by

Denti Wirnawati*: Harga Elpiji Meroket, Bagaimana Nasib Rakyat Miskin?

-Opini-107 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Tabung gas LPG 3 kilogram kali ini menjadi sasaran pemangkasan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Migas Kementrian ESDM, Djoko Siswanto menyatakan bahwa di pertengahan tahun 2020 subsidi LPG tidak lagi diberlakukan kepada tabung, melainkan langsung kepada masyarakat. Hal ini berarti, harga LPG akan disesuaikan dengan harga pasar. Jika harga tabung gas LPG 12 kg adalah Rp 139.000, maka harga perkilo nya mencapai Rp 11.583.

Dari harga itu maka LPG 3 kg dapat mencapai harga Rp 35.000. Angka ini naik cukup signifikan dibanding harga pasaran saat ini yang hanya berkisar di angka Rp 19.000 sampai Rp 21.000.

Djoko Siswanto menerangkan bahwa pemberian subsidi akan diberikan kepada yang benar-benar berhak. Beliau juga menjelaskan bahwa skema yang sedang dirundingkan di kementrian masih cukup beragam. “ apakah subsidi 3 tabung, begitu tabung keempat tidak.”, katanya.

Pemberian subsidi juga bisa dengan QR Code sehingga subsidi akan langsung ditranfer ke rekening pembeli ketika ia membeli sejumlah 3 tabung gas.

Upaya-upaya pemangkasan subsidi memang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya subsidi dikatakan menjadi salah satu faktor yang membebani APBN.

Namun akhirnya masyarakat meragu, apakah benar pemerintah sungguh-sungguh dalam memperhatikan nasib rakyat kecil? Jika ditelisik, sebenarnya pemerintah sedang bingung mengatasi permasalahan ekonomi indonesia saat ini.

Buktinya, pos yang harusnya menjadi sumber pendapatan negara seperti sumber daya alam diberikan kepada asing dan swasta.

Sedangkan pos yang seharusnya menjadi hak masyarakat yaitu kebutuhan rumah tangga yang murah justru ditekan dengan dalih menstabilkan anggaran.

Hal ini tidak terlepas dari konsep ekonomi kapitalis yang membebaskan kaum bermodal untuk memiliki apapun termasuk sumber kebutuhan masyarakat banyak. Ditambah lagi mindset pemerintahan sebagai fasilitator, bukan pengayom masyarakat.

Sehingga wajar apabila suatu kebijakan dianggap merugikan pemerintahan, fasilitas yang diberikan kepada masyarakat dapat dicabut.

Semakin buruk lagi dengan adanya penggencaran masyarakat mandiri, yaitu masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Dengan kata lain, pemerintah berusaha lepas tangan dari tanggung jawabnya untuk mengurusi rakyat.

Definisi mengurus rakyat adalah termasuk didalamnya memastikan tercukupinya kebutuhan setiap rumah tangga –bahkan individu, di dalam pemerintahannya.

Jika konsep seperti ini masih dipertahankan untuk mengatur urusan masyarakat, hampir dapat dipastikan kesejahteraan rakyat –terutama rakyat kecil semakin jauh dari angan.

Maka, sudah saatnya pemerintah dan masyarakat mencari kembali konsep pengaturan hidup yang benar, yang memanusiakan manusia dan mampu menyelesaikan problematika kehidupan.

*Mahasiswi Universitas Negeri Malang

Comment

Rekomendasi Berita