by

Aisyah Karim*: Abdullah Bin Ubay Dan Silat Lidah Ala Komprador Zaman Now

-Opini-262 views

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang pengkhianat bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia dikenal sebagai gembong kaum munafik.

Dia begitu dengki dan membeci Nabi Muhammad SAW karena menganggapnya sebagai penghalang dirinya untuk menjadi penguasa Madinah. Kemudian ia masuk Islam, sebagaimana kabilah Aus dan kabilah Khazraj lainnya, setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah. Namun, berislamnya Abdullah bin Ubay ini hanya pura-pura saja.

Jauh di lubuk hatinya ia memendam permusuhan terhadap Nabi. Tidak seperti umumnya musuh Nabi, Abdullah bin Ubay memusuhi Nabi Muhammad dengan cara-cara halus dan konspiratif. Ia kerap kali menghasut, memfitnah, dan mengadu domba antara satu sahabat dengan yang lainnya –bahkan dengan Nabi Rasulullah SAW sendiri. 

Di antara bukti kemunafikan Abdullah bin Ubay adalah melakukan provokasi menarik mundur pasukan saat perang Uhud, menyebarkan fitnah keji tentang sayyidah Aisyah, berkonspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad dalam Perang Dzatu Riqa, memerintahkan budaknya untuk melacurkan diri, dan lainnya. 

Hingga wahyu Al-Qur’an Surat al-Munafiqun ayat 8-10 turun mengabarkan tentang sifat-sifat orang munafik tersebab atas makarnya.

Kini dalam kehidupan modern sosok Prof Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seolah menghadirkan kembali ketokohan Abdullah bin Ubay bin Salul pada masa lalu. Kepada tim Blak-blakan detik.com (12/2/2020) ia berujar bahwa Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diterima oleh mayoritas masyarakat, seperti tercermin dari dukungan dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah sejak era 1980-an.

Namun memasuki era reformasi asas-asas organisasi termasuk partai politik boleh memilih selain Pancasila, seperti Islam. Hal ini sebagai ekspresi pembalasan terhadap Orde Baru yang dianggap semena-mena.

“Dari situlah sebenarnya Pancasila sudah dibunuh secara administratif,” katanya.

Menurutnya, belakangan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka antara lain membuat Ijtima Ulama untuk menentukan calon wakil presiden. Ketika manuvernya kemudian tak seperti yang diharapkan, bahkan cenderung dinafikan oleh politisi yang disokongnya mereka pun kecewa.
“Si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” papar Yudian yang masih merangkap sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta.

Banyak orang memaklumi sesat pikir Yudian, karena rekam jejaknya sendiri cukup suram. Masyarakat tentu belum lupa dengan disertasi Abdul Aziz soal legalisasi Zina tempo hari, di antara tokoh yang ikut meloloskan disertasi itu adalah Yudian.

Yudian sendiri adalah intelektual Islam pabrikan Barat alumni Mc.Gill Kanada. Sebagian orang berpendapat ia “talamizul mustasyriqin (murid orientalis)” atau “antek asing” dan pengusung liberalisme.

Sebagaimana karakter seorang liberalis, sombong adalah sifat alamiah yang melekat pada diri mereka. Ketinggian ilmu dan panjangnya gelar pendidikan yang berderet-deret tak membuatnya tunduk kepada kebenaran, malah semakin pongah apalagi kini dipercaya oleh rezim.

Sebagaimana yang dikatakannya dalam buku, “Perang Diponegoro : Tremas, SBY, dan Ploso,” Yudian bertindak bukan semata-mata sebagai seorang historian (sejarawan), melainkan sebagai maker of history.

Dia menyebut dirinnya seorang mufassir dan bahkan mujtahid yang berupaya memperbaiki pendidikan Islam. Jadi tak perlu buang tenaga dan perhatian untuk mengomentari pernyataan-pernyataannya yang nyeleneh, cukup senyumi saja. Kebetulan profesor ini sedang diberi panggung, anggap saja ia sedang bertugas.

Ketika Lutut-lutut Mereka Gemetar

Hasil survey tren Khilafah telah menggetarkan lutut-lutut para pendengki. Setidaknya IDN Research Institute bertajuk Indonesia Millenial Report menunjukkan 1 dari 5 millenial setuju terhadap sistem pemerintahan Khilafah. 19,5 % kaum millenial menyatakan Indonesia lebih ideal menjadi negara Khilafah (databoks.katadata.co.id 21/1/2019).

Para pendengki membayangkan alangkah suram masa depan mereka dalam bingkai Khilafah, pezina akan dirajam, pembunuh akan di qishash, khamr menjadi illegal, korupsi di ta`zir. Para juragan akan terusir dengan hina, para penjilat dan pendengung bangkrut, alangkah menakutkan ketika masa itu datang.

Setiap saat mereka saksikan gelombang kebangkitan Islam kian mengerikan, generasi itu terus bertumbuh dengan segala potensinya yang luar biasa. Keberanian, ketakwaan dan keyakinan telah mengkristal pada diri mereka. Diskursus tentang khilafah semakin panas. Meski lontaran keji terus dimunculkan, mereka tak bergeming. Tuduhan Khilafah ancaman, anti kebihnekaan, pemicu perpecahan telah kadung usang.

Untuk itu didudukkanlah orang-orang baru dengan harapan akan membawa semangat perlawanan baru, seorang intelektual yang diharapkan mampu menabur pesona, menghadang badai kebangkitan Khilafah.

Proposal Rand Corporation dimainkan kembali, umat dipecah belah, dibagi dan dikotak-kotakkan kemudian diadu.

Di antara rekomendasi Rand Corporation adalah berbagai langkah untuk mencegah proses islamisasi dunia Islam, antara lain:

1.Promosikan penciptaan jaringan moderat.
2.Mengganggu keberadaan Jaringan radikal.
3.Bantu perkembangan reformasi madrasah dan reformasi masjid.
4.Perluas peluang ekonomi
5.Dukungan munculnya “Islam Sipil”
6.Halangi sumberdaya untuk kaum ekstremis.
7.Seimbangkan persyaratan program Perang Melawan Terorisme (War on Terrorism) dan program Stabilitasi dan Demokrasi di Negara Muslim Moderat.
8.Berusaha untuk melibatkan kaum Muslim dalam proses politik yang ada
9.Libatkan Muslim diaspora.
10.Membangun kembali hubungan militer Amerika Serikat dengan militer negara-negara Muslim penting.
11.Bangun kemampuan militer yang tepat.

Mengenali Komprador

Komprador, dalam kamus al-Mawrid, dinyatakan sebagai wakil atau penasehat pribumi yang digunakan oleh lembaga asing untuk memberikan supervisi urusan para pengguna jasa mereka. Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan untuk melabeli mereka yang bekerja untuk kepentingan asing. Dari sana kemudian muncul istilah LSM komprador, dan sebagainya.

Mereka umumnya mendapat proyek dari berbagai lembaga asing, seperti The Asia Foundation, dan lembaga donor Eropa, Amerika dan sebagainya. Dari lembaga-lembaga tersebut mereka dapatkan bantuan milyaran rupiah.

Mereka dianggap mempunyai satu visi dengan tuannya. Ini bukan hanya terjadi dibidang agama dan budaya, tetapi juga dibidang ekonomi, politik dan militer.

Mereka merangkap sebagai pelaksana lapangan, karena bukan zamannya lagi perang fisik.

Para komprador melaksanakan visi, misi dan grand strategy yang telah dibuat oleh negara-negara asing-pendonor mereka. Tidak ada makan siang gratis, maka setiap donasi yang dialirkan ke kantong-kantong komprador pasti akan dikalkulasi.

Cara Khilafah Menangani Komprador

Fakta komprador tumbuh subur hanya ada dalam sistem kapitalisme sekuler. Kondisi ini tidak akan muncul dalam sistem Khilafah karena dari aspek kebijakan politik luar negeri, Khilafah tidak memberi ruang kepada warga negara untuk menjalin kontak, komunikasi dan hubungan dengan negara asing, kecuali melalui satu pintu, yaitu negara.

Ini didasarkan pada fakta, bahwa hanya negara sajalah yang mempunyai hak mengurusi urusan umat secara praktis. Sementara umat dan organisasi hanya berhak untuk mengoreksi negara terhadap praktik politik luar negeri, bukan melakukan aktivitas politik luar negeri itu sendiri.

“Imam (Khalifah) laksana pengembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab untuk mengurusi urusan rakyatnya (HR. Muslim).

Adapun individu, partai, kelompok atau organisasi komprador jelas dikategorikan sebagai pengkhianat. Karena mereka telah mengkhianati negerinya demi kepentingan negara asing, terlebih mereka menjadi alat yang digunakan untuk melanggengkan penjajahan di negeri mereka sendiri. Aktivitas mereka tergolong kriminal dan akan mendapatkan sanksi yang tegas dari negara.[]

*Lingkar Studi Perempuan Dan Peradaban, Aceh

Comment

Rekomendasi Berita