dipastikan hanya menguntungkan para kapitalis dan para pemegang kekuasaan.

Dari sini tak heran jika kita kerap melihat negara seringkali bertindak sebagai pedagang. Negara tak segan-segan mencari selisih harga saat bertransaksi dengan rakyat.

Malangnya, sebagai pedagang, negara tak peduli jika kebijakannya menyengsarakan rakyat.

Islam Mewujudkan Ketahanan Pangan
Berbeda dengan Islam. Dalam Islam negara diperintah oleh syariat untuk memfungsikan dirinya sebagai pengurus dan pelindung. Negara wajib menjamin kesejahteraan seluruh warga tanpa kecuali, baik jaminan pemenuhan akan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), maupun jaminan pemenuhan kebutuhan komunal seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Islam mengatur kebijakan pangan negara harus dijaga dari unsur dominasi dan dikte negara asing, serta dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan ke depan, bukan semata-mata target produksi sebagaimana dalam sistem kapitalisme.

Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh. Penataan distribusi kekayaan oleh negara dalam islam dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari penentuan kepemilikan harta kekayaan, pengelolaan dan juga pendistribusian bagi kemaslahatan warga negaranya.

Bahkan apabila masyarakat mengalami kesenjangan antar individu, negara dalam hal ini khalifah diwajibkan memecahkannya dengan mewujudkan p
keseimbangan harta dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta negara yang menjadi hak miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya.

Semua itu dilaksanakan melalui mekanisme yang cepat, pendek, dan merata sehingga seluruh individu rakyat dapat dengan mudah memperoleh hak-haknya, terutama terkait dengan aspek vital kebutuhan mereka, seperti kebutuhan pokok pangan.

Dalam Islam terdapat aturan kepemilikan yang sangat baik, hukum-hukum tentang tanah (termasuk soal pengelolaan tanah mati dan tanah produktif), hukum-hukum yang mencegah mandeknya distribusi (seperti larangan ihtikar/praktek penimbunan dan monopoli, larangan menimbun emas-perak/mata uang, larangan penipuan dan mendistorsi harga pasar), hukum-hukum sanksi yang tegas atas tindak pelanggaran, serta ketatnya aturan-aturan terkait perdagangan luar negeri, menunjukkan bahwa islam begitu memperhatikan urusan kesejahteraan masyarakat, terkhusus urusan kedaulatan pangan ini.

Jika dicermati, dalam sejarah peradaban Islam begitu banyak praktik Rasulullah Saw dan para Khalifah setelahnya sebagai kepala negara, yang menunjukkan bagaimana keseriusan dan ketulusan negara menurut sistem Islam memfungsikan dirinya sebagai penjamin atas kebutuhan dasar rakyatnya sekaligus pelindung mereka dari kebinasaan.

Oleh karenanya, sangat naif jika umat ini mau tetap mempertahankan sistem kapitalis neoliberal yang sudah terbukti gagal total mewujudkan kesejahteraan, termasuk daulat pangan.

Selain berdosa, juga karena sistem ini sudah di ambang kehancuran. Saatnya kita bertaubat dengan kembali ke pangkuan sistem Islam.[]

Comment

Rekomendasi Berita