by

Ratna Munjiah: Tahun Telah Berlalu Akankah Derita Rakyat Juga Berlalu

-Opini-123 views

RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA – Memasuki awal tahun, rakyat kembali menghadapi sekelumit permasalahan kehidupan yang diawali naiknya berbagai tarif kebutuhan publik salah satunya naiknya tarif sejumlah ruas tol.

Dengan naiknya tarif tersebut tahun yang telah berlalu pun tidak akan membuat derita rakyat ikut berlalu, justru derita rakyat akan semakin menjadi. Sebagaimana yang diberitakan dalam berbagai media.

Tarif sejumlah ruas tol dipastikan akan mengalami kenaikan. Hal itu didasarkan oleh Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Dalam kedua beleid itu disebutkan evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi kota tempat tol berada.

Terbaru, PT Lintas Marga Sedaya selaku pengelola Ruas Tol Cikopo-Palimanan yang kini memiliki brand name ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan (ASTRA Tol Cikopo-Palimanan) mulai memberlakukan penyesuaian tarif.

Hal itu didasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1219/KPTS/M/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Cikopo-Palimanan. Penyesuaian itu mulai berlaku pada 3 Januari 2020, pukul 00.00 WIB

Bersasarkan rilis LMS yang diterima CNBC Indonesia, untuk golongan I naik menjadi Rp 107.500 dari Rp 102.000. Sedangkan golongan II naik menjadi Rp 177.000 dari Rp 153.000. Setelah ini, tarif sejumlah ruas tol juga akan mengalami kenaikan, misalnya Tol Dalam Kota Jakarta, Belawan-Medan-Tanjung Morawa,Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, dan Surabaya-Gempol. (https://www.cnbcindonesia.com/news/201912211335-4-126361/ini-deretan-tarif-yanh-naik-di-2020-tol-bpjs-parkir-damri)

Kapitalis Merenggut Hak Publik.

Kenaikan sederet tarif Tol bukti buruknya riayah penguasa dalam mengurus rakyatnya dan semakin menambah daftar rusaknya penerapan sistem kapitalis dalam pengurusan ummat.

Dalam sistem ini, penguasa yang sejatinya memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, tidak mampu menjalankan fungsinya.

Sejatinya sebagai rakyat memiliki hak terpenuhinya segala kebutuhan hidup baik segi kesehatan maupun urusan jalan.

Namun saat ini negara menerapkan sistem kapitalis maka hak sebagai rakyat tersebut terenggut secara paksa. Dalam sistem ini roda pemerintahan diatur hanya berdasarkan manfaat dan asas kepentingan individu, swasta maupun golongan.

Dengan penuh kepentingan tersebut maka semua kebijakan diambil berdasarkan keuntungan para penguasa dan pengusaha. Semua harta yang Allah berikan bebas di privatisasi dan dimiliki oleh para pemilik modal.

Pembangunan infratsruktur pun semakin digiatkan dengan cara membuka keran investasi asing, sehingga bisa disaksikan saat ini negara membangun infrastruktur dengan investasi asing yang berupa pinjaman dan pinjaman itu sendiri mengandung unsur riba yang sangat dilarang oleh Allah swt.

Islam Mengatur Kebutuhan Publik.

Jalan merupakan hak rakyat untuk dipenuhi oleh negara, namun dalam sistem kapitalis rakyat dipaksa untuk membayar jika ingin menggunakan jalan tersebut, dengan dalih negara membangun jalan tol menggunakan biaya yang besar.

Adanya kenaikan tarif bagi pengguna jalan tol karena dalam sistem ini yang dituju adalah asas manfaat, sistem ini jelas sangat bertentangan dalam sistem Islam.

Islam sebagai agama yang lengkap dengan seperangkat aturan menetapkan bahwa, jalan merupakan hak rakyat yang harus disediakan oleh negara untuk mempermudah aktivitas masyarakat.

Sehingga jika pengguna jalan dikenakan sederet tarif bahkan dinaikan merupakan bentuk kezhaliman sistem ini.

Islam mampu membangun jalan tanpa harus membebani rakyatnya karena Islam mengatur jenis kepemilikan dan penggunaan harta.

Dalam negara daulah Islam sistem keuangannya dibangun berdasarkan syariah dan memiliki badan pengatur keuangan. Setiap pemasukan dan pengeluaran diatur dalam kas negara yang bernama Baitul Mal.

Baitul Mal mempunyai peran besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan seluruh kaum muslimin. Al-Maududi menyebutkan, ada dua sasaran dan tujuan negara dalam Islam.

Pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezhaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Kedua, menegakkan sistem berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban muslim, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Tidak hanya itu, Islam sebagai agama yang memelihara hak-hak asasi manusia menggariskan bahwa salah satu hak yang paling penting bagi setiap orang ialah bahwa orang yang tidak memiliki apa-apa harus dipenuhi keperluan hidupnya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS.51:19). Untuk dapat memberikan hak kepada fakir miskin secara teratur maka diperlukan Baitul Mal yang dapat bekerja secara baik dalam menanggulangi ketidakmerataan kesejahteraan rakyat.

Dalam kas Baitul Mal juga telah memiliki daftar pos-pos pengumpulan dana yang dana tersebut akan digunakan sesuai dengan pos pemasukannya.

Menurut Imam Al-Mawardi, ahli fikih Mazhab Syafi’i, mengatakan bahwa peran utama Baitul Mal sebagai lembaga keuangan kaum muslimin sesuai dengan tujuan pemerintahan dalam Islam, yakni memelihara hak dan mengayomi kemaslahatan umum bagi kaum muslimin dalam aspek kebendaan (harta). Oleh sebab itu, tugas Baitul Mal adalah mengelola harta kaum muslimin yang tidak jelas pemilik dan penerimanya.

Tugas ini menyangkut pemasukan harta, pemeliharaan apa yang telah terkumpul, dan pendistribusiannya kepada yang berhak menerimanya.

Sungguh sempurna Islam dalam mengatur urusan umat, sehingga menjadi sebuah kewajiban untuk menerapkan sistem ini dalam mengatur urusan umat, agar keberkahan hidup dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia. Wallahua’lam.[]

Comment

Rekomendasi Berita