by

Melani Widianingsih, S.Pd*: Ketahanan Pangan Antara Ekspektasi Dan Kenyataan

-Opini-44 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 20.000 ton beras rencananya akan dimusnahkan oleh Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Sebanyak 20.000 tonyang merupakan cadangan beras pemerintah ini bernilai Rp 160 miliar. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan pemusnahan dilakukan karena usia penyimpanan beras tersebut sudah melebihi 1 tahun.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), beras yang usia penyimpanannya sudah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu. Harus dibuang atau dimusnahkan (Disposal).

Meski masih sebatas rencana, pihak Bulog sampai saat ini masih menunggu kesepakatan dengan Kementrian Keuangan mengingat cadangan beras yang rencananya akan dimusnahkan tersebut menggunakan anggaran belanja negara sehingga harus diganti sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan).

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan. Jika selama ini pemerintah (Bulog) memiliki cadangan beras sebanyak 20.000 ton yang kemudian akan dimusnahkan dengan alasan sudah disimpan di gudang Bulog lebih dari empat bulan sehingga dikhawatirkan akan mengalami penurunan mutu dan pembusukan lantas mengapa selama empat bulan tersebut cadangan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada tidak didistribusikan. Secara logika, tentu pemerintah dalam hal ini menganggarkan pembelanjaan beras dengan anggaran sebesar Rp 160 miliar bukan untuk dibiarkan membusuk begitu saja di gudang.

Menurut Tri Wahyudi Saat ini 100 ribu dari 2,3 juta ton beras yang tersimpan di gudang Bulog berusia di atas 4 bulan. Bahkan, 20 ribu ton beras memiliki usia simpan di atas 1 tahun dan mau tidak mau harus dimusnahkan.

Mencermati realita ini, tentu kita meyakini bahwa ada semacam salah kelola dari pemerintah terkait dengan pengadaan dan pendistribusian beras di negeri ini. Kita tentu masih ingat, pada tahun 2018 Menteri Perdagangan, yang saat itu dijabat Enggartiasto Lukito, telah melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton padahal saat itu Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) menjelaskan bahwa stok beras yang ada di gudang Bulog sudah penuh dengan stok beras yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga Juni 2019.

Tak tanggung-tanggung, Bulog juga telah menyewa gudang di beberapa daerah dengan biaya Rp 45 miliar demi menampung surplus beras nasional. Dengan kata lain, impor beras tidak seharusnya dilakukan.

Problem lain yang mesti juga menjadi perhatian kita adalah keberadaan kartel-kartel pangan yang memonopoli pasar. Buwas mengatakan saat ini pasar pangan di Indonesia hampir 100% dikuasai oleh kegiatan kartel atau monopoli. Hal itu tentu merugikan masyarakat.

Menurutnya produk-produk pangan Bulog saat ini hanya mengusai pasar sebesar 6%. Sedangkan sisanya 94% dikuasai oleh kartel.

Ini melengkapi bukti bahwa Negara kita memang sudah menjadi Negara korporasi yang lebih melindungi kepentingan pebisnis dibanding menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Hak ini menjadi wajar ketika negara masih menerapkan sistem ekonomi kapitalis, dimana kapitalisme menghalalkan berbagai cara bagi para pebisnis untuk meraup untung sebesar-besarnya meski melalui cara menjajah.
Kita mesti faham bahwa ketahanan sebuah negara tidak hanya diukur dari kekuatan militernya, tetapi juga berbagai hal lainnya seperti ketahanan pangannya.
Sebuah perang lambat atau cepat akan menggoyang ketahanan suatu negara. Namun untuk membuat sebuah negara tenggelam, tidak harus ada perang. Kalau semisal ketahanan pangan hancur, di negara itu pangan langka, muncul bencana kelaparan yang meluas dan berkepanjangan, maka negara itu bisa ditinggalkan penduduknya mengungsi, atau ada kematian massal, atau negara itu akhirnya terpaksa mengemis bantuan kepada negara lain dengan segenap konsekuensinya.

Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar serius mengelola berbagai urusannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat agar terciptanya ketahanan di berbagai bidang termasuk pangan dan mencari alternatif penggati sistem kapitalisme agar para kapitalis tidak lagi berani menjajah bangsa ini dengan keserakahannya. Wallahualam Bi Shawwab.[]

Comment

Rekomendasi Berita