by

Sri Kuntari: Defisit BPJS Kesehatan, Negara Lepas Tangan?

-Opini-138 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) dr HN Nazar mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, sejumlah rumah sakit di Indonesia yang kerap menjadi rujukan dalam menangani penyakit jantung, terus menurunkan biaya pemasangan ring (stent).

Biaya pemasangan stent di Indonesia relatif lebih terjangkau bila dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

“Setahu kami, dari tiga rumah sakit, itu diambil mutu terbaik, harga terendah. Itu satu hal, ada datanya. Lalu biaya itu, di ASEAN, (Indonesia) terendah sebenarnya,” kata Nazar dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2019).

Nazar menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menyebut, tindakan dokter sebagai penyebab membengkaknya tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satunya, terkait pelayanan penyakit jantung yang mencapai Rp 10,5 triliun.

Menurut dia, tindakan yang dilakukan dokter spesialis kardiovaskular dalam pemasangan ring dilakukan dengan metode yang ketat.

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar rakyat yang harus dijamin oleh negara. Sungguh, ini adalah kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya kesehatan rakyatnya.

Negara tidak boleh abai pada kewajibannya, apalagi lepas tangan atas kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Menyerahkan jaminan pelayanan kesehatan kepada BPJS adalah bentuk abainya negara terhadap tugas dan fungsi terhadao kewajiabannya.

Dalam Islam, Kewajiban menjamin kesehatan rakyatnya adalah tanggung jawab negara. Menyerahkan tanggung jawab penjaminan pada BPJS adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah menjalankan tugas dan fungsi negara.

Negara lepas tanggung jawab dengan menyerahkan kewajibannya pada BPJS, perusahaan asuransi yang pasti berhitung untung rugi.

Buktinya perusahaan ini merasa defisit sehingga menaikkan iuran dan begitu mudahnya negara menyetujuinya.

BPJS tidak akan mampu memberi penjaminan kesehatan seutuhnya. Faktanya rakyat harus membayar iuran yang tidak sedikit jumlahnya ditambah lagi dengan kenaikan iuran yang pastinya lebih memberatkan mereka setiap bulannya.

Dalam konteks ini, rakyat kemudian harus mengeluarkan biaya extra agar dapat penjaminan kesehatannya. Belum lagi, biaya-biaya lainnya yang juga ikut merangkak naik yang secara otomatis semakin mencekik rakyat.

Sungguh, ini bentuk kesewenangan yang nyata karena rakyat harus mengeluarkan sejumlah uang setiap bulannya untuk sesuatu yang mereka belum menikmatinya. Memang tidak dipungkiri ada yang diuntungkan bagi yang menikmati layanan kesehatan BPJS.

Diskriminasi pelayanan juga bentuk penyimpangan yang nyata. Rakyat harusnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan prima tanpa adanya diskriminasi pelayanan.

Pelayanan yang lambat yang diberikan bagi peserta BPJS dibanding pasien umun juga merupakan bentuk ketidakpatutan pada rakyat. Bagaimana tidsk,#*asien yang harusnya butuh pelayanan cepat harus ngantri dulu.

Akibatnya sering fatal pasien tidak tertolong lagi atau bisa jadi cacat seumur hidup hanya karena keterlambatan penanganan dalam operasi yang butuh dilakukan segera.

BPJS adalah pada hakekatnya perusahaan asuransi yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena apa yang diterima rakyat, tidak nyata barang atau jasa. Penjamin pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh negara tanpa rakyat harus membayar iuran bulanan.

Keberadaan negara harusnya mampu menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. Negara tidak boleh lepas tangan dengan menyerahkan kembali pada rakyat apalagi pada perusahaan swasta.

Itulah pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita karena kita hidup dalam sistem demokrasi kapitalistis yang tidak mungkin melakukan itu semua.

Tentu, bisa karena sudah terbukti dalam sistem Islam, khilafah yang mana negara menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. Sangat mungkin dengan menarik kembali pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia dari perusahaan asing pada negara.

Kemudian hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam penjaminan kebutuhan dasar rakyatnya secara adil termasuk penjaminan kebutuhan kesehatan.
Dalam pandangan Islam, kewajiban negara untuk menjamin kebutuhan kesehatan rakyatnya tanpa terkecuali dengan pelayanan yang prima.

Semua rakyat berhak mendapatkan pelayanan terbaik secara gratis tanpa diskriminatif. Bahkan jika ada rakyat yang sakit dan sebagai tulang punggung keluarga sehingga tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dia layak dapat santunan dari negara yang diambilkan dari baitul maal.

Jika baitul maal terjadi defisit, negara berhak menarik pajak pada rakyat kaya yang memiliki kelebihan harta, tapi sifatnya temporal sampai masalah defisit baitul maal bisa terselesaikan.

Jadi tidak dibenarkan dengan alasan gotong royong menarik dana dari rakyat miskin untuk memberi penjaminan kesehatan, karena tugas negara untuk memberikan penjamin kebutuhan dasar seluruh rakyatnya secara adil. Wallahu’alm bisshawab.[]

*Ibu Rumah Tangga

Comment

Rekomendasi Berita