by

Fitri Setyani*: Investasi Asing IKN, Dapat Menjadi Celah Korporasi Kuasai Indonesia

-Opini-161 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Setelah keputusan pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara pada Agustus 2019 lalu, rencana pembangunan infrastruktur Ibu kota baru terus berjalan.

Presiden Joko Widodo sudah menunjuk tiga tokoh besar sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota pengganti Jakarta tersebut.

Mereka adalah Putra Mahkota United Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) sebagai ketua, Masayoshi Son (CEO SoftBank Mobile) dan Tony Blair (Mantan Perdana Menteri Inggris) sebagai anggota dewan pengarahnya. (https://www.merdeka.com/uang/banjir-investasi-dan-bantuan-asing-di-ibu-kota-baru.html)

Sebanyak 16 kesepakatan antara Indonesia dengan UEA telah ditandatangani di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan di Abu Dhabi, UEA, Minggu (12/1/2020). Kesepakatan ini terdiri dari 5 perjanjian kerja sama antara dua pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme. Kemudian, 11 perjanjian lainnya di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi sebesar US$22,89 miliar atau sekitar Rp314,9 triliun.

Dalam pertemuan itu pihak Abu Dhabi juga menyatakan kesiapan dan minatnya terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) RI yang baru. (https://www.muslimahnews.com/2020/01/18/sosok-asing-di-balik-ibu-kota-baru-pengamat-menguatkan-posisi-indonesia-sebagai-negara-korporatokrasi/)

Adapun, Masayoshi Son telah menawarkan investasi senilai US$30 miliar-US$40 miliar untuk kerja sama pembangunan teknologi mobil otomatis dan transportasi publik di ibu kota baru. Sementara, Tony Blair usai menjabat Perdana Menteri Inggris selama 10 tahun, kini aktif sebagai konsultan bisnis Mubadala, Sovereign Wealth Fund (SWF) pengelola dana abadi yang bermarkas di Abu Dhabi, Emirat Arab. Dana di SWF, SoftBank, serta dari International Development Finance Corporation (IDFC) dari Amerika Serikat inilah yang akan disalurkan nantinya ke sejumlah proyek, salah satunya pembangunan ibu kota baru.

Selain itu, Hongaria melalui Perdana Menteri (PM) Hongaria, Viktor Orban dikabarkan siap berinvestasi senilai USD 1 miliar atau sekitar Rp13,6 triliun untuk membangun infrastruktur jalan, sanitasi hingga persampahan. Kemudian disusul oleh Korea Selatan telah menawarkan kerja sama di tiga area prioritas, yaitu desain, pengelolaan air, serta transportasi massal terintegrasi dan perumahan. Cina ikut pula dilibatkan dalam mengembangkan teknologi. (https://economy.okezone.com/read/2020/01/18/320/2154800/fakta-terkini-ibu-kota-baru-investasi-uea-hingga-konsep-modern)

Bahaya dibalik Investasi Asing di IKN

Pemerintah harus mewaspadai dan berhati hati membuat kebijakan dan membuka peluang investasi asing ini agar tidak terperangkap oleh tipu daya pihak asing menguras kekayaan alam negara.

Harus disadari bahwa investasi merupakan peluang yang bisa saja digunakan pihak kapitalis asing sebagai cara memuluskan tujuan mereka menguasai kekayaan negeri-negeri muslim termasuk Indonesia.

Apalagi Kaltim merupakan provinsi yang kaya akan SDA berupa mineral, batubara, migas, dan lain-lain yang tentu saja dengan semua kekayaan tersebut semakin memperkuat cengkeraman asing (intervensinya) untuk menguasai SDA, SDM serta huge market Indonesia.

Banyaknya investor yang terlibat dalam pembangunan IKN baru tersebut juga kian menguatkan posisi Indonesia sebagai negara korporatokrasi yaitu negara yang fokus pembangunannya bukan mengabdi pada kepentingan rakyat, melainkan kepada kepentingan asing dengan membuka jalan lebar-lebar bagi penguasaan MNC (Multi National Corporation) Global, serta pengkhianatan atas hak dan kepemilikan rakyat.

Selain itu, kerjasama dalam investasi ataupun utang luar negeri ini tentu akan menambah beban negara yang harus ditanggung sekalipun rezim berganti orang. Padahal utang negara telah tembus Rp5.619 triliun.

Dengan cara inilah sistem kapitalis inilah para korporasi semakin menguatakan imprealisme, mempengaruhi kebijakan politik dalam negeri dan mengeksploitasi kekayaan alam tanpa memperdulikan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.

Investasi Asing di IKN menurut Islam

Penelaahan sejarah peradaban Islam mengantarkan pada pemahaman bahwa Kekhilafahan Islam telah tercatat empat kali melakukan pemindahan ibu kota demi kemaslahatan rakyat dan dakwah Islam.

Namun, berbeda dengan Indonesia sekarang yang memindahkan IKN untuk demi kepentingan politik, yaitu kepentingan pengusaha swasta dan asing melalui investasinya.

Islam melarang negara melakukan investasi dengan investor asing dalam bidang strategis atau sangat vital, sebab jika pihak asing melakukan investasi terhadap bidang-bidang yang strategis dan vital, maka bisa dipastikan bahwa investor tersebut akan dengan seenaknya melakukan praktik bisnis yang merugikan rakyat, hal ini jelas haram, sebab bisa menjadi wasilah (sarana) bagi kapitalis radikal menguasai SDA sebuah negara.

Adapun dalam pembangunan IKN, pendapatan dari SDA seperti minyak, batubara dan gas yang dipandang sebagai milik publik menurut Islam dilarang diprivatisasi dan hanya boleh digunakan untuk meningkatkan standar hidup warga negara serta mengembangkan infrastruktur negara bukan dengan utang luar negeri yang jelas haram karena mengandung riba.

Selain itu, Islam hanya membolehkan negara menjalin hubungan diplomatik atau hubungan lainnya dengan negara lain selama bukan negara yang memerangi kaum muslimin, tidak tergolong negara kafir yang membantu negara kafir lainnya (bersekutu) dalam memerangi kaum muslimin dan negara-negara tersebut tidak sedang bermusuhan atau tidak memiliki ambisi untuk mencaplok negeri-negeri Islam.

Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Rafi bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya aku tidak memenjarakan seseorang karena adanya perjanjian, dan aku juga tidak akan memenjarakan para utusan (negara lain).”

Demikianlah aturan Islam terkait investasi asing terkait pembangunan IKN.

Dengan pengaturan yang jelas akan menjadikan investasi asing tidak diberikan celah sedikitpun untuk memasuki negara.

Dengan kedaulatan negara yang hanya tunduk pada visi politik Islam akan menjadikan Islam dan kaum muslim memiliki kemandirian tanpa harus bergantung pada investasi Asing dalam hal apapun, termasuk pembangunan infrastruktur di IKN. Wallahua’lam.[]

*Mahasiswi Universitas Mulawarman Samarinda, Kaltim

Comment

Rekomendasi Berita