by

Irah Wati Murni, S.Pd: Pro Kontra Kaum Pelangi Jadi PNS

-Opini-110 views

RADARINDONESIANEWS
COM, JAKARTA – LGBT. Dulu dianggap tabu , menyimpang dari segi moral dan agama. Namun kini keberadaannya menjadi sebuah kekuatan politik. Berkembang semakin luas dan mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, baik non muslim maupun muslim itu sendiri.

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 telah dibuka sejak 11 Nopember lalu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pendaftaran CPNS dibuka untuk 68 Kementerian/Lembaga dan 462 pendaftaran CPNS di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota. (liputan6. com, 28 Oktober 2019).

Namun baru-baru ini viral terkait persyaratan ujian seleksi CPNS dalam penerimaan Kementerian Perdagangan dan Kejaksaan Agung. Keduanya menuangkan syarat pelamar tak memiliki “kelainan orientasi seks dan tidak kelainan perilaku (transgender)”. Belakangan, Kemendag telah menghapus syarat tersebut. Sedangkan Kejaksaan Agung masih mempertahankan persyaratan itu.

Kejaksaan Agung mengaku memiliki landasan hukum terkait larangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender ( LGBT) mengikuti seleksi CPNS 2019 di institusinya. Yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019.

Alhasil syarat yang ditetapkan Kejaksaan Agung tersebut memantik kontra beberapa pihak:

Sebut saja, Direktur Riset Setara Institute, Halili, menganggap larangan Kejaksaan Agung pada kaum LGBT termasuk salah satu bentuk diskriminasi terhadap calon pelamar yang memiliki perbedaan orientasi seksual.

Setali tiga uang, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto juga mengatakan, dalam pelaksanaan tes CPNS, sebaiknya lembaga negara terkait tidak perlu membedakan kelompok tertentu, termasuk kaum LGBT.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad bahkan sampai harus turun gunung untuk mengklarifikasi cuitan akun Twitter Gerindra @Gerindra yang diserbu netizen karena tak setuju dengan penolakan CPNS dari kalangan LGBT. Ia menjelaskan maksud admin Twitter Gerindra hanya menekankan semua mempunyai hak yang sama.

Mirisnya tak hanya partai non Islam yang berkomentar tak setuju dengan persyaratan yang ditetapkan Kejaksaan Agung, anggota Komisi III DPR dari Partai Islam Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani pun menganggap tidak ada persoalan seorang LGBT melamar sebagai CPNS selama tidak ada pelanggaran hukum.

Bahkan dirinya berdalih berkiblat pada Amerika Serikat.”Disana [Amerika Serikat] LGBT hanya dilarang masuk militer.

Sementara untuk posisi pelayanan seperti aparatur sipil negara (ASN), tidak ada larangan”, ujarnya.

Benarkah LGBT Tidak Berbahaya?

Ketua Gerakan Indonesia Beradab (GIB), Bagus Riyono mengungkapkan bahwa saat ini gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) sudah menjadi gerakan politik, dan bahayanya multidimensi.

“Itu sudah menjadi gerakan politik, bukan sekadar kelainan. Masalahnya tidak sekedar masalah kesehatan jiwa,” kata Bagus dilansir Kiblat.net (8/10)

Riyono juga menilai, indikasi gerakan LGBT sudah menjadi gerakan politik adalah adanya intervensi asing dalam penyebaran propaganda LGBT. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun dinilainya terlibat dalam hal ini.

PBB mengakui hak-hak LGBT dalam UN Deslaration on Sexual Orientation and Gender Identity Desember 2008. Hal yang sama juga pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang turut mencabut homoseksualitas dari daftar gangguan jiwa dalam International Classification of Diseases (ICD) edisi 10. Selain itu, dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III (PPDGJ III) yang dirilis Kementerian Kesehatan pada 1993, telah menghapus status homoseksualitas sebagai gangguan jiwa.

Sikap pro-LGBT pada lembaga-lembaga internasional di atas menjadi bukti bahwa kaum bendera pelangi ini sudah menjelma menjadi gerakan politik yang kian hari makin berbahaya penyebarannya.

*LGBT Ancaman Nyata Peradaban Manusia*
LGBT seharusnya menjadi ancaman serius bagi mulianya peradaban manusia, bahkan bisa disebut dengan paham radikal yang sesungguhnya.

Bagaimana tidak, paham LGBT radikal karena kebebasan ekstrim yang terkandung dalam ide ini membuat individu tidak peduli dengan kemaslahatan orang banyak apalagi generasi masa depan, merusak kehidupan, menyebarkan penyakit, dan yang paling penting mengancam peradaban manusia. Bagaimana mungkin, sikap yang seperti itu layak menjadi abdi negara PNS? Mau jadi apa nanti generasi muda penerus bangsa kelak dengan teladan figur PNS yang memiliki perilaku menyimpang ini?

Oleh karena itu, maka benarlah jika kita semati LGBT ini sebagai gerakan radikal yang berbahaya. Berbahaya karena pemuja kebebasan seksual, menyimpang dari fitrah kemanusiaan dan mengancam bagi masyarakat dan negara. Apakah Negara masih abai mendiamkan saja?

Dimanakah Corong Umat?

Penyebaran gerakan politik LGBT ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan seluruh umat, baik muslim maupun non muslim, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Maka sudah seharusnya ada sebuah institusi negara yang berperan melindungi kehormatan dan kelestarian manusia agar tidak terpapar virus LGBT dengan menegakan hukum Islam Kaffah yang mampu memberikan solusi tanpa masalah. Begitu pun dengan partai-partai Islam, tokoh-tokoh umat dan penguasa muslim di seluruh dunia. Mereka harus menjadi corong utama di garda terdepan menentang penyebaran virus LGBT yang kian dianggap normal bahkan kini diberi ruang menjadi seorang PNS.

Sebaliknya, jika sikap tokoh umat dan penguasa muslim lemah, membebek pada tekanan Internasional, bahkan toleran membela LGBT dengan dalih HAM dan diskriminasi, maka hal itu mencerminkan ketidakberpihakan mereka pada islam dan ideologinya. Justru mereka hendak menjerumuskan umat pada kemaksiatan dan kepunahan mulianya peradaban manusia. Nauzubillah. Lantas, masihkah negara diam saja? []

Comment

Rekomendasi Berita