by

Ervina Nurfiani: Janji Tinggal Janji Rakyat Jadi Korban PHP

-Opini-187 views

RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA – Hidup dalam sistem demokrasi kapitalisme yang hanya berasaskan manfaat sangat menyesakkan dada. Bagaimana tidak, segala aktivitas yang dilakukan hari ini, butuh dengan yang namanya uang, bahkan sampai terlontar kata-kata di tengah-tengah masyarakat, tidak ada makan siang yang gratis, “No Free Lunch”.

Lontaran kata-kata ini seolah memberi gambaran kepada kita bahwa sistem kapitalisme yang diterapkan hanya berlandaskan pada asas manfaat, sebab segala desist hanya diukur materi seats. Begitu pun yang terjadi dengan sistem perpolitikan kita hari ini, mahalnya biaya pemilu dalam sistem demokrasi kapitalisme membuat oknum yang ingin mencalonkan diri mau tidak mau harus mengeluarkan banyaknya biaya untuk meraup suara masyarakat atau ormas tertentu.

Pernyataan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menjadi gambaran nyata bahwa dalam sistem hari ini suara legalitas pemimpin dalam demokrasi bisa dibeli.

Said Aqil Siraj seperti dikutip laman rmolbanten.com, (29/12/2019), saat wisuda mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) di Parung, Bogor Jawa Barat, beberapa waktu lalu mengatakan, ketika Pilpres suara kita dimanfaatkan tetapi ketika selesai, kita ditinggalkan.

Beberapa waktu lalu, sebagaimana dikutip
cnnindonesia.com, (25/12/2019), Said Aqil Siraj menagih janji kementrian keuangan Sri Mulyani terkait gelontoran dana Rp 1,5 T kredit murah, namun Said sampai Kamis 26 Desember 2019 pihaknya belum menerima sepeser pun dari nilai yang dijanjikannya itu.

Fakta di atas menjadi rahasia umum bahwa ormas selalu menjadi rebutan partai atau kontestan pemilu untuk meraup suara memenangkan sang kontestan.

Di tengah arus politik sekuler yang transaksional, sang kontestan memberi sejumlah janji dan menawarkan ‘imbalan’ atas dukungan tersebut.

Bahkan mantan sekretaris BUMN, Said Didu, ikut mengomentari janji Sri Mulyani ke PBNU. Melalui akun twiternya, Said Didu menuliskan bahwa ada hal yang sangat prinsip dan harus diketahui publik mengenai janji Menkeu ke PBNU.

Said Didi dalam cuitannya itu mempertanyakan, apa kewenangan Menkeu bagi-bagi uang kepada ormas? Jika sumber keuangan dari APBN, apa dasar hukumnya? Jika sumbernya perbankan, berarti Menkeu mengintervensi bank, jika demi suara, Menkeu sudah berpolitik.

Pengakuan ketua ormas ini sekaligus menegaskan bahwa rezim sekular demokrasi hari ini berkarakter ingkar janji dan hanya memanfaatkan rakyat dan ormas sebagai mesin pengeruk suara dan pendorong mobil mogoknya.

Ini semua akibat menstandarisasikan kemenangan dari suara terbanyak, bukan pada kebenaran. Sehingga segala macam cara pun dilakukan demi mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Dampak dari sistem demokrasi yang berasaskan kebebasan ini menjadikan para pengusung yang berads di dalamnya bebas melakukan perbuatan apapun untuk meraup suara rakyat termasuk didalamnya menggandeng ormas islam.

Hal yang perlu dipahami adalah islam mengatur masalah politik. Hanya saja politik yang diterapkan saat ini berbeda dengan politik di dalam Islam. Politik saat ini lebih menggambarkan tentang politik meraih kekuasaan dan bagi- bagi jabatan. Sedangkan, Politik Islam (as-siyasah al-islamiyah) bermakna pengaturan urusan umat dengan aturan-aturan Islam, baik di dalam maupun luar negeri (ri’ayah syu’un al-ummah dakhiliy[an] wa kharijiy[an] bi al-ahkam al-islamiyyah).

Maka dari itu, tugas ormas islam sebagai kelompok yang menyuarakan kebenaran tidak lain adalah melakukan aktivitas muhasabah terhadap penguasa yang menjalankan jalannya roda pemerintahan. Ormas Islam tidak boleh beralih dari tanggung jawabnya sebagai kelompok yang menyeru terhadap amal makruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah SWT :

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 104)

Demikianlah sejatinnya peran ormas atau jamaah islam yang harus diemban. Bagaimana mereka berupaya berdiri sebagai pengontrol agar jalannya roda pemerintahan dan penerapan aturan tidak menyelisihi syariat Islam sebagai bagian dari aktivitas dakwah.

Semua dilakukan tanpa mengharap imbalan dari penguasa, tidak berkompromi dengan kezhalimannya dan selalu berpegang teguh pada prinsip syariat islam dengan hanya mengharapkan ridha Allah SWT.

Amal inilah yang menjadi poros pergerakan islam, bukan takluk dan tunduk pada iming-iming dana. Wallahu a’lam bis-shawab.[]

*Mahasiswi salah satu Universitas di Makassar

Comment

Rekomendasi Berita